FEBRIYANTI, GHITTHA (2016) TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMBATALAN ITSBAT NIKAH MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM (Studi Putusan Nomor : 72/Pdt.G/2012/PTA.BTN). S1 thesis, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

Text TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMBATALAN ITSBAT NIKAH.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (2MB)

Abstract

Itsbat nikah adalah tindakan hukum yang diajukan ke Pengadilan Agama guna mentsabitkan (menetapkan) pernikahan yang telah dilangsungkan, namun tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama sesuai dengan Pasal 7 angka (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, permasalahan kemudian timbul jika yang melakukan itsbat nikah adalah seseorang yang telah menikah atau laki-laki yang telah memiliki istri kemudian menikah lagi secara sirri seperti pada Putusan Pengadilan Tinggi Agama Banten dengan Nomor : 72/Pdt.G/2012/PTA.BTN tentang pembatalan itsbat. Perkawinan yang dilakukan oleh Sanah sebagai istri kedua atau istri sirri dari Oslan yang merupakan suami yang sah secara hukum dari Nurhajana. Skripsi ini akan menguraikan apakah Putusan Hakim Nomor 72/Pdt.G/2012/PTA.BTN Tentang Pembatalan itsbat nikah telah sesuai ditinjau dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam serta apakah akibat hukum dari pembatalan itsbat nikah terhadap status perkawinan antara Oslan dengan Sanah. Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini akan menggunakan metode kualitatif. Penelitian yang dilakukan penulis mencari data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka. Pendekatan penelitian yang akan digunakan adalah pendekatan undang-undang dan kasus, yaitu memberikan gambaran dan fakta mengenai objek yang diteliti. Teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis dalam penelitian ini adalah melalui studi kepustakaan. Analisis data yang dipergunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder. Alasan Pengadilan Tinggi Agama Banten membatalkan Putusan pertama pada Pengadilan Agama Tigarksa karena adanya halangan perkawinan menurut Pasal 71 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan dapat dibatalkan apabila seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama, yang mengakibatkan status hukum sanah tetap istri sirri dari Oslan serta kepemilikan harta bersama milik Oslan tidak dapat dibagi. Menurut Pasal 42 dan 43 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa anak-anak yang dilahirkan di luar perkawinan atau perkawinan yang tidak tercatat, selain dianggap anak tidak sah hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu atau keluarga ibu.

Actions (login required)

View Item