%0 Thesis %9 S1 %A Fadil, Mochamad %A Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, %A Fakultas Hukum, %A Jurusan Ilmu Hukum, %B Fakultas Hukum %D 2026 %F eprintuntirta:57571 %I Universitas Sultan Ageng Tirtayasa %K Patent, Invention, Patent Dispute Paten, Invensi, Sengketa Paten. %P 122 %T ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENYELESAIAN SENGKETA PATEN INVENSI INDONESIA TERDAFTAR ATAS KLAIM PEMILIK PATEN INDIA (Studi Putusan Nomor 21/Pdt.SUS-Paten/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst) %U https://eprints.untirta.ac.id/57571/ %X Penelitian ini mengkaji mengenai penyelesaian sengketa paten atas suatu invensi yang telah terdaftar di Indonesia oleh pemilik paten asal India, dengan studi pada Putusan Nomor 21/Pdt.SUS-Paten/2021/PN Niaga Jakarta Pusat. Fokus analisis ini adalah analisis atas pertimbangan hukum hakim berdasarkan Putusan Nomor 21/Pdt.SUS-Paten/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst dan penerapan upaya penyelesaian sengketa paten invensi Indonesia terdaftar yang diklaim oleh Badan Hukum India dalam pertimbangan hukum pada Putusan Nomor 21/Pdt.SUS Paten/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kasus, serta teori perlindungan hukum dan kepastian hukum. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 21/Pdt.Sus-Paten/2021/PN Niaga Jakarta Pusat didasarkan pada penilaian kebaruan, langkah inventif, serta ketidakkonsistenan dasar hukum yang digunakan Komisi Banding Paten terhadap asas lex posterior derogat legi priori, sehingga berujung pada penolakan gugatan karena pembuktian sangat ditentukan oleh ketepatan klaim, analisis prior art, dan kompetensi teknis pemeriksa maupun majelis hakim. Dalam perspektif teori perlindungan hukum Satjipto Rahardjo, penyelesaian sengketa tersebut tidak hanya harus memenuhi ketentuan formal, tetapi juga menjamin perlindungan yang adil dan substantif bagi pemegang paten, termasuk pihak asing. Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten telah menyediakan mekanisme keberatan administratif, banding, dan gugatan di Pengadilan Niaga untuk menjamin kepastian hukum serta kesetaraan bagi pemohon domestik maupun asing, studi kasus Godrej Consumer Product Limited menunjukkan bahwa implementasinya masih menghadapi kendala teknis dan prosedural sehingga belum sepenuhnya mewujudkan perlindungan hukum yang efektif. %Z This study examines the resolution of patent disputes over an invention that has been registered in Indonesia by an Indian patent owner, with a case study on Decision Number 21/Pdt.SUS-Patent/2021/PN Central Jakarta Commercial Court. The focus of this analysis is on the legal reasoning of the judge based on Decision Number 21/Pdt.SUS-Patent/2021/PN Central Jakarta Commercial Court and the application of dispute resolution efforts for registered Indonesian invention patents claimed by an Indian Legal Entity in the legal considerations of Decision Number 21/Pdt.SUS-Patent/2021/PN Central Jakarta Commercial Court. This study uses a normative juridical method with a case approach, as well as theories of legal protection and legal certainty. The results of this study indicate that the judge's considerations in Decision Number 21/Pdt.Sus-Paten/2021/PN Niaga Jakarta Pusat were based on the evaluation of novelty, inventive steps, as well as inconsistencies in the legal basis used by the Patent Appeal Commission concerning the principle of lex posterior derogat legi priori, ultimately leading to the rejection of the lawsuit because the evidence heavily depended on the accuracy of claims, prior art analysis, and the technical competence of both the examiner and the panel of judges. From the perspective of Satjipto Rahardjo's legal protection theory, the resolution of this dispute should not only comply with formal provisions but also ensure fair and substantive protection for patent holders, including foreign parties. Law Number 13 of 2016 on Patents has provided mechanisms for administrative objections, appeals, and lawsuits in the Commercial Court to ensure legal certainty and equality for both domestic and foreign applicants. The case study of Godrej Consumer Product Limited shows that its implementation still faces technical and procedural obstacles, so it has not yet fully realized effective legal protection.