%A MARTHIN ROMUAL NAIBAHO
%T TELAAH YURIDIS PENDEKATAN RESTORATIVE JUSTICE
DALAM PENYELESAIAN KASUS KORBAN
PENYALAHGUNA NARKOTIKA DI TINGKAT KEPOLISIAN
(STUDI KASUS DI WILAYAH HUKUM POLDA BANTEN)
%X The handling of narcotics abuse offenses in Indonesia has long been dominated by
a repressive approach that positions drug abusers as criminal offenders, thereby
neglecting the victim recovery aspect and contributing to high rates of
incarceration. Developments in the criminal justice system have encouraged the
emergence of the restorative justice approach as a new, more humane paradigm,
including in the handling of cases involving victims of narcotics abuse, as
regulated in Regulation of the Chief of the Indonesian National Police Number 8
of 2021 on the Handling of Criminal Offenses Based on Restorative Justice. This
study formulates two main issues: a juridical analysis of the restorative justice
approach in the resolution of cases involving victims of narcotics abuse based on
Police Regulation Number 8 of 2021, and an examination of its implementation at
the policing level. The research employs a normative legal research method,
utilizing statutory and conceptual approaches. The findings of this study indicate
that (1) the restorative justice approach embodied in Police Regulation Number 8
of 2021 signifies a paradigm shift in law enforcement toward a conception of
justice that emphasizes recovery, utility, and balance. The principles of
participation, responsibility, and social restoration, as articulated by Tony
Marshall and Howard Zehr, serve as the foundation for a treatment-oriented
approach to narcotics cases. However, its application to victims of narcotics
abuse encounters juridical problems, as the characterization of narcotics offenses
as victimless crimes is not fully compatible with the requirement of reconciliation
between parties. Moreover, the obligation to undergo rehabilitation and
integrated assessment at the police stage is not entirely consistent with restorative
justice theory or with the prevailing criminal law system; and (2) the application
of restorative justice by the police in narcotics abuse cases constitutes an
innovation in law enforcement oriented toward recovery and rehabilitation.
Nevertheless, in practice, errors in implementation persist, including the potential
for deviation and misinterpretation that equates restorative justice solely with
rehabilitation. The complex status of drug addicts as both offenders and victims
further complicates implementation. Weak supervision and divergent
interpretations among law enforcement officers also contribute to legal
uncertainty. Therefore, clearer criteria, strengthened oversight, and interinstitutional synergy are required to ensure that restorative justice genuinely
realizes substantive justice.
%K Restorative justice, rehabilitation, victims of narcotics abuse
Restorative Justice, rehabilitasi, korban penyalahguna
narkotika
%L eprintuntirta58326
%O Penanganan tindak pidana penyalahgunaan narkotika selama ini masih didominasi
oleh pendekatan represif yang menempatkan penyalahguna sebagai pelaku
kejahatan, sehingga kurang memperhatikan aspek pemulihan korban dan
berdampak pada tingginya angka pemidanaan. Perkembangan sistem peradilan
pidana mendorong lahirnya pendekatan restorative justice sebagai paradigma baru
yang lebih humanis, termasuk dalam penanganan kasus korban penyalahguna
narkotika sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik
Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan
Keadilan Restoratif. Penelitian ini merumuskan dua permasalahan, yaitu telaah
yuridis pendekatan restorative justice dalam penyelesaian kasus korban
penyalahguna narkotika berdasarkan Perpol Nomor 8 Tahun 2021 dan telaah
implementatif penerapannya di tingkat kepolisian. Metode penelitian yang
digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundangundangan dan konseptual. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap
bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, kemudian dianalisis secara deskriptif
kualitatif. Penelitian ini menghasilkan (1) pendekatan restorative justice dalam
Perpol Nomor 8 Tahun 2021 menandai pergeseran paradigma penegakan hukum
menuju keadilan yang menekankan pemulihan, kemanfaatan, dan keseimbangan.
Prinsip partisipasi, tanggung jawab, serta pemulihan sosial sebagaimana
dikemukakan Tony Marshall dan Howard Zehr dijadikan dasar penanganan
perkara narkotika yang berorientasi pada penyembuhan. Namun, penerapannya
terhadap korban penyalahguna narkotika menghadapi problem yuridis karena
karakter narkotika sebagai victimless crime tidak selaras dengan syarat
perdamaian antar pihak. Selain itu, kewajiban rehabilitasi dan asesmen terpadu
pada tahap kepolisian belum sepenuhnya sejalan dengan teori restorative justice
maupun sistem hukum pidana yang berlaku; (2) Penerapan restorative justice oleh
kepolisian dalam kasus penyalahgunaan narkotika merupakan inovasi penegakan
hukum yang berorientasi pada pemulihan dan rehabilitasi. Namun, dalam
praktiknya masih ditemukan kekeliruan penerapan, termasuk potensi
penyimpangan dan penafsiran keliru yang menyamakan keadilan restoratif dengan
rehabilitasi semata. Kompleksitas status pecandu sebagai pelaku sekaligus korban
menambah tantangan implementasi. Lemahnya pengawasan dan perbedaan tafsir
antar aparat turut menimbulkan ketidakpastian hukum. Oleh karena itu,
diperlukan kejelasan kriteria, penguatan pengawasan, dan sinergi antar lembaga
agar restorative justice benar-benar mewujudkan keadilan substantif dan
pemulihan sosial.
%D 2025
%I UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA