The repository administrator has not yet configured an RDF license.
DAMPAK IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG MINERAL DAN BATUBARA TERHADAP KEPENTINGAN EKONOMI PEMERINTAHAN DAERAH (STUDI KASUS WILAYAH LINGKAR INDUSTRI HILIRISASI DI KABUPATEN LEBAK)
Beberapa kebijakan pemindahan kewenangan dari pemerintah daerah ke pemerintah pusat kembali telah menimbulkan berbagai resiko seperti hilangnya pendapatan daerah hingga kemungkinan kerusakan lingkungan karena tiadanya pengawasan pemerintah daerah terhadap kegiatan pertambangan di daerah hal ini juga memberi dampak akibat diberlakukannya Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang mineral dan batubara bagi Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Lebak. Permasalah yang dikaji dalam penelitian ini adalah dampak yang ditimbulkan akibat diberlakukannya Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang mineral dan batubara bagi Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Lebak. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan dua teori sebagai pisau analisis adapun teori tersebut yang pertama teori kewenangan dan teori otonomi daerah. Selanjutnya pada penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian hukum yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder sebagai datat penelitian konsep dan kasus utama serta menggunakan pendekatan Undang-Undang (Statue Approach) penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan data sekunder yang kemudian dianalisis secara kualitatif kesimpulan dari penelitian ini adalah dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Mineral Dan Batubara Berefek Terhadap Hilangnya Kewenangan Daerah Kabupaten Lebak. Secara otomatis mencabut kewenangan pemerintah daerah untuk melakukan perizinan dan pengawasan wilayah pertambangan. Dengan UU minerba yang baru ini keweanangan sebelumnya dimiliki pemerintah daerah sebagian besar akan diambil alih oleh pusat dengan dalih utama yakni terwujudnya system investasi yang lebih ringkas dan efektif. Saran dalam penelitian ini seharusnya persoalan mengenai izin pertambangan dikembalikan kembali ke pemerintah daerah hal ini dikarenakan keterbatasan pemerintah pusat dalam melakukan pengwasan jadi susah seharusnya wewenang ini dikembalikan kembali kepada pemerintah daerah dan merevisi undang-undang nomor 3 tahun 2020 tentang minerba. Otonomi Daerah, Kewenangan, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Minerba
ILMU HUKUM, UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA
DAMPAK IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG MINERAL DAN BATUBARA TERHADAP KEPENTINGAN EKONOMI PEMERINTAHAN DAERAH (STUDI KASUS WILAYAH LINGKAR INDUSTRI HILIRISASI DI KABUPATEN LEBAK) (Text)
HTML Summary of #58830 DAMPAK IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG MINERAL DAN BATUBARA TERHADAP KEPENTINGAN EKONOMI PEMERINTAHAN DAERAH (STUDI KASUS WILAYAH LINGKAR INDUSTRI HILIRISASI DI KABUPATEN LEBAK)
K Law (General)