@mastersthesis{eprintuntirta60142,
            note = {Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Perdagangan Orang Pasal 56 menjelaskan Pasal 56 Pencegahan Tindak
Pidana Perdagangan Orang bertujuan mencegah sedini mungkin
terjadinya Tindak Pidana Perdagangan Orang. Masalah yang dibahas yaitu
Bagaimana penerapan p a s a l 5 6 tindak pidana perdagangan orang di
provinsi banten ,serta bagaimana penegakan hukum tindak pidana
perdagangan orang di provinsi banten. Jenis penelitian ini adalah penelitian
hukum normatif.berdasarkan hasil penelitian Penerapan Pasal 56 Tindak Pidana
Perdagangan Orang Di Provinsi Banten dilakukan memerlukan keterlibatan
seluruh sektor pemerintah, swasta, Relawan Perlindungan Korban Pedagangan
Orang Banten, badan-badan Internasional, organisasi masyarakat, disediakan
lapangan pekerjaan oleh pemerintah provinsi banten ; Penegakan Hukum Tindak
Pidana Perdagangan Orang provinsi banten berdasarkan pada Undang-Undang
Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang. Belum efektif
penegakan hukum diprovinsi banten dilihat dari hasil putusan pengadilan negeri
serang terdapat putusan dibawah minimal dan maksimal pasal 4 dieksploitasi di
luar wilayah negara Republik Indonesia dipidana dengan pidana penjara paling
singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda
paling sedikit Rp120.000.000,00(seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak
Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah). undang- undang Nomor 21 Tahun
2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.Dalam teori
Kepastian hukum adalah salah satu tujuan hukum yang merupakan bagian dari
upaya untuk mewujudkan keadilan.},
           title = {PENERAPAN PASAL 56 UU TPPO NOMOR 21 TAHUN 2007
DI PROVINSI BANTEN},
          author = {AKHMAD AGUS KARNAWI},
          school = {UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA},
            year = {2025},
        keywords = {Implementation of Article 56 of Law Number 21 of 2007
 concern
Penerapan Pasal 56 UU Nomor 21 Tahun 2007 TPPO},
        abstract = {Law Number 21 of 2007 concerning the Eradication of the Crime of Human
Trafficking, Article 56 explains that Article 56 Prevention of the Crime of Human
Trafficking aims to prevent the occurrence of the Crime of Human Trafficking as
early as possible. The issues discussed are how to apply Article 56 to the crime of
human trafficking in Banten Province, as well as how to enforce the law on the
crime of human trafficking in Banten Province. This type of research is normative
legal research. Based on the results of the research, the Implementation of Article
56 of the Crime of Human Trafficking in Banten Province requires the
involvement of all government sectors, private sector, Banten Human Trafficking
Victim Protection Volunteers, international agencies, community organizations,
and employment opportunities provided by the Banten provincial government.;
Law Enforcement of Human Trafficking Crimes in Banten Province is based on
Law Number 21 of 2007 concerning Human Trafficking Crimes. Law enforcement
in Banten Province has not been effective, seen from the results of the Serang
District Court's decision, there are decisions below the minimum and maximum of
Article 4 exploited outside the territory of the Republic of Indonesia, punishable
by imprisonment of at least 3 (three) years and a maximum of 15 (fifteen) years
and a fine of at least Rp120,000,000.00 (one hundred and twenty million rupiah)
and a maximum of Rp600,000,000.00 (six hundred million rupiah). Law Number
21 of 2007 concerning the Eradication of Human Trafficking Crimes. In theory,
legal certainty is one of the objectives of law which is part of an effort to realize
justice.},
             url = {https://eprints.untirta.ac.id/60142/}
}