%K Children, Marriage, Marriage Validation
Anak, Perkawinan, Itsbat Nikah
%L eprintuntirta58561
%I UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA
%D 2025
%O Kedudukan hukum anak dari perkawinan sebelum berlakunya Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang tidak tercatat,
secara negara berada dalam posisi rawan secara hukum, terutama dalam hal
kedudukan mengenai keperdataan anak, keterbatasan akses terhadap itsbat nikah,
dan konsekuensi terhadap Akta Kelahiran. Identifikasi masalah dari penelitian ini
adalah bagaimana Kedudukan Anak dari Perkawinan Siri Pasca Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 (Studi Kasus Putusan
Pengadilan Agama Rangkasbitung Nomor 423/PDT.G/2023/PA.RKS dan Akibat
Hukum Penolakan Isbat Nikah terhadap Perkawinan Siri Pasca Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 (Studi Kasus Putusan
Pengadilan Agama Rangkasbitung Nomor 423/PDT.G/2023/PA.RKS. Metode
penelitian dalam penulisan tesis ini adalah deskriptif analitis dengan pendekatan
yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penolakan itsbat nikah
tidak serta-merta menghilangkan kedudukan hukum anak dari perkawinan siri.
Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, anak tetap
memiliki hubungan perdata dengan ayah biologisnya sepanjang dapat dibuktikan
secara hukum. Namun demikian, Putusan Pengadilan Agama Rangkasbitung
tersebut masih berorientasi pada keadilan formal dan belum sepenuhnya
mencerminkan keadilan substantif dalam perlindungan hak anak. Oleh karena itu,
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 seharusnya dijadikan
landasan utama bagi hakim dalam memberikan perlindungan hukum terhadap
anak meskipun permohonan itsbat nikah ditolak. Putusan Pengadilan Agama
Rangkasbitung Nomor 423/PDT.G/2023/PA.RKS mencerminkan problematika
kedudukan anak dari perkawinan siri, dimana permohonan itsbat nikah ditolak
karena tidak memenuhi syarat Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Hal ini
menunjukkan keterbatasan mekanisme hukum dalam melindungi hak anak dari
perkawinan yang tidak tercatat.
%T AKIBAT HUKUM PENOLAKAN ITSBAT NIKAH TERHADAP
KEDUDUKAN ANAK DARI PERKAWINAN SIRI PASCA
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 46/PUU-VIII/2010 (STUDI KASUS
PUTUSAN PENGADILAN AGAMA RANGKASBITUNG
NOMOR 423/PDT.G/2023/PA.RKS)
%X The legal status of children born from marriages conducted prior to the enactment
of Law of the Republic of Indonesia Number 1 of 1974 on Marriage that were not
officially registered is legally vulnerable, particularly with regard to the civil
status of the child, limited access to itsbat nikah (judicial legalization of
marriage), and consequences for the issuance of birth certificates. The problems
identified in this study are: (1) the legal status of children born from unregistered
marriages following Constitutional Court Decision Number 46/PUU-VIII/2010 (a
case study of the Rangkasbitung Religious Court Decision Number
423/PDT.G/2023/PA.RKS); and (2) the legal consequences of the rejection of
itsbat nikah for unregistered marriages following Constitutional Court Decision
Number 46/PUU-VIII/2010 (a case study of the Rangkasbitung Religious Court
Decision Number 423/Pdt.G/2023/PA.Rks). This thesis employs a descriptiveanalytical method with a normative juridical approach. The findings indicate that
the rejection of itsbat nikah does not automatically eliminate the legal status of
children born from unregistered marriages. Following Constitutional Court
Decision Number 46/PUU-VIII/2010, children continue to have a civil
relationship with their biological fathers, provided that such relationship can be
legally proven. However, the Rangkasbitung Religious Court Decision remains
oriented toward formal justice and has not fully reflected substantive justice in the
protection of children’s rights. Therefore, Constitutional Court Decision Number
46/PUU-VIII/2010 should serve as a primary legal foundation for judges in
ensuring legal protection for children, even when applications for itsbat nikah are
rejected. Furthermore, Rangkasbitung Religious Court Decision Number
423/PDT.G/2023/PA.RKS reflects the legal problems surrounding the status of
children born from unregistered marriages, in which the application for itsbat
nikah was rejected due to the failure to meet the requirements set forth in Article 7
of the Compilation of Islamic Law (Kompilasi Hukum Islam). This condition
demonstrates the limitations of existing legal mechanisms in adequately
protecting the rights of children born from unregistered marriages.
%A DIMAS MAULANA