The repository administrator has not yet configured an RDF license.
IMPLEMRNTASI PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA DI PASAR KEPANDEAN
Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima adalah Peraturan yang dibuat Pemerintah Daerah Kota Serang yang bertujuan untuk mengelola pedagang kaki lima yang berada di Kota Serang, yaitu Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Kota Serang. Upaya pemerintah Kota Serang dalam rangka mengatur keberadaan pedagang kaki lima adalah melalui kegiatan pemindahan lokasi pedagang kaki lima dari tempat-tempat yang tidak sesuai dengan fungsinya seperti Pasar Taman Sari pengaturan mekanisme pemberian perizinan, dan pengaturan mengenai pemberian sanksinya. Keberadaan pedagang kaki lima di Taman Sari juga menyebabkan daerah tersebut menjadi kumuh dan penuh sampah, sehingga perlu segera diatasi untuk meningkatkan ketertiban, kebersihan dan keindahan. Identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah implementasi penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima di Pasar Kepandean untuk mewujudkan ketertiban, kebersihan dan keindahan, bagaimana hambatan dalam pelaksanaan implementasi penataan dan pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Pasar Kepandean. Penelitian ini menggunakan teori penegakan hukum dan negara kesejahteraan Hasil penelitian menunjukan bahwa untuk Penataan Pedagang Kaki Lima upaya yang sudah dilakukan adalah Pendataan, penempatan dan pemindahan Pedagang Kaki Lima, penetapan lokasi dan penghapusan lokasi Pedagang Kaki Lima serta peremajaan lokasi Pedagang Kaki Lima. Sedangkan upaya yang lainnya masih ada yang dalam proses pelaksanaan seperti pendaftaran. Pemberdayaan bagi Pedagang Kaki Lima dalam pelaksanaannya belum optimal upaya yang sudah dilaksanakan adalah peningkatan sarana dan prasarana yaitu dengan membangun Pasar Kepandean dan memberikan pelatihan penggunaan QRIS. Kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah daerah bagi Pedagang Kaki Lima belum sepenuhnya dirasakan oleh Pedagang Kaki Lima karena beberapa upaya yang diamanatkan dalam Perda Nomor 4 tahun 2014 belum dilaksanakan karena berbagai kendala, oleh karena itu perlu ada optimalisasi dalam pemberdayaan Pedagang Kaki Lima sehingga kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah memberikan dampak yang positif bagi PKL.
Ilmu Hukum, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
IMPLEMRNTASI PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA DI PASAR KEPANDEAN (Text)
IMPLEMRNTASI PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA DI PASAR KEPANDEAN (Other)
HTML Summary of #58369 IMPLEMRNTASI PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA DI PASAR KEPANDEAN
K Law (General)