relation: https://eprints.untirta.ac.id/58830/
title: DAMPAK IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN  2020 TENTANG MINERAL DAN BATUBARA TERHADAP  KEPENTINGAN EKONOMI PEMERINTAHAN DAERAH  (STUDI KASUS WILAYAH LINGKAR INDUSTRI  HILIRISASI DI KABUPATEN LEBAK)
creator: sitorus, andreas
subject: K Law (General)
description: Beberapa kebijakan pemindahan kewenangan dari pemerintah daerah ke  pemerintah pusat kembali telah menimbulkan berbagai resiko seperti hilangnya  pendapatan daerah hingga kemungkinan kerusakan lingkungan karena tiadanya  pengawasan pemerintah daerah terhadap kegiatan pertambangan di daerah hal ini  juga memberi dampak akibat diberlakukannya Undang-Undang Nomor 3 tahun  2020 tentang mineral dan batubara bagi Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten  Lebak. Permasalah yang dikaji dalam penelitian ini adalah dampak yang  ditimbulkan akibat diberlakukannya Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020  tentang mineral dan batubara bagi Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Lebak.  Dalam penelitian ini peneliti menggunakan dua teori sebagai pisau analisis adapun  teori tersebut yang pertama teori kewenangan dan teori otonomi daerah.  Selanjutnya pada penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian hukum  yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder sebagai datat penelitian  konsep dan kasus utama serta menggunakan pendekatan Undang-Undang (Statue  Approach) penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Sumber data yang digunakan  dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan data sekunder yang kemudian  dianalisis secara kualitatif kesimpulan dari penelitian ini adalah dengan  diberlakukannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Mineral Dan  Batubara Berefek Terhadap Hilangnya Kewenangan Daerah Kabupaten Lebak.  Secara otomatis mencabut kewenangan pemerintah daerah untuk melakukan  perizinan dan pengawasan wilayah pertambangan. Dengan UU minerba yang baru  ini keweanangan sebelumnya dimiliki pemerintah daerah sebagian besar akan  diambil alih oleh pusat dengan dalih utama yakni terwujudnya system investasi  yang lebih ringkas dan efektif. Saran dalam penelitian ini seharusnya persoalan  mengenai izin pertambangan dikembalikan kembali ke pemerintah daerah hal ini  dikarenakan keterbatasan pemerintah pusat dalam melakukan pengwasan jadi  susah seharusnya wewenang ini dikembalikan kembali kepada pemerintah daerah  dan merevisi undang-undang nomor 3 tahun 2020 tentang minerba.  Otonomi Daerah, Kewenangan, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Minerba
date: 2026
type: Thesis
type: NonPeerReviewed
format: text
language: en
identifier: https://eprints.untirta.ac.id/58830/1/ANDREAS%20SITORUS_1111160019_FULL%20TEXT.pdf
format: text
language: en
identifier: https://eprints.untirta.ac.id/58830/2/ANDREAS%20SITORUS_1111160019_01.pdf
format: text
language: en
identifier: https://eprints.untirta.ac.id/58830/3/ANDREAS%20SITORUS_1111160019_02.pdf
format: text
language: en
identifier: https://eprints.untirta.ac.id/58830/4/ANDREAS%20SITORUS_1111160019_03.pdf
format: text
language: en
identifier: https://eprints.untirta.ac.id/58830/5/ANDREAS%20SITORUS_1111160019_04.pdf
format: text
language: en
identifier: https://eprints.untirta.ac.id/58830/6/ANDREAS%20SITORUS_1111160019_05.pdf
format: text
language: en
identifier: https://eprints.untirta.ac.id/58830/7/ANDREAS%20SITORUS_1111160019_REFF.pdf
identifier:   sitorus, andreas  (2026) DAMPAK IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG MINERAL DAN BATUBARA TERHADAP KEPENTINGAN EKONOMI PEMERINTAHAN DAERAH (STUDI KASUS WILAYAH LINGKAR INDUSTRI HILIRISASI DI KABUPATEN LEBAK).  S1 thesis, UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA.