eprintid: 58850
rev_number: 16
eprint_status: archive
userid: 23446
dir: disk0/00/05/88/50
datestamp: 2026-03-02 03:36:23
lastmod: 2026-03-02 03:36:23
status_changed: 2026-03-02 03:36:23
type: thesis
metadata_visibility: show
contact_email: 1111220217@untirta.ac.id
creators_name: SALIM, SYAFIRA NABILA
creators_id: 1111220217
contributors_type: http://www.loc.gov/loc.terms/relators/THS
contributors_type: http://www.loc.gov/loc.terms/relators/THS
contributors_name: Ikomatussuniah, Ikomatussuniah
contributors_name: Cahyani, Ferina Ardhi
contributors_id: 198002242014042001
contributors_id: 199408192019032018
corp_creators: UNIVERSITAS SULTANG AGENG TIRTAYASA
corp_creators: FAKULTAS HUKUM
corp_creators: JURUSAN ILMU HUKUM
title: TUGAS DAN FUNGSI DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA KOTA CILEGON DALAM PENGEMBANGAN OBJEK WISATA DAERAH SITU RAWA ARUM BERDASARKAN PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN NOMOR 6 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN PROVINSI BANTEN TAHUN 2018–2025
ispublished: pub
subjects: K1
divisions: FH
full_text_status: restricted
keywords: Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kota Cilegon,
Pengembangan Pariwisata, Situ Rawa Arum.
Department of Youth, Sports, and Tourism of Cilegon City,
tourism development, Situ Rawa Arum.
note: Objek wisata daerah Situ Rawa Arum memiliki potensi alam sebagai destinasi wisata unggulan di Kota Cilegon. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Provinsi Banten Tahun 2018–2025 telah mengatur perencanaan, pengelolaan, serta pembinaan pariwisata sebagai arah kebijakan dalam mengembangkan pariwisata daerah yang 
menjadi tugas dan fungsi  Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kota Cilegon (Disporapar). Pengembangannya tidak diimplementasikan optimal oleh Disporapar yang menyebabkan objek wisata daerah Situ Rawa Arum tidak dimanfaatkan baik sebagai destinasi wisata daerah. Penelitian ini bertujuan untuk  mengetahui pelaksanaan  tugas dan fungsi Disporapar dalam pengembangan objek  wisata daerah Situ Rawa Arum berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 6 Tahun 2019 dan hambatan pelaksanaannya. Penelitian ini menggunakan teori kewenangan dan teori kepastian hukum sebagai pisau analisis. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis empiris dengan pendekatan perundang-undangan, serta perolehan data melalui studi kepustakaan dan wawancara yang kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan tugas dan fungsi Disporapar Kota Cilegon dalam pengembangan Situ Rawa Arum merupakan kewenangan delegasi yang bersumber dari kewenangan atribusi pemerintah daerah berdasarkan Peraturan Daerah 
Provinsi Banten Nomor 6 Tahun 2019. Implementasinya terhambat oleh keterbatasan anggaran dan minimnya pemanfaatan sumber pendanaan lain, membuat kewenangan delegasi Disporapar yang memiliki kekuasaan dalam urusan kepariwisataan daerah tidak dijalankan secara optimal. Hambatan terhadap tidak efektifnya koordinasi dengan organisasi perangkat daerah lainnya mencerminkan bahwa kewenangan delegasi oleh Disporapar tidak terwujud yang membuat praktik pemerintah daerah tidak berjalan dengan baik. Ketiadaan regulasi rencana pembangunan pariwisata di tingkat kota menunjukkan tidak terjaminnya kepastian hukum  dalam konsistensi antara norma hukum, karena belum adanya kejelasan hirarki peraturan yang seharusnya memberikan arahan yang memiliki kewenangan untuk membentuk suatu peraturan berdasarkan perundang-undangan.
abstract: The regional tourism object of Situ Rawa Arum has significant natural potential to The Situ Rawa Arum tourist site possesses considerable natural potential as a regional tourism destination in Cilegon City. Regional Regulation of Banten Province Number 6 of 2019 on the Banten Provincial Tourism Development Master Plan 2018–2025 assigns tourism planning, management, and development to the Cilegon City Youth, Sports, and Tourism Office (Disporapar). The development of Situ Rawa Arum has not been optimally implemented by Disporapar, resulting in the underutilization of the site as a regional tourism destination. This study aims to examine the implementation of Disporapar’s duties and functions in developing the Situ Rawa Arum tourism site based on Regional Regulation of Banten Province Number 6 of 2019, as well as to identify the obstacles encountered in its implementation. The analysis applies the theory of authority and the theory of legal certainty as analytical frameworks. This research employs an empirical juridical legal research method with a statutory approach, using data obtained through literature study and interviews, which are subsequently analyzed qualitatively. The findings indicate that the implementation of Disporapar’s duties and functions in developing Situ Rawa Arum constitutes delegated authority derived from the attributive authority of the regional government as stipulated in Regional Regulation Number 6 of 2019. Its implementation is hindered by budget constraints and the limited utilization of alternative funding sources, causing Disporapar’s delegated authority in regional tourism affairs to be exercised suboptimally. Ineffective coordination with other regional government agencies further reflects the failure to realize delegated authority in practice, resulting in substandard local governance. Moreover, the absence of a city level tourism development regulation indicates a lack of legal certainty in maintaining consistency among legal norms, due to the unclear regulatory hierarchy that should provide authoritative guidance for the formulation of implementing regulations.
date: 2026-02
date_type: published
pages: 148
institution: UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA
department: HUKUM
thesis_type: sarjana
thesis_name: sarjana
referencetext: Buku
Abdulkadir, Muhammad. 2004. Hukum dan Penelitian Hukum. Bandung: Citra
Aditya Bakti.
Ali, Achmad. 2009. Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan.
Jakarta: Kencana Prenada Media.
Aminuddin, Ilmar. 2014. Hukum Tata Pemerintahan. Jakarta: Kencana.
Ardi, S & Sri, Dian. 2014. Pengembangan Wisata, Bening Media Publishing
Palembang: Bening Media Publishing.
Asikin, Zainal. 2012. Pengantar Tata Hukum Indonesia. Jakarta: Rajawli Pers.
 , Mengenal Filsafat Hukum (Bandung: Pustaka Reka Cipta, 2014).
Atmosudirjo, Prajudi. 2005. Hukum Administrasi Negara. Jakarta: Ghalia
Indonesia.
Budiardjo, Miriam. 2013. Dasar-dasar Ilmu Politik. Jakarta: Gramedia Pustaka
Utama.
Dolet, Dominikus U. 2019. Metode Penelitian Kuantitatif. Jakarta: Unika Atma
Jaya.
Dyah, Listyarini & Wibowo, Agus. 2023. Hukum Pemerintah Daerah. Semarang:
Universitas STEKOM.
E. Utrecht. 2010 Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia, Bandung:
Universitas Padjajaran Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyaraka.
Fadli, Mohammmad. 2011. Peraturan Delegasi di Indonesia. Malang: Universitas
Brawijaya.
F.A.M. Stroink dan J.G. Steenbeek. 1987. Inleiding in het Staat-en Administratief
Rech. Alphen aan den Rijn: Samsom H.D.Tjeenk Willink.
Fenwick, Mark dan Wrbka, Stefan. 2016. The Shifting Meaning of Legal Certainty.
Singapore: Springer.
Hadjon, Philipus M. 2012. Kebutuhan akan Hukum Administrasi Umum dalam
Hukum Administrasi dan Good Governance. Jakarta: Universitas Trisakti.
108
Indrohato. 1993. Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik. Bandung: Citra
Aditya Bakti.
Indroharto. 2019. Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata
Usaha Negara. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
J Ridwan. 2009. Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik.
Bandung: Nuansa Cendekia.
Jan Michiel Otto. 2012. Real Legal Certainty in Developing Countries dalam
Kajian Socio-Legal [Socio-Legal Studies], ed. oleh A. W. Bedner, S.
Irianto, dan T. D. Wirastri. Bali: Pustaka Larasan.
Magnis, Franz. 1999. Etika Politik. Jakarta: Grasindo.
Mahmud, Peter M. 2015. Penelitian Hukum Edisi Revisi. Bandung: PT. Kharisma
Putra Utama.
MD. Mahfud. 2006. Pokok-pokok Hukum Administrasi Negara. Yogyakarta:
Liberty.
Muhaimin. 2020. Metode Penelitian Hukum. Mataram: Mataram University Press.
Nomensen, Sinamo. 2010. Hukum Administrasi Negara. Jakarta: Jala Permata
Aksara.
Raharjo, Satjipto. 2000. Ilmu Hukum. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
 , 2006. Hukum Dalam Jagat Ketertiban. Jakarta: UKI Press.
Rato, Dominikus. Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum.
Yogyakarta: Laksbang Pressindo.
Siswanto, Sunarso. 2005. Hukum Pemerintahan Daerah. Jakarta: Sinar Grafika.
Soekanto, Soerjono. 2010. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI-Press.
 dan Sri Mamudji. 2013. Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan
Singkat. Jakarta: Rajawali Pers.
Sudrajat, Tedi. 2020. Perlindungan Hukum Terhadap Tindakan Pemerintah.
Jakarta: Sinar Grafika.
Sugiyono. 2013. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung:
Alfabeta.
109
Suharsimi, Arikunto. 2009. Dasar-dasar Evaluasi Pendidikan. Jakarta: PT Bumi
Aksara.
Syarifudin, Ateng. 2000. Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara
yang Bersih dan Bertanggungjawab. Bandung: Universitas
Parahyangan.
Jurnal
Abdur Rahim, “Relevansi Asas Kepastian Hukum dalam Sistem Penyelenggaraan
Administrasi Negara Indonesia,” JIIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan 6,
no. 8 (2023): 5806–5811, https://doi.org/10.54371/jiip.v6i8.2575.
Aditya Yuli & Mario Julyano, “Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum
Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum,” Jurnal Crepido :
Jurnal Mengenai Dasar-Dasar Pemikiran Hukum: Filsafat dan Ilmu
Hukum 1, no. 1 (2019): 15, https://doi.org/10.14710/crepido.1.1.13-22.
Afifur Rohman, “Peran Pemerintah dalam Pengembangan Pariwisata di Kampung
Wisata Keramik Dinoyo Kota Malang,” Jurnal Respon Publik 19, no. 1,
(2025): 1–6, http://repository.unisma.ac.id/handle/123456789/11468..
Ana Fauzia, “The Revitalization of the Indonesian Legal System in the Order of
Realizing the Ideal State Law,” Progressive Law Review 3, no. 1 (2021):
12–25, https://doi.org/10.36448/plr.v3i01.46.
Aribowo Agustiro, “Kepastian Hukum Pengikatan Akta Perjanjian Jual Beli di
Hadapan Notaris Tanpa Dihadiri Para Saksi,” Jurnal Surya Kencana Satu :
Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan 11, no. 1 (2020): 85–102,
https://dx.doi.org/10.32493/jdmhkdmhk.v11i1.5609.
Dadang Sumarna & Ayyub Kadriah, “Penelitian Kualitatif Terhadap Hukum
Empiris,” Jurnal Serambi Hukum 16, no. 1 (2023),
https://doi.org/10.59582/sh.v16i02.730.
Dino Rizka Afdhali, “Idealitas Penegakkan Hukum Ditinjau dari Perspektif Teori
Tujuan Hukum,” Collegium Studiosum Journal 6, no. 2 (2023): 555–62,
https://doi.org/10.56301/csj.v6i2.1078.
Fahri Juarsa Muhammad, Ira Irawati, Mas Halimah “Implementasi Kebijakan
Program Pengembangan Pariwisata Berkelanjuta di Kota Manado,” JIIP :
Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan 7, no. 1, (2022): 63-83,
https://10.14710/jiip.v%vi%i.13234.
110
Fathorrahman, “Peraturan Delegasi dalam Sistem Peraturan Perundang-Undangan
Indonesia,” Jurnal Rechtens 7, no. 2 (2018): 193–212,
https://doi.org/10.36835/rechtens.v7i2.376.
Fuqoha, “Analisis Kebijakan Pemerintah Daerah Kota Cilegon,” Jurnal Ilmu
Administrasi Negara 9, no. 1, (2021): 199–217,
https://doi.org/10.47828/jianaasian.v9i1.57.
Gilang Putra, “Menyikapi Penurunan Kepercayaan Masyarakat Terhadap Aparat
Penegak Hukum di Indonesia,” Birokrasi: Jurnal Ilmu Hukum dan Tata
Negara 2, no. 3 (2024): 306–15,
https://share.google/XpLEjGy5CKGvl4xLP.
Hanung Eka Atmaja & Shinta Ratnawati, “Pengembangan Pariwisata Melalui
Integrasi Perencanaan Sumber Daya Manusia dengan Perencanaan Strategis
Objek Wisata Taman Bunga Manohara,” Jurnal Jendela Inovasi Daerah 3,
no. 1 (2020): 49–69, https://doi.org/10.56354/jendelainovasi.v3i1.73.
Hasana Fadilla, “Pengembangan Sektor Pariwisata untuk Meningkatkan
Pendapatan Daerah di Indonesia,” BENEFIT: Journal Of Business,
Economics, and Finance 2, no. 1 (2024) : 36–43,
https://doi.org/10.70437/benefit.v2i1.375.
Hari Sutra Disemadi, “Lensa Penelitian Hukum: Esai Deskriptif tentang
Metodologi Penelitian Hukum,” Journal of Judicial Review 24, no. 2
(2022): 289-304, http://dx.doi.org/10.37253/jjr.v24i2.7280.
Henny Juliani, “Akibat Hukum Penyalahgunaan Wewenang Administrasi Pejabat
Pemerintah yang Menimbulkan Kerugian Keuangan Negara,”
Adminitrative Law & Governace Journal 2, no. 4 (2019): 2621–2781,
https://ejournal2.undip.ac.id/.
I Gusti Ayu Apsari Hadi, “Pertanggungjawaban Pejabatan Pemerintahan Dalam
Tindakan Dikresi Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun
2014 Tentang Administrasi Pemerintahan,” Kertha Patrika 39, no. 1 (2017):
37, https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthapatrika.
Ika Sartika, Deti Mulyati & Kedasi Silayar, “Tata Kelola Pemerintahan Kolaboratif
Dalam Pengembangan Pariwisata di Kabupaten Kepulauan Sula,” Jurnal
Renaissance 6, no. 2 (2021): 859–74, https://shorturl.at/lYtci.
I Nyoman Cesa S.N.M.P & I Gusti Ngurah N.K.Y, “Analisis Penguatan Desa Adat
Melalui Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Provinsi Bali,”
Jurnal Media Akademik 3, no. 6 (2023): 1-18,
https://doi.org/10.62281/v3i6.2274.
111
Iwan Acuan Zakaria, “Peran Serta Masyarakat dan Kewenangan Kelembagaan
Pengelolaan Lingkungan Hidup Berbasis Pariwisata Berdasarkan Tinjauan
Yuridis,” Equality Before The Law 2, no. 1, (2022): 1–11, ejournal.unimudasorong.ac.id/index.php/Equalitybeforethelaw/article/view/
473.
Khairun Rizki, “Peran Destiantion Management Organization (DMO) dalam
Pengembangan Pariwisata di Kawasan Taman Nasional Gunung Rinjani,”
Jurnal Media Bina 19, no. 3 (2024): 4073-4096,
https://binapatria.id/index.php/MBI/article/view/978.
Kornelius Benuf, Muhamad Azhar “Metodologi Penelitian Hukum sebagai
Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer,” Jurnal Gema
Keadilan 7, no. 1 (2020) ): 23, https://doi.org/10.14710/gk.2020.7504..
Mailinda Eka Yuniza, “Sumber Kewenangan Pemerintah: Permasalahan dan
Prospek Pengaturannya dalam Ius Constituendum,” Jurnal Harian Regional
12, no. 1 (2023): 435-452,
https://doi.org/10.24843/JMHU.2023.v12.i0%0A%0A4.p7.
Moh. Gandara, “Kewenagan Atribusi, Delegasi dan Mandat,” Khazanah Hukum 2,
no. 3, (2020): 94, doi:https://doi.org/10.155 75kh.v2i3.8187.
Muhammad Adiguna Bimasakti, “Permasalahan Instrumen Delegasi Kewenangan
Menurut Undang-undang Administrasi Pemerintahan,” Konferensi
Nasional Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara Dan Hukum Administrasi
Negar 2, no. 1 (2024): 187–208, https://doi.org/10.55292/6fgdqt22.
Nadia Purnama Putri, “Revitalisasi Situ Rawa Arum Sebagai Tempat Wisata di
Kota Cilegon,” Seneskah: Seminar Nasional Komunikasi Administrasi
Negara Dan Hukum 1, no 1, (2023): 45-54.
https://doi.org/10.30656/senaskah.v1i1.48.
Retno Wulan Sekarsari, FridaJunita & Nurul Umi Ati, “Peran Dinas Kepemudaan,
Olahraga, dan Pariwisata (Disporapar) dalam Pengembangan Objek Wisata
Pantai Permata Pilang Kota Probolinggo, Jawa Timur,” Jurnal Respon
Publik 17, no. 13 (2023): 57-69,
https://jim.unisma.ac.id/index.php/rpp/article/view/23211.
Shabrina Rizkiyani & Saeful Mujab, “Kekuasaan dan Wewenang Dalam Perspektif
Sistem Pemerintahan,” Jurnal Ilmu Pemerintahan, Hukum, dan Ilmu
Komunikasi 1, no. 4 (2024): 82–93,
https://doi.org/10.62383/konsensus.v1i4.230.
S. Haryono, E., Suprihatiningsih, S., Septian, D., Widodo, J., Ashar, A., & Sariman,
“New Paradigma Metode Penelitian Kepustakaan (Library Research) di
112
Perguruan Tinggi.,” An-Nuur 14, no. 1, (2024),
https://ejournal.iaiamc.ac.id/index.php/annuur/article/view/391.
Sri Nur dan Hari Susanto, “Metode Perolehan Dan Batas-Batas Wewenang
Pemerintahan,” Adminitrative Law & Governace Journal 3, no. 3 (2020):
430–441, https://doi.org/10.14710/alj.v3i3.430%20%20-%20%20441
Surya Wira Yudhayana & Arya Salman Aziz, “Pentingnya Kesadaran Hukum
dalam Dinamika Sosial Di Masyarakat,” Jurnal Legalitas 9, no. 1 (2024):
80, https://doi.org/10.31293/lg.v9i1.7885.
Suyitno, “Analisis Data dalam Rancangan Penelitian Kualitatif,” Akademika. 18,
no. 1 (2020): 49-57, https://scispace.com/pdf/analisis-data-dalamrancangan-penelitian-kualitatif-1vfs9glxkl.pdf.
Tri Haryanto Anggita P. Yakub, “Pengaruh Pariwisata Terhadap Pertumbuhan
Ekonomi Indonesia,” Jurnal Bina Ekonomi 23, no. 2, (2019): 39-47,
https://journal.unpar.ac.id/index.php/BinaEkonomi/article/view/3266.
Utrecht dalam Edwin Buitelaar dan Niels Sorel, “Between the Rule of Law and the
Quest for Control: Legal Certainty in the Dutch Planning System,” Land
Use policy 27, no. 3 (2010): 983–89,
https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2010.01.002.
Virginia Angel Gishella, “Peranan Hukum dalam Pengambilan Keputusan oleh
Pemerintah Kota Tomohon untuk Pembangunan Wisata Berwawasan
Lingkungan dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup,” Lex
Privatum 15, no. 2 (2025), ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum.
Yayuk Sugiarti, Abshoril Fithry & Maulana Rouf Ababil, “Pertanggungjawaban
Pelaku Usaha Atas Kerugian Wisatawan Menurut Undang-undang Nomor
10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan,” Jurnal Jendela Hukum 10, no. 2,
(2023): 176–96, https://doi.org/10.24929/jjh.v10i2.2982.
Yuni Yanti, “Fungsi Wakil Kepala Daerah Dalam Menyelenggarakan Pemerintah
Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang
Pemerintahan Daerah,” Journal of Constitutional Law 1, no. 2 (2021): 325-
345, https://doi.org/10.22437/limbago.v1i2.13388.
Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4966).
113
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintah,
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Induk
Pembangunan Kepariwisataan Provinsi Banten Tahun 2018–2025,
(Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2019 Nomor 6).
Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang
Wilayah Kota Cilegon Tahun 2020–2040, (Lembaran Daerah Kota Cilegon
Tahun 2020 Nomor 1).
Rencana Pembangunan Jangka Menengan Daerah (RPJMD) Kota Cilegon Tahun
2021–2026, (Ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Cilegon dan
diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Cilegon Tahun 2021).
Peraturan Wali Kota Cilegon Nomor 20 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pemuda Olah Raga
dan Pariwisata, (Berita Daerah Kota Cilegon Tahun 2022 Nomor 20).
Tesis/Disertasi
Aprilia Silvi Suciana, “Analisis Yuridis Putusan Lepas oleh Hakim dalam Tindak
Pidana Pencucian Uang (Studi Kasus: Putusan Pengadilan Nomor 555/Pid.
Sus/2021/PN. Sby)” (Universitas Nasioanl, 2023).
H. Salim & Erlies Septiana Nurbani, Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis
dan Disertasi, Depok: Rajawali Pers, 2013.
Muhammad Burhan. M, “Penyelenggaraan Urusan Bidang Pariwisata oleh
Pemerintah Kabupaten Sleman Setelah Berlakunya Undang-undang Nomor
23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah” (Universitas Islam Indonesia,
2021), https://dspace.uii.ac.id/handle/123456789/37559.
Nafiatul Munawaroh, “Desain Ulang Kewenangan Pejabat Sementara untuk
Membentuk Peraturan Perundang-Undangan” (Universitas Islam Indonesia,
2021).
Rafiola Jumita Seprianti, “Perlindungan Hak Konstitusional Masyarakat Penghayat
Aliran Kepercayaan di Indonesia Perspektif Siyasah Dusturiyah”
(Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusungkar, 2021),
https://spmb.uinmybatusangkar.ac.id/batusangkar.
114
Reski Muliana, “Peran Dinas Pemuda Olahraga dan pariwisata dalam
Mengembangkan Objek Wisata di Kabupaten Enrekang” (Institut Agama
Islam Negeri Parepare, 2024).
Sumber lainnya
Agus Roni Arbaben, “Pengertian Kewenangan, Sumber-Sumber Kewenangan Dan
Kewenangan Membentuk Undang-Undang,” WordPress.com, 2017,
https://agusroniarbaben.wordpress.com/2017/06/03/pengertiankewenangan-sumber-sumber-kewenangan-dan-kewenangan-membentukundang-undang/, diakses pada 24 September 2025.
Ananda, “Teori Kepastian Hukum Menurut Para Ahli,” gramedia.com, 2023,
https://www.gramedia.com/literasi/teori-kepastian-hukum/, diakses pada
08 November 2025.
Fuad Hasan, “Misteri Situ Rawa Arum: Danau Harum di Tengah Kota Industri
Cilegon,” fokus.co.id, 2025, https://fokus.co.id/asal-usul-situ-rawa-arum,
diakses pada 08 November 2025.
Reka Julianti, “Asal Usul Situ Rawa Arum, Grogol, Cilegon, Banten,”
blogspot.com, , https://rekajulianti.blogspot.com/2016/01/asal-usul-siturawa-arum-grogol-cilegon.html, diakses 13 Oktober 2025.
Tim Penulis CilegonHills, “Situ Rawa Arum, Wangi Alami yang Tersembunyi di
Kota Cilegon,” cilegonhills.id, 2021, https://cilegonhills.id/situ-rawa-arumwangi-alami-yang-tersembunyi-di-kota-cilegon/, diakses pada 10
September 2025.
citation:   SALIM, SYAFIRA NABILA  (2026) TUGAS DAN FUNGSI DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA KOTA CILEGON DALAM PENGEMBANGAN OBJEK WISATA DAERAH SITU RAWA ARUM BERDASARKAN PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN NOMOR 6 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN PROVINSI BANTEN TAHUN 2018–2025.  S1 thesis, UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA.   
document_url: https://eprints.untirta.ac.id/58850/1/Syafira%20Nabila%20Salim_1111220217_Fulltext.pdf
document_url: https://eprints.untirta.ac.id/58850/2/Syafira%20Nabila%20Salim_1111220217_01.pdf
document_url: https://eprints.untirta.ac.id/58850/3/Syafira%20Nabila%20Salim_1111220217_02.pdf
document_url: https://eprints.untirta.ac.id/58850/4/Syafira%20Nabila%20Salim_1111220217_03.pdf
document_url: https://eprints.untirta.ac.id/58850/5/Syafira%20Nabila%20Salim_1111220217_04.pdf
document_url: https://eprints.untirta.ac.id/58850/6/Syafira%20Nabila%20Salim_1111220217_05.pdf
document_url: https://eprints.untirta.ac.id/58850/7/Syafira%20Nabila%20Salim_1111220217_Ref.pdf
document_url: https://eprints.untirta.ac.id/58850/8/Syafira%20Nabila%20Salim_1111220217_Lamp.pdf