eprintid: 58882 rev_number: 17 eprint_status: archive userid: 16218 dir: disk0/00/05/88/82 datestamp: 2026-03-03 02:11:51 lastmod: 2026-03-03 02:11:51 status_changed: 2026-03-03 02:11:51 type: thesis metadata_visibility: show contact_email: sitisulaemahcunayah@gmail.com creators_name: CUNAYAH, SITI SULAEMAH creators_id: 1111210037 contributors_name: JAZULI, H.E. RAKHMAT contributors_name: CITRAWAN, AHMAD LANANG contributors_id: 196104262000121001 contributors_id: 198610052015041002 corp_creators: UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA corp_creators: FAKULTAS HUKUM corp_creators: JURUSAN ILMU HUKUM title: PENGAWASAN DINAS PERHUBUNGAN TERHADAP KELAYAKAN KENDARAAN ANGKUTAN JALAN DI KABUPATEN TANGERANG BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGERANG NOMOR 4 TAHUN 2018 TENTANG PENYELENGGARAAN PERHUBUNGAN ispublished: pub subjects: K1 divisions: FH divisions: IH full_text_status: restricted keywords: Supervision, Transportation Agency, Vehicle Roadworthiness, Tangerang Regency, Law Enforcement. Pengawasan, Dinas Perhubungan, Kelayakan Kendaraan, Kabupaten Tangerang, Penegakan Hukum. note: Transportasi darat berperan penting dalam mendukung mobilitas masyarakat dan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Tangerang. Namun, peningkatan jumlah kendaraan angkutan jalan tidak selalu diikuti dengan pemenuhan standar kelayakan, sehingga menimbulkan risiko keselamatan, ketertiban lalu lintas, dan pencemaran lingkungan. Kondisi ini menegaskan perlunya pengawasan efektif oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Tangerang. Permasalahan penelitian ini mencakup pelaksanaan pengawasan terhadap kelayakan kendaraan angkutan jalan, kendala yang dihadapi, serta efektivitas regulasi dalam meningkatkan kepatuhan masyarakat. Analisis menggunakan teori pengawasan dan teori penegakan hukum, dengan menekankan fungsi kontrol pemerintah daerah terhadap penyelenggara angkutan umum.Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dan wawancara dengan aparat Dishub serta pelaku usaha angkutan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dishub memiliki kewenangan melakukan uji berkala (KIR) dan pengawasan administratif, namun kewenangannya terbatas karena keterbatasan sumber daya manusia, sarana uji kendaraan, serta minimnya kewenangan penegakan hukum langsung. Pasal 25 Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 4 Tahun 2018 menegaskan bahwa Dinas Perhubungan melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan angkutan jalan untuk menjamin keselamatan, keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas. Kesimpulan penelitian menegaskan pengawasan Dishub belum optimal dan membutuhkan sinergi dengan kepolisian serta pembenahan kelembagaan. Saran yang diajukan meliputi penguatan kapasitas aparatur, peningkatan fasilitas uji kendaraan, revisi kewenangan agar lebih tegas dalam penindakan, serta intensifikasi sosialisasi keselamatan transportasi guna membangun budaya hukum yang partisipatif. Pengawasan, Dinas Perhubungan, Kelayakan Kendaraan, Kabupaten Tangerang, Penegakan Hukum. abstract: Road transportation plays a crucial role in supporting community mobility and economic growth in Tangerang Regency. However, the growing number of vehicles is not always accompanied by compliance with roadworthiness standards, creating risks to safety, traffic order, and environmental quality. This condition highlights the need for effective supervision by the Transportation Agency.The study focuses on three issues: the implementation of supervision over vehicle roadworthiness, obstacles faced by the Agency, and the effectiveness of regulations in improving public compliance. The analysis is based on the theory of supervision and the theory of law enforcement, emphasizing the government’s control function over public transport operators. The research method applied is empirical juridical with a descriptive qualitative approach. Data were obtained through literature review and interviews with Transportation Agency officials and transport operators. Findings indicate that the Agency has authority to conduct periodic inspections (KIR) and administrative checks, but effectiveness remains limited due to shortages of human resources, inadequate testing facilities, and lack of direct enforcement powers. Article 25 of Tangerang Regency Regional Regulation No. 4 of 2018 stipulates that the Transportation Agency supervises road transport operations to ensure safety, security, order, and smooth traffic flow. The study concludes that supervision is not yet optimal and requires stronger synergy with the police and institutional reform. Recommendations include strengthening staff capacity, upgrading testing facilities, revising enforcement authority, and intensifying public awareness campaigns to foster a participatory legal culture. Supervision, Transportation Agency, Vehicle Roadworthiness, Tangerang Regency, Law Enforcement. date: 2026-03 date_type: published pages: 98 institution: UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA department: HUKUM thesis_type: sarjana thesis_name: sarjana referencetext: Buku-Buku Ali, Zainuddin. Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Sinar Grafika, 2016. Anwar, Saiful. Sendi-Sendi Hukum Administrasi Negara. Jakarta: Glora Madani Press, 2004. Gibson, James L., Ivancevich, John M., dan Donnelly, James H. Organizations: Behavior, Structure, Processes. Boston: Irwin McGraw-Hill, 1997. Gibson, JL., Invancevich, JM., dan Donnelly, JH. Organisasi. Terj. Agus Dharma. Jakarta: Erlangga, 2001. Handayaningrat, Soewarno. Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen. Jakarta: CV Haji Masagung, 1991. Mahmudi. Manajemen Kinerja Sektor Publik. Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2005. Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum (Revisi). Jakarta: Prenadamedia, 2014. Mulyasa, E. Management Berbasis Sekolah: Konsep Strategi dan Implementasi. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2019. Mulyasa, E. Manajemen dan Kepemimpinan Kepala Sekolah. Jakarta: Bumi Aksara, 2007. Prayudi. Hukum Administrasi Negara. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1981. Robbins, Stephen P. Organizational Behavior. New Jersey: Pearson Education, 2001. Siagian, Sondang P. Kiat Meningkatkan Produktivitas Kerja. Jakarta: Rineka Cipta, 2002. Siagian, Sondang P. Manajemen Administrasi Umum. Jakarta: Bumi Aksara, 2003. Soekanto, Soerjono. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UII Press, 1996. 73 Soekanto, Soerjono. Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: Rajawali Pers, 2003. Soekanto, Soerjono dan Mamudji, Sri. Penelitian Hukum Normatif. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006. Soemitro, Ronny Hanitijo. Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994. Sujamto. Otonomi Daerah yang Nyata dan Bertanggung Jawab. Jakarta: Sinar Grafika, 1990. Sujanto. Beberapa Pengertian di Bidang Pengawasan, 1986. Suggono, Bambang. Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Rajawali Pers, 2010. Sutopo, HB. Metodologi Penelitian Kualitatif: Dasar Teori dan Terapannya dalam Penelitian. Surakarta: UNS Press, 2002. Sutisno, Hadi. Metodologi Research I. Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1981. Terry, George R. Principles of Management. Homewood: Richard D. Irwin Inc., 1960. B. Jurnal Hijriani, M.Yusuf, Winner A. Siregar, “Perkembangan Teori Penegakan Hukum dalam Perwujudan Fungsi Norma di Masyarakat”, Journal Sultra Research of Law, Vol 5 No 2, 2023 – Hal 58-65. Tantri Widiastuti, Tri Bodroastuti, Dina Murtiana, “Pengaruh Pengawasan, Disiplin Kerja, Dan Motivasi Terhadap Kinerja Karyawan (Studi pada PT Sakapatat Masamar Sosial)”, Jurnal Dinamika Ekonomi dan Bisnis, Vol.17, No.1, 2020. Rosalina, I. (2014). Efektivitas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan pada Kelompok Pinjaman Bergulir di Desa Mantren Kecamatan Karangrejo Kabupaten Magetan. Publika, 2(2). Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya. DOI: https://doi.org/10.26740/publika.v2n2.p%25p Ejournal Unesa. Rahmawan, R. C., Yohanes, Y., & Sujendra, B. (2022). Pengawasan Dinas Perhubungan dalam Penertiban Angkutan Bus di Kabupaten 74 Sanggau. PublikA: Jurnal Ilmu Administrasi Negara, 11(1). Program Studi Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Tanjungpura. DOI: https://doi.org/10.26418/publika.v11i1.2930Jurmafis. Jatmiko, W. (2013). Analisis Dampak Pemasangan ATCS terhadap Emisi Gas Buang (CO₂) di Jl. Jend. Sudirman Kota Tangerang. Jurnal Pembangunan Wilayah dan Kota, 9(2). Departemen Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik, Universitas Diponegoro. DOI: https://doi.org/10.14710/pwk.v9i2.6518 C. Peraturan PerUndang-Undangan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 19 Tahun 2021 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 156 Tahun 2016 tentang Kompetensi Penguji Berkala Kendaraan Bermotor. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penerapan Baku Mutu Emisi Kendaraan Bermotor Kategori M, Kategori N, Kategori O, dan Kategori L. Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor SK.370/AJ.402/DRJD/2017 tentang Penetapan Nomor Registrasi Penguji Berkala Kendaraan Bermotor. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor SK. 4404/AJ.502/DRJD/2020 tentang Akreditasi Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor. Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor KP-DRJD 3291 TAHUN 2021 tanggal 3 November 2021 tentang Pedoman Teknis Bukti Lulus Uji Berkala Kendaraan Bermotor. D. Internet dan lain-lain 75 Antara News. (2024, Maret 10). Kualitas udara Kabupaten Tangerang kurang baik untuk kesehatan. https://www.antaranews.com/berita/4128774/dlhk-kualitas-udarakabupaten-tangerang-kurang-baik-untuk-kesehatan Ronald Sofyan. (2023). Peningkatan Polusi Udara di Indonesia: Perspektif Ekonomi Berdasarkan Teori Freakonomics. https://setkab.go.id/peningkatan-polusi-udara-di-indonesiaperspektif-ekonomi-berdasarkan-teori-freakonomics/ citation: CUNAYAH, SITI SULAEMAH (2026) PENGAWASAN DINAS PERHUBUNGAN TERHADAP KELAYAKAN KENDARAAN ANGKUTAN JALAN DI KABUPATEN TANGERANG BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGERANG NOMOR 4 TAHUN 2018 TENTANG PENYELENGGARAAN PERHUBUNGAN. S1 thesis, UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA. document_url: https://eprints.untirta.ac.id/58882/1/SITI%20SULAEMAH%20CUNAYAH_1111210037_FULL%20TEXT.pdf document_url: https://eprints.untirta.ac.id/58882/2/SITI%20SULAEMAH%20CUNAYAH_1111210037_CP.pdf document_url: https://eprints.untirta.ac.id/58882/3/SITI%20SULAEMAH%20CUNAYAH_1111210037_01.pdf document_url: https://eprints.untirta.ac.id/58882/4/SITI%20SULAEMAH%20CUNAYAH_1111210037_02.pdf document_url: https://eprints.untirta.ac.id/58882/5/SITI%20SULAEMAH%20CUNAYAH_1111210037_03.pdf document_url: https://eprints.untirta.ac.id/58882/6/SITI%20SULAEMAH%20CUNAYAH_1111210037_04.pdf document_url: https://eprints.untirta.ac.id/58882/7/SITI%20SULAEMAH%20CUNAYAH_1111210037_05.pdf document_url: https://eprints.untirta.ac.id/58882/8/SITI%20SULAEMAH%20CUNAYAH_1111210037_REFF.pdf document_url: https://eprints.untirta.ac.id/58882/9/SITI%20SULAEMAH%20CUNAYAH_1111210037_LAMP.pdf