%0 Thesis %9 Master %A Hanief, Wildan %A UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA, %A FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS, %A MAGISTER EKONOMI, %B MAGISTER EKONOMI %D 2025 %F eprintuntirta:60239 %I UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA %K Total Government Expenditure, Government Capital Expenditure, Government Operational Expenditure, Population Density, Economic Growth, Poverty, Unemployment, Income Inequality, Human Development Index, Panel Data, GMM. Total Belanja Pemerintah, Belanja Modal Pemerintah, Belanja Operasional Pemerintah, Kepadatan Penduduk, Pertumbuhan Ekonomi, Kemiskinan, Pengangguran, Ketimpangan Pendapatan, Indeks Pembangunan Manusia, Panel Data, GMM. %P 150 %T KEBIJAKAN STRUKTURAL PENGELUARAN PEMERINTAH (GOVERNMENT SPENDING) DAN PERFORMA MAKRO EKONOMI WILAYAH DI INDONESIA %U https://eprints.untirta.ac.id/60239/ %X This study aims to analyze the influence of Total Government Expenditure (TGS), Government Capital Expenditure (CGS), Government Operational Expenditure (OGS), and Population Density (PD) on macroeconomic performance across regions in Indonesia, including economic growth, poverty, unemployment, income inequality, and the Human Development Index (HDI). The study employs panel data estimation using the Generalized Method of Moments (GMM) over a specific period. The results reveal that government operational expenditure (OGS) has a positive and significant impact on economic growth, while total government expenditure (TGS) surprisingly exerts a significant negative effect. Regarding poverty, both capital expenditure (CGS) and operational expenditure (OGS) significantly reduce poverty levels, consistent with expectations, in contrast to the positive effect of TGS that contradicts the hypothesis. For unemployment, capital (CGS) and operational expenditures (OGS) unexpectedly contribute positively and significantly, contrary to the hypothesis, whereas TGS reduces unemployment as anticipated. Income inequality significantly decreases with increased capital expenditure (CGS), with other variables showing no significant effects. Population density (PD) positively affects unemployment and HDI. Overall, government capital expenditure proves effective in promoting economic growth and reducing poverty and inequality, but total and operational expenditures require policy evaluation to enhance their effectiveness in human development and unemployment reduction. Optimizing government expenditure allocation is imperative to achieve more inclusive and sustainable development. %Z Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaruh Total Belanja Pemerintah (TGS), Belanja Modal Pemerintah (CGS), Belanja Operasional Pemerintah (OGS), dan Kepadatan Penduduk (PD) terhadap performa makro wilayah di Indonesia, meliputi pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, pengangguran, ketimpangan pendapatan, dan Indeks Pembangunan Manusia (HDI). Metode yang digunakan adalah estimasi data panel dengan pendekatan GMM pada periode tertentu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa belanja operasional pemerintah (OGS) berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, sementara total belanja pemerintah (TGS) justru memberikan pengaruh negatif signifikan. Pada variabel kemiskinan, belanja modal (CGS) dan operasional (OGS) menunjukkan pengaruh negatif signifikan, mendukung upaya pengurangan kemiskinan, berbeda dengan pengaruh positif TGS yang tidak sesuai hipotesis. Dalam hal pengangguran, belanja modal (CGS) dan operasional (OGS) justru berkontribusi positif signifikan yang berlawanan arah dengan hipotesis, sementara TGS menurunkan pengangguran sesuai harapan. Ketimpangan pendapatan menurun signifikan dengan peningkatan belanja modal (CGS), sedangkan variabel lain tidak menunjukkan pengaruh signifikan. Kepadatan penduduk (PD) berpengaruh positif signifikan terhadap pengangguran dan HDI. Secara keseluruhan, belanja modal pemerintah terbukti efektif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, menekan kemiskinan dan ketimpangan, namun pengelolaan belanja total dan operasional perlu evaluasi untuk meningkatkan efektivitas dalam pembangunan manusia dan penanggulangan pengangguran. Optimalisasi alokasi belanja pemerintah sangat diperlukan untuk mencapai pembangunan yang lebih inklusif dan berkelanjutan.