TY  - UNPB
N2  - The development of artificial intelligence technology has had a 
significant impact on various aspects of life, one of which is the emergence of 
cyber deepfakes that can manipulate images, sounds, and videos to make them 
appear authentic. The misuse of this technology poses a serious threat to the 
privacy, reputation, and security of society. The purpose of this paper is to 
determine how the implementation of the Electronic Information and 
Transaction Law applies to cases of cyber deepfakes containing hoax videos in 
Indonesia, as well as the urgency of reformulating its regulations from the 
perspective of criminal law reform. This study uses the criminal law policy 
theory of Barda Nawawi Arief and Marc Ancel and the criminal law reform 
theory of Barda Nawawi Arief as its analytical tools. The research method used 
is empirical juridical with a legislative and comparative approach, through 
data collection using descriptive analysis. The results show that the 
enforcement of the ITE Law against deepfake cases is still weak due to 
normative gaps, the limitations of law enforcement officials, and the absence of 
regulations governing the responsibility of AI developers. The conclusion of this 
study emphasizes the need for criminal law reform through the reformulation 
of the ITE Law so that it can cover AI-based crimes with reference to 
international practices such as the EU AI Act and China Deep Synthesis 
Provisions. This study recommends the need to establish specific AI regulations.
TI  - URGENSI REFORMULASI UNDANG-UNDANG ITE TERHADAP 
KECERDASAN BUATAN CYBER DEEPFAKE DALAM PERSPEKTIF 
PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA
M1  - sarjana
N1  - Perkembangan teknologi kecerdasan buatan membawa dampak signifikan 
dalam berbagai bidang kehidupan, salah satunya melalui kemunculan cyber 
deepfake yang mampu memanipulasi gambar, suara, dan video hingga tampak 
autentik. Penyalahgunaan teknologi ini menimbulkan ancaman serius terhadap 
privasi, reputasi, dan keamanan masyarakat. Tujuan penulisan ini untuk mengetahui 
bagaimana implementasi penegakan Undang-Undang Informasi dan Transaksi 
Elektronik terhadap kasus cyber deepfake bermuatan video hoaks di Indonesia, 
serta bagaimana urgensi reformulasi pengaturannya dalam perspektif pembaharuan 
hukum pidana. Penelitian ini menggunakan teori kebijakan hukum pidana dari 
Barda Nawawi Arief dan Marc Ancel, lalu teori pembaharuan hukum pidana dari 
Barda Nawawi Arief, sebagai pisau analisisnya. Metode penelitian yang digunakan 
adalah yuridis empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan komparatif, 
melalui pengumpulan data dengan cara deskriptif analitis. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa penegakan Undang-Undang ITE terhadap kasus deepfake 
masih lemah akibat kekosongan norma, keterbatasan aparat penegak hukum, serta 
belum adanya regulasi yang mengatur tanggung jawab pengembang AI. 
Kesimpulan penelitian ini menegaskan perlunya pembaharuan hukum pidana 
melalui reformulasi UU ITE agar mampu menjangkau kejahatan berbasis AI 
dengan mengacu pada praktik internasional seperti EU AI Act dan China Deep 
Synthesis Provisions. Rekomendasi penelitian ini yaitu perlunya pembentukan 
regulasi khusus AI dan peningkatan kapasitas penegak hukum.
ID  - eprintuntirta57703
AV  - restricted
A1  - Muhammad Akbar, Bintang
EP  - 162
KW  - cyber deepfake
KW  -  kebijakan hukum pidana
KW  -  kecerdasan buatan
KW  - 
Reformulasi hukum pidana
KW  -  Undang-Undang ITE.
Artificial intelligence
KW  -  criminal law reformulation
KW  -  cyber deepfake
KW  - 
ITE Law
KW  -  penal policy
UR  - https://eprints.untirta.ac.id/57703/
Y1  - 2026///
PB  - Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
ER  -