TY - THES UR - https://eprints.untirta.ac.id/58805/ Y1 - 2026/// ID - eprintuntirta58805 N1 - Waralaba sebagai model bisnis telah berkembang pesat di Indonesia, terutama di sektor restoran. Namun, praktik waralaba tidak terlepas dari risiko sengketa, salah satunya adalah pembatalan perjanjian waralaba akibat pelanggaran terhadap peraturan yang berlaku. Pembatalan perjanjian waralaba restoran Hoghock berdasarkan Putusan Nomor 3/Pdt.G.S/2023/PN Jkt.Utr. Kasus ini bermula dari pelanggaran terhadap Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggara Waralaba, yang mengatur kewajiban para pihak dalam menjalankan hubungan waralaba. Bagaimana tanggung jawab PT Kuliner Indonesia atas perjanjian oleh sodara Imelda yang tidak memberikan fee dan melakukan pelanggaran (wanprestasi) dihubungkan dengan peraturan menteri perdagangan nomor 71 tahun 2019 tentang penyelenggara waralaba dan UndangUndang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen? .Bagaimana penyelesaian hak atas sengketa hukum terhadap pembatalan perjanjian restoran hoghock melalui putusan nomor 3/Pdt.G.S/2023/PN Jkt.Utr, Metode dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah deskriptif analisis, yaitu dengan menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum positif yang berkaitan dengan masalah. Tanggung jawab yang dilakukan oleh Tergugat pelaksanaan perjanjian tidak sesuai dengan ketentuan yang disepakati, termasuk kewajiban pembayaran fee, penerapan standar operasional, dan kewajiban franchisor dalam memberikan pembinaan. Dan penyelesaian menimbulkan kerugian nyata bagi pihak Penggugat Putusan majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang menyatakan perjanjian waralaba tersebut batal demi hukum serta memerintahkan pembayaran ganti rugi, mencerminkan penerapan prinsip keadilan restoratif dan perlindungan terhadap hak-hak penerima waralaba PB - UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA TI - ANALISIS YURIDIS PEMBATALAN PERJANJIAN WARALABA RESTORAN HOGHOCK DITINJAU MENURUT PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 71 TAHUN 2019 TENTANG PENYELENGGARA WARALABA (Studi Putusan Nomor 3/Pdt.G.S/2023/PN Jkt.Utr) N2 - Franchising as a business model has grown rapidly in Indonesia, particularly in the restaurant sector. However, franchise practices are not free from the risk of disputes, one of which is the termination of a franchise agreement due to violations of applicable regulations. The termination of the Hoghock restaurant franchise agreement is based on Decision Number 3/Pdt.G.S/2023/PN Jkt.Utr. This case originated from violations of the Minister of Trade Regulation Number 71 of 2019 concerning Franchise Organizers, which governs the obligations of the parties in carrying out franchise relationships.. How is the responsibility of PT Kuliner Indonesia for the agreement made by Ms. Imelda, who failed to provide the required fee and committed a breach of contract (wanprestasi), in relation to Minister of Trade Regulation Number 71 of 2019 concerning Franchise Organizers and Law Number 8 of 1999 on Consumer Protection?, How is the legal dispute regarding the termination of the Hoghock restaurant franchise agreement resolved through Decision Number 3/Pdt.G.S/2023/PN Jkt.Utr?, The research method used in this study is normative juridical. The research specification applied in this thesis is descriptive-analytical, namely by describing the relevant laws and regulations and relating them to positive legal theories associated with the issues. The Defendant?s responsibility concerns the execution of the agreement that was not carried out in accordance with the terms agreed upon, including the obligation to pay fees, the implementation of operational standards, and the franchisor?s obligation to provide guidance. The resulting dispute caused actual losses to the Plaintiff. The panel of judges at the North Jakarta District Court declared the franchise agreement null and void by operation of law and ordered compensation, reflecting the application of restorative justice principles and the protection of the franchisee?s rights AV - restricted KW - Waralaba KW - Pembatalan Pejanjian KW - Perbuatan Melawan Hukum Franchise KW - Agreement Cancellation KW - Unlawful Act EP - 143 M1 - sarjana A1 - Yuniastin Novia, Anggraini ER -