%0 Thesis
%9 S1
%A Nurmukilah, Ipit
%A UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA,
%A FAKULTAS HUKUM,
%A JURUSAN ILMU HUKUM,
%B ILMU HUKUM
%D 2026
%F eprintuntirta:60155
%I UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA
%P 166
%T PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN KEJAHATAN PHISHING DALAM ELECTRONIC BANKING   DI DUNIA PERBANKAN
%U https://eprints.untirta.ac.id/60155/
%X Phishing is a form of cybercrime in electronic banking that has become a serious problem in Indonesia. Many victims of phishing have yet to receive protection against what they have experienced; the losses resulting from phishing are not only borne directly by the victims but also have an impact on their families’ finances. However, victims often fail to receive protection due to the complexity of the reporting process. One of the causes of phishing is the victims’ lack of awareness regarding the evolution of digital crime. This study aims to analyze the legal protections available to victims of phishing crimes in electronic banking and how victims may contribute to the occurrence of phishing crimes. The method used is a normative legal approach with a descriptive-analytical focus, utilizing secondary data analyzed qualitatively. The research findings indicate that legal protection for victims of phishing crimes must include both preventive and repressive measures. Preventive measures involve raising awareness about personal data security and the methods used in digital crimes, as well as strengthening digital operational security standards and enhancing oversight of banking institutions. Repressive measures aim to resolve issues, including through the judicial system. The victim’s role is one of the factors contributing to phishing crimes; specifically, a lack of emotional stability and gullibility, a lack of caution, and a tendency to accept information without verifying its accuracy all of which lead to a lack of vigilance are key factors driving victims to fall prey to phishing. Therefore, the study recommends strengthening protections by enhancing cross-sectoral coordination to make protections for victims more effective.
%Z Phishing merupakan salah satu aktivitas kejahatan dalam electronic banking yang menjadi masalah serius di Indonesia, banyak korban yang mengalami kejahatan phishing masih belum mendapatkan perlindungan dari apa yang mereka alami, kerugian dari aktivitas phishing bukan hanya dialami oleh korban secara langsung saja tapi dampaknya pada ekonomi keluarga korban tersebut. Namun seringkali perlindungan tidak didapatkan oleh korban karena rumitnya alur dari proses pelaporan. Penyebab dari kejahatan phishing salah satunya adalah kurangnya pengetahuan korban terhadap perkembangan kejahatan digital. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap korban kejahatan phishing dalam electronic banking di dunia perbankan dan bagaimana korban dapat berperan dalam terjadinya tindak pidana phishing. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan spesifikasi deskriptif analitis, menggunakan data sekunder yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi korban kejahatan phishing harus mencakup upaya preventif dan represif, upaya preventif dilakukan dengan cara mencegah berkaitan dengan edukasi terhadap keamanan data pribadi dan modus-modus kejahatan digital serta penguatan standar keamanan operasional digital dan Penguatan pengawasan terhadap lembaga Perbankan. Perlindungan yang represif bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya permasalahan termasuk penanganan di lembaga peradilan. Peran korban menjadi salah satu faktor terjadinya kejahatan phishing dalam hal ini karena kurangnya kestabilan emosional dan mudah percaya, kurangnya kehati-hatian dan mudah menerima informasi tanpa mencari tahu kebenaran yang mengakibatkan kurangnya rasa kewaspadaan menjadi pendorong korban menjadi korban phishing. Karena itu penelitian merekomendasikan perlu adanya penguatan perlindungan dengan memperkuat koordinasi lintas sektor agar perlindungan bagi korban lebih efektif.