@mastersthesis{eprintuntirta54014,
          school = {UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA},
            year = {2023},
           title = {PENERAPAN ASAS KEPATUTAN HUKUM TERHADAP PRAKTIK KONTRAK KOMERSIAL INTERNASIONAL BERBAHASA ASING DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2009 TENTANG BENDERA, BAHASA, DAN LAMBANG NEGARA, SERTA LAGU KEBANGSAAN JUNCTO PERATURAN PRESIDEN NOMOR 63 TAHUN 2019 TENTANG PENGGUNAAN BAHASA INDONESIA (STUDI KASUS PT NKG \& PT PCI)},
            note = {Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang
Negara serta Lagu kebangsaan Juncto Pepres Nomor 63 Tahun 2019 tentang telah
mengatur bahwa Bahasa Indonesia adalah Bahasa yang wajib digunakan dalam
kontrak yang melibatkan lembaga swasta Indonesia, PT NKG dan PT PCI dalam
kontrak komersial Internasional di perusahaannya hanya menggunakan bahasa
inggris.Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kewajiban penerapan Bahasa
Indonesia dalam kontrak dan mengetahui penerapan asas kepatutan hukum dalam
kontrak komersial internasional yang terjadi di Perusahaan PT NKG dan PT PCI
metode penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif-empiris, yaitu
penelitian hukum yang mengkaji mengkaji ketentuan peraturan perundangundangan (normatif) yaitu UU Nomor 24 tahun 2009 Jo Pepres Nomor 63 Tahun
2019 dihubungkan dengan kontrak komersial di PT NKG dan PT PCI. Hasil
analisis menunjukan bahwa bahasa Indonesia adalah bahasa yang wajib digunakan
pada setiap kontrak, selain itu penelitian ini juga mengetahui bahwa PT NKG dan
PT PCI tidak memenuhi kausa yang halal sehingga tidak menerapkan asas
kepatutan. Oleh karena itu hasil dari penelitian ini menyarankan bahwa kontrak
yang terjadi di Indonesia wajib menggunakan Bahasa Indonesia sehingga asas
kepatutan dalam kontrak yang tercantum dalam Buku III KUHPerdata tetap
terlaksana.},
          author = {UMMU KHOERUL UMAH},
             url = {https://eprints.untirta.ac.id/54014/},
        keywords = {Principles of Decency, Indonesian Language Obligations,
Commercial Contracts
Asas Kepatutan, Kewajiban Bahasa Indonesia, Kontrak Komersial.},
        abstract = {Law Number 24 of 2009 concerning Flags, Languages, and State Emblems and
National Anthem in conjunction with Presidential Regulation Number 63 of 2019
concerning has regulated that Indonesian is the language that must be used in
contracts involving Indonesian private institutions, PT NKG and PT PCI in
international commercial contracts in their companies only use English. This
study aims to analyze the obligation to apply Indonesian in contracts and to find
out the application of the principle of legal propriety in international commercial
contracts that occur in the PT NKG and PT PCI companies. This research method
uses normative-empirical legal research, namely legal research that examines the
provisions of legislation (normative), namely Law Number 24 of 2009 Jo Pepres
Number 63 of 2019 connected to commercial contracts at PT NKG and PT PCI.
The results of the analysis show that Indonesian is the language that must be used
in every contract, besides that this study also found out that PT NKG and PT PCI
did not fulfill the halal causa so that they did not apply the principle of propriety.
Therefore, the results of this study suggest that contracts that occur in Indonesia
must use Indonesian so that the principle of propriety in contracts listed in Book
III of the Civil Code is still implemented.}
}