TY  - THES
UR  - https://eprints.untirta.ac.id/57352/
KW  - Jurnalis Warga
KW  -  Perlindungan Hukum
KW  -  Kriminalisasi
KW  -  Negara
Hukum.
Citizen Journalism
KW  -  Legal Protection
KW  -  Criminalization
KW  -  Rule of Law.
EP  - 116
AV  - restricted
ID  - eprintuntirta57352
M1  - sarjana
Y1  - 2026///
PB  - Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
TI  - Perlindungan Hukum Terhadap Jurnalis Warga Dari Praktik Over Kriminalisasi Dalam Penerbitan Berita Di Media Digital
N2  - Perkembangan teknologi dan informasi telah mendorong pergeseran fungsi media sosial, salah satunya ditandai dengan lahirnya jurnalis warga yang memanfaatkan platform digital sebagai sarana untuk melakukan kegiatan jurnalistik. Seiring pertumbuhannya, jurnalis warga kerap menghadapi kriminalisasi atas karya-karya jurnalistik yang dipublikasikan. Meskipun menjalankan fungsi jurnalistik dan berperan dalam penyampaian informasi kepada publik, hingga kini jurnalis warga belum memiliki kedudukan hukum yang jelas dalam sistem hukum Indonesia dan tidak termasuk dalam cakupan perlindungan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum jurnalis warga serta bentuk perlindungan hukum terhadap ancaman tindak pidana kriminalisasi atas karya-karya jurnalistik yang mereka hasilkan. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan kualitatif bersifat deskriptif-analitis, yaitu dengan menganalisis data berdasarkan peraturan perundang-undangan, dokumen hukum, dan fenomena sosial yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jurnalis warga berada dalam posisi yang sangat rentan terhadap kriminalisasi, terutama akibat penggunaan pasal-pasal dalam Undang-Undang ITE dan KUHP secara berlebihan (over kriminalisasi). Negara hukum idealnya menjamin perlindungan hukum yang setara bagi seluruh warga negara, termasuk jurnalis warga, sebagai wujud pelaksanaan prinsip demokrasi dan pemenuhan hak atas kebebasan berekspresi sebagaimana dijamin dalam Pasal 28E UUD 1945 dan Pasal 19 ICCPR. Oleh karena itu, dibutuhkan pembaruan regulasi dan pedoman teknis bagi aparat penegak hukum agar jurnalis warga mendapatkan pengakuan dan perlindungan yang adil Kata Kunci : .Jurnalis Warga, Perlindungan Hukum, Kriminalisasi, Negara Hukum.
N1  - The advancement of technology and information has led to a shift in the function of
social media, one of which is the emergence of citizen journalism that utilizes
digital platforms as a means to carry out journalistic work the publish. Despite
performing journalistic functions and serving public information needs, citizen
journalists do not yet have a clear legal standing in Indonesia?s legal system and
are not included under the protection of Law No. 40 of 1999 on the Press. This
research aims to analyze the legal status of citizen journalists and the form of legal
protection against the threat of criminal prosecution for their journalistic works.
This study uses a normative legal research method with a qualitative descriptiveanalytical approach, analyzing data based on legislation, legal documents, and
relevant social phenomena. The findings reveal that citizen journalists are highly
vulnerable to criminalization, particularly due to the excessive use
(overcriminalization) of certain provisions in the Electronic Information and
Transaction (ITE) Law and the Criminal Code (KUHP). As a rule-of-law state,
Indonesia should ensure equal legal protection for all citizens, including citizen
journalists, as part of implementating democratic principles and the right to
freedom of expression as guaranteed in Article 28E of the 1945 Constitution and
Article 19 of the ICCPR. Therefore, regulatory reform and technical guidelines for
law enforcement are needed to ensure fair recognition and protection for citizen
journalists.
A1  - Alawiyah, Nia
ER  -