Yori, Randi Alifio and Fuad, Anis and Atto’ullah, Atto’ullah (2018) IMPLEMENTASI PERATURAN GUBERNUR DKI JAKARTA NO. 164 TAHUN 2016 TENTANG PEMBATASAN LALU LINTAS GANJIL-GENAP DI PROVINSI DKI JAKARTA. Lainnya thesis, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
|
Text (Randi Alifio Yori NIM 6661131709)
IMPLEMENTASI PERATURAN GUBERNUR DKI JAKARTA NO. 164 TAHUN 2016 TENTANG PEMBATASAN LALU LINTAS GAN - Copy.pdf - Published Version Download (3MB) | Preview |
Abstract
RANDI ALIFIO YORI. 6661131709. 2018. Implementasi Peraturan Gubernur DKI Jakarta No. 164 Tahun 2016 Tentang Pembatasan Lalu Lintas Ganjil-Genap Di Provinsi DKI Jakarta. Program Studi Ilmu Administrasi Publik. Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik. Dosen Pembimbing I: Anis Fuad, S.Sos., M.Si. dan dosen pembimbing II: Drs. Atto’ullah, M.Si. Kebijakan pembatasan lalu lintas ganjil genap merupakan kebijakan lalu lintas yang bertujuan untuk merekayasa keadaan lalu lintas agar dapat mengurai kemacetan di sepanjang koridor Jalan Sisingamangaraja – Jalan Jendral Sudirman – Jalan M.H Thamrin dan Koridor Jalan Jendral Gatot Subroto, yang di atur melalui Peratutran Gubernur DKI Jakarta No. 164 Tahun 2016. Penelitian dilakukan di Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Direktorat lalu lintas Polda Metro Jaya, dan Pos Pengawasan pembatasan lalu lintas ganjil genap. Metode yang dilakukan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Dalam penelitian ini, Peneliti menggunakan model implementasi kebijakan publik menurut Van meter dan Van Horn, yang mana meliputi ukuran dasar dan tujuan kebijakan, sumberdaya, komunikasi antar organisasi, karakteristik badan-badan pelaksana, kondisi ekonomi, sosial, dan politik, dan disposisi pelaksana. Hasil penelitian menunjukan implementasi yang dilakukan oleh pihak yang berwenang telah dilakukan dengan baik namun masih ada beberapa masalah yang menghambat dan membuat permasalahan baru, seperti masih tingginya angka pelanggaran, kemacetan masih cukup tinggi terutama saat musim hujan, dan perpindahan arus kemacetan ke jalur alternatif. Berdasarkan hasil penelitian, peneliti memberikan saran yaitu Pemerintah harus menmperbanyak dan memperbagus kendaraan umum, mengurangi penjualan kendaraan dan impor kendaraan, dan pemerintah harus membuat rekayasa lalu lintas yang berdampak lebih besar lagi, seperti membuat pembatasan kendaraan dengan sistem zonasi wilayah. Kata kunci : kebijakan publik, Impelementasi, rekayasa lalu lintas.
| Item Type: | Thesis (Lainnya) |
|---|---|
| Additional Information: | RANDI ALIFIO YORI. 6661131709. 2018. Implementation of Governor Regulation No. DKI Jakarta. 164 Year 2016 About Even-Odd Traffic Limitations In Province of DKI Jakarta. Public Administration Science Program. Faculty of Social Science and Political Science. Supervisor I: Anis Fuad, S.Sos., M.Si. and lecturer II: Drs. Atto'ullah, M.Si. Even odd traffic restriction policy is a traffic policy that aims to engineer traffic conditions in order to break down congestion along the corridor of Jalan Sisingamangaraja - Jalan Jendral Sudirman - Jalan MH Thamrin and Jalan Gatot Subroto Corridor, which is arranged through Jakarta Governor Regulation No . 164 Year 2016. The study was conducted at Jakarta Transportation Department, Traffic Directorate of Polda Metro Jaya, and even odd odd traffic control post. The method used in this research is descriptive method with qualitative approach. In this study, the researcher uses a model of public policy implementation according to Van Meter and Van Horn, which includes basic measures and policy objectives, resources, inter-organizational communication, characteristics of implementing agencies, economic, social and political conditions, and disposition of implementers. The results show that the implementation performed by the authorities has done well but there are still some problems that hamper and create new problems, such as the high number of violations, congestion is still quite high especially during the rainy season, and the flow of traffic congestion to alternative routes. Based on the results of the study, the researcher suggests that the Government should improve and improve the public transportation, reduce vehicle sales and import vehicles, and the government should make traffic engineering that has greater impact, such as limiting vehicles with zonation system. Keywords: public policy, Impelementation, traffic engineering. |
| Subjects: | H Social Sciences > Public Administration H Social Sciences > H Social Sciences (General) |
| Divisions: | 06-Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 06-Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik > 63201-Program Studi Administrasi Publik |
| Depositing User: | Admin Eprints Untirta |
| Date Deposited: | 31 Oct 2018 02:25 |
| Last Modified: | 31 Oct 2018 02:25 |
| URI: | http://eprints.untirta.ac.id/id/eprint/1023 |
Actions (login required)
 |
View Item |