@mastersthesis{eprintuntirta53451,
          author = {Endang Maulana},
            note = {Perselisihan Hasil Pemilihan Umum adalah Perselisihan Hasil Suara yang menjadi
kewenangan Mahkamah Konsitusi, tetapi dalam beberapa putusan Mahkamah
Konstitusi dalam Penyelesaian Perselisihan kepala daerah tidak hanya
mempersoalkan selisih hasil pemilu, namun juga memerikasa dan menilai proses
administrasi tahapan pemilu, hingga membatalkan hasil suara, yang berujung pada
pembatalan hasil pemilihan umum. Hal tersebut menimbulkan dialektika
kompetensi Mahkamah Konstitusi dalam memeriksa dan memutus perkara
Perselisihan Hasil Pemilu sebagai berikut: Pertama, Bagaimana Ruang Lingkup
Konsepsi Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala daerah dan wakil kepala
daerah ditinjau dalam putusan Mahkamah konstitusi No 70/PHPU.BUPXXIII/2025?, Kedua, Bagaimana Mahkamah Konstitusi Berwenang Memeriksa
Dan Menilai Pelanggaran Administrasi Proses Tahapan Pemilihan umum Dalam
Memutus Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan umum Bupati Dan Wakil
Bupati?. Penelitian ini menggunakan teori Pragmatic Legal Realism yang
menekankan peran aktif hakim dalam menegakkan keadilan substantif, serta Teori
Pemilu yang menempatkan pemilu sebagai instrumen demokrasi yang harus
menjamin asas keadilan, keterwakilan, dan kedaulatan rakyat. Jenis penelitian ini
adalah Deskriptif Analisis metode penelitian ini adalah yuridis normatif, Teknik
pengumpulan data dilaksanakan dengan Studi Lapangan dan Studi kepustakaan..
Berdasarkan Hasil Analisis dan Pembahasan diperoleh dua kesimpulan sebagai
berikut, Pertama, Hasil Pemilihan Umum adalah perolehan suara pasangan calon
terpilih, dan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum merupakan salah satu jalur
hukum yang disediakan untuk menyelesaikan konflik terkait hasil akhir pemilihan
umum baik bersifat Kuantitatif maupun kualitatif kedua, dalam praktiknya
Mahkamah Konstitusi tidak hanya memutus perkara hasil perolehan suara yang
bersifat Kuantitatif, tetapi juga mempertimbangkan konteks pelanggaran yang
terjadi dalam proses tahapan pemilihan umum.},
          school = {UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA},
           title = {DINAMIKA PERTIMBANGAN PUTUSAN MAHKAMAH
KONSTITUSI DALAM MEMUTUS PENYELESAIAN
PERSELISIHAN PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH
DAN WAKIL KEPALA DAERAH KABUPATEN SERANG
TAHUN 2024},
            year = {2025},
        abstract = {Dispute over General Election Results is a Dispute over Vote Results which is the
authority of the Constitutional Court, but in several decisions of the
Constitutional Court in Dispute Settlement the regional head not only disputes the
difference in election results, but also examines and assesses the administrative
process of the election stages, to cancel the vote results, which leads to the
cancellation of the general election results. This gives rise to the dialectic of
competence of the Constitutional Court in examining and deciding the case of
Election Results Disputes as follows: First, how is the Scope of Conception of
Disputes over General Election Results of Regional Heads and Deputy Regional
Heads reviewed in the Constitutional Court Decision No. 70/PHPU. BUPXXIII/2025?, Second, how does the Constitutional Court have the authority to
examine and assess administrative violations of the general election stage process
in deciding the settlement of disputes over the results of the general election of
Regents and Deputy Regents?. This research uses the theory of Pragmatic Legal
Realism which emphasizes the active role of judges in upholding substantive
justice, as well as Election Theory which places elections as a democratic
instrument that must guarantee the principles of justice, representation, and
people's sovereignty. This type of research is Descriptive Analysis of this research
method is normative juridical, data collection techniques are carried out with
Field Studies and Literature Studies. Based on the results of the analysis and
discussion, two conclusions were drawn as follows, First, the General Election
Result is the acquisition of votes by the selected candidate pair, and the General
Election Result Dispute is one of the legal channels provided to resolve conflicts
related to the final results of the general election both Quantitative and
Qualitative, second, in practice the Constitutional Court does not only decide the
case of the results of votes obtained that are Quantitative, but also consider the
context of violations that occurred in the process of the general election stages.},
             url = {https://eprints.untirta.ac.id/53451/},
        keywords = {Constitutional Court, Dispute over General Election Results,
Regional Elections, Authority, Administrative Violations
Mahkamah Konstitusi, Perselisihan Hasil Pemilihan umum,
Pilkada, Kewenangan, Pelanggaran Administrasi}
}