…
comment: The repository administrator has not yet configured an RDF license.
primary topic: DAMPAK IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG MINERAL DAN BATUBARA TERHADAP KEPENTINGAN EKONOMI PEMERINTAHAN DAERAH (STUDI KASUS WILAYAH LINGKAR INDUSTRI HILIRISASI DI KABUPATEN LEBAK)

DAMPAK IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG MINERAL DAN BATUBARA TERHADAP KEPENTINGAN EKONOMI PEMERINTAHAN DAERAH (STUDI KASUS WILAYAH LINGKAR INDUSTRI HILIRISASI DI KABUPATEN LEBAK)
type: Thesis
type: Article
abstract: Beberapa kebijakan pemindahan kewenangan dari pemerintah daerah ke pemerintah pusat kembali telah menimbulkan berbagai resiko seperti hilangnya pendapatan daerah hingga kemungkinan kerusakan lingkungan karena tiadanya pengawasan pemerintah daerah terhadap kegiatan pertambangan di daerah hal ini juga memberi dampak akibat diberlakukannya Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang mineral dan batubara bagi Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Lebak. Permasalah yang dikaji dalam penelitian ini adalah dampak yang ditimbulkan akibat diberlakukannya Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang mineral dan batubara bagi Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Lebak. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan dua teori sebagai pisau analisis adapun teori tersebut yang pertama teori kewenangan dan teori otonomi daerah. Selanjutnya pada penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian hukum yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder sebagai datat penelitian konsep dan kasus utama serta menggunakan pendekatan Undang-Undang (Statue Approach) penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan data sekunder yang kemudian dianalisis secara kualitatif kesimpulan dari penelitian ini adalah dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Mineral Dan Batubara Berefek Terhadap Hilangnya Kewenangan Daerah Kabupaten Lebak. Secara otomatis mencabut kewenangan pemerintah daerah untuk melakukan perizinan dan pengawasan wilayah pertambangan. Dengan UU minerba yang baru ini keweanangan sebelumnya dimiliki pemerintah daerah sebagian besar akan diambil alih oleh pusat dengan dalih utama yakni terwujudnya system investasi yang lebih ringkas dan efektif. Saran dalam penelitian ini seharusnya persoalan mengenai izin pertambangan dikembalikan kembali ke pemerintah daerah hal ini dikarenakan keterbatasan pemerintah pusat dalam melakukan pengwasan jadi susah seharusnya wewenang ini dikembalikan kembali kepada pemerin…
date: 2026
status: published
creator: andreas sitorus
author list: authors
THS: NURIKAH NURIKAH
THS: RAKMAT JAZULI
type: EPrint
type: ThesisEPrint
is part of: repository
has document: http://eprints.untirta.ac.id/id/document/371061
has document: http://eprints.untirta.ac.id/id/document/371062
has document: http://eprints.untirta.ac.id/id/document/371063
has document: http://eprints.untirta.ac.id/id/document/371064
has document: http://eprints.untirta.ac.id/id/document/371065
has document: http://eprints.untirta.ac.id/id/document/371066
has document: http://eprints.untirta.ac.id/id/document/371067
subject: K Law (General)

http://eprints.untirta.ac.id/id/document/371061
type: Document
label: DAMPAK IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG MINERAL DAN BATUBARA TERHADAP KEPENTINGAN EKONOMI PEMERINTAHAN DAERAH (STUDI KASUS WILAYAH LINGKAR INDUSTRI HILIRISASI DI KABUPATEN LEBAK) (Text)

http://eprints.untirta.ac.id/id/document/371062
type: Document
label: DAMPAK IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG MINERAL DAN BATUBARA TERHADAP KEPENTINGAN EKONOMI PEMERINTAHAN DAERAH (STUDI KASUS WILAYAH LINGKAR INDUSTRI HILIRISASI DI KABUPATEN LEBAK) (Text)

http://eprints.untirta.ac.id/id/document/371063
type: Document
label: DAMPAK IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG MINERAL DAN BATUBARA TERHADAP KEPENTINGAN EKONOMI PEMERINTAHAN DAERAH (STUDI KASUS WILAYAH LINGKAR INDUSTRI HILIRISASI DI KABUPATEN LEBAK) (Text)

http://eprints.untirta.ac.id/id/document/371064
type: Document
label: DAMPAK IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG MINERAL DAN BATUBARA TERHADAP KEPENTINGAN EKONOMI PEMERINTAHAN DAERAH (STUDI KASUS WILAYAH LINGKAR INDUSTRI HILIRISASI DI KABUPATEN LEBAK) (Text)

http://eprints.untirta.ac.id/id/document/371065
type: Document
label: DAMPAK IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG MINERAL DAN BATUBARA TERHADAP KEPENTINGAN EKONOMI PEMERINTAHAN DAERAH (STUDI KASUS WILAYAH LINGKAR INDUSTRI HILIRISASI DI KABUPATEN LEBAK) (Text)

http://eprints.untirta.ac.id/id/document/371066
type: Document
label: DAMPAK IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG MINERAL DAN BATUBARA TERHADAP KEPENTINGAN EKONOMI PEMERINTAHAN DAERAH (STUDI KASUS WILAYAH LINGKAR INDUSTRI HILIRISASI DI KABUPATEN LEBAK) (Text)

http://eprints.untirta.ac.id/id/document/371067
type: Document
label: DAMPAK IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG MINERAL DAN BATUBARA TERHADAP KEPENTINGAN EKONOMI PEMERINTAHAN DAERAH (STUDI KASUS WILAYAH LINGKAR INDUSTRI HILIRISASI DI KABUPATEN LEBAK) (Text)

UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA
type: Organization

ILMU HUKUM, UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA
type: Organization

NURIKAH NURIKAH
type: Person
given name: NURIKAH
family name: NURIKAH

RAKMAT JAZULI
type: Person
given name: RAKMAT
family name: JAZULI

andreas sitorus
type: Person
given name: andreas
family name: sitorus

FAKULTAS HUKUM
type: Organization

ILMU HUKUM
type: Organization

https://eprints.untirta.ac.id/58830/
title: HTML Summary of #58830 DAMPAK IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG MINERAL DAN BATUBARA TERHADAP KEPENTINGAN EKONOMI PEMERINTAHAN DAERAH (STUDI KASUS WILAYAH LINGKAR INDUSTRI HILIRISASI DI KABUPATEN LEBAK)
format: text/html
primary topic: DAMPAK IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG MINERAL DAN BATUBARA TERHADAP KEPENTINGAN EKONOMI PEMERINTAHAN DAERAH (STUDI KASUS WILAYAH LINGKAR INDUSTRI HILIRISASI DI KABUPATEN LEBAK)

K Law (General)
type: Concept