@mastersthesis{eprintuntirta58872,
          school = {UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA},
          author = {NUR ANITA HAYATINA},
            note = {Pembangunan untuk kepentingan umum merupakan perintah konstitusi yang
pelaksanaannya diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang
Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum. Namun demikian,
dalam praktiknya, pelaksanaan ganti rugi sering menimbulkan konflik antara
kepentingan pribadi pemegang hak atas tanah dan kepentingan umum. Penelitian
ini dilatarbelakangi oleh pelaksanaan pengadaan tanah di Desa Sindanglaya,
Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, yang
memunculkan keberatan masyarakat terhadap nilai dan mekanisme ganti rugi.
Rumusan masalah penelitian ini meliputi bagaimana bentuk konflik yang sering
terjadi antara pemerintah dan warga Provinsi Banten terkait pengadaan tanah untuk
kepentingan umum, dan bagaimana rekonseptualisasi ganti rugi menjadi penting
untuk diatur dalam pembangunan di Desa Sindanglaya Kecamatan Pagelaran
Provinsi Banten. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis-normatif
dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan studi kasus, melalui
penelaahan bahan hukum primer dan sekunder yang dianalisis secara kualitatif.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa konflik yang terjadi berupa penolakan nilai
ganti rugi, keberatan terhadap proses musyawarah, serta ketidakseimbangan posisi
tawar antara masyarakat dan pemerintah. Evaluasi terhadap penerapan UndangUndang Nomor 2 Tahun 2012 menunjukkan bahwa mekanisme ganti rugi masih
berorientasi pada kepastian hukum formal dan penilaian ekonomis, sehingga belum
sepenuhnya mewujudkan keadilan substantif. Oleh karena itu, penelitian ini
merekomendasikan rekonseptualisasi ganti rugi dengan menekankan prinsip
keadilan, partisipasi masyarakat, dan perlindungan hak atas tanah guna
menyeimbangkan kepentingan pribadi dan kepentingan umum dalam
pembangunan bagi masyarakat terdampak.},
            year = {2026},
           title = {REKONSEPTUALISASI GANTI RUGI DALAM PEMBANGUNAN YANG
MELIBATKAN KEPENTINGAN PRIBADI MELAWAN KEPENTINGAN
UMUM (STUDI KASUS DI DESA SINDANGLAYA KECAMATAN
PAGELARAN KABUPATEN PANDEGLANG PROVINSI BANTEN)},
        abstract = {Development for public interest is a constitutional mandate, the implementation of
which is regulated under Law Number 2 of 2012 concerning Land Acquisition for
Development in the Public Interest. However, in practice, the implementation of
compensation often gives rise to conflicts between the private interests of land
rights holders and public interests. This research is motivated by the
implementation of land acquisition in Sindanglaya Village, Pagelaran District,
Pandeglang Regency, Banten Province, which has generated community objections
regarding the value and mechanisms of compensation. The research problems focus
on the forms of conflict that frequently occur between the government and residents
of Banten Province in relation to land acquisition for public purposes, and on the
importance of reconceptualizing compensation arrangements in development
activities in Sindanglaya Village, Pagelaran District, Banten Province. The
research method employed is normative juridical research using statutory,
conceptual, and case study approaches, through an examination of primary and
secondary legal materials analyzed qualitatively. The results indicate that the
conflicts include rejection of compensation values, objections to the deliberation
process, and an imbalance in bargaining positions between the community and the
government. Evaluation of the implementation of Law Number 2 of 2012 reveals
that the compensation mechanism remains oriented toward formal legal certainty
and economic valuation, and thus has not fully realized substantive justice.
Therefore, this study recommends a reconceptualization of compensation that
emphasizes principles of justice, community participation, and protection of land
rights in order to balance private interests and public interests in development
affecting impacted communities.},
             url = {https://eprints.untirta.ac.id/58872/},
        keywords = {concept evaluation, compensation, land acquisition, development,
public interest.
Evaluasi konsep, ganti rugi, pengadaan tanah, pembangunan,
kepentingan umum.}
}