eprintid: 52608 rev_number: 14 eprint_status: archive userid: 23166 dir: disk0/00/05/26/08 datestamp: 2025-07-24 02:44:56 lastmod: 2025-07-24 02:44:56 status_changed: 2025-07-24 02:44:56 type: thesis metadata_visibility: show creators_name: RACHMAN, ARMAN MAULANA creators_id: 7773220012 contributors_type: http://www.loc.gov/loc.terms/relators/THS contributors_type: http://www.loc.gov/loc.terms/relators/THS contributors_name: Fasyehhudin, Mohamad contributors_name: Azmi, Azmi contributors_id: 196312092000121001 contributors_id: 197402282005011003 corp_creators: UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA corp_creators: FAKULTAS HUKUM corp_creators: MAGISTER ILMU HUKUM title: IMPLIKASI HUKUM TERHADAP PENENTUAN AKHIR MASA JABATAN KEPALA DAERAH ANTARA BERDASARKAN UNDANGUNDANG NOMOR 10 TAHUN 2016 PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG 1 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA MENJADI UNDANG-UDANG DAN PERATURAN MENTRI DALAM NEGERI NOMOR 4 TAHUN 2023 TENTANG PENJABAT GUBERNUR, PENJABAT BUPATI DAN PENJABAT WALIKOTA ispublished: pub subjects: K1 divisions: FH divisions: Hukum full_text_status: restricted keywords: End of Term, Regional Head, Law Akhir Masa Jabatan, Kepala Daerah, Undang-Undang note: Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 mengatur bahwa pemilihan kepala daerah dilakukan secara serentak pada tahun 2024, yang menyebabkan adanya perbedaan masa jabatan bagi kepala daerah yang terpilih pada tahun 2018 dan 2020. Hal ini menimbulkan permasalahan hukum karena adanya potensi pemotongan masa jabatan kepala daerah yang seharusnya lima tahun, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan bagi kepala daerah yang terdampak. identifikasi masalah dalam tesis ini Bagaimana penentuan akhir masa jabatan kepala daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Bagaimana implikasi penentuan masa jabatan kepala daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku Teori Negara Hukum dan Konsep Pengisian Jabatan. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode Yuridis Normatif dan Yuridis Empiris. Sumber data yaitu data primer ditunjang dengan data sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Data diperoleh dianalisis secara deskriptif dengan pendekatan analisis data kualitatif. Kepastian hukum perlu ada dalam penentuan akhir masa jabatan kepala daerah jangan sampai ada hak kepala daerah hilang dikarenakan masajabatanya terpotong dan begitu juga kedudukan dan batasan kewanangan penjabat gubernur yang sudah diatur oleh payung hukum harus dilaksanakan secara. Pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 menimbulkan konflik norma terkait masa jabatan kepala daerah yang tidak seragam, terutama bagi kepala daerah yang masa jabatannya berakhir sebelum pemilihan serentak 2024. Hal ini berdampak pada kepastian Hukum. Dengan adanya kekosongan jabatan sebelum pemilihan serentak 2024, pemerintah menunjuk penjabat kepala daerah. Namun, kewenangan dan legitimasi penjabat kepala daerah masih menjadi perdebatan, terutama terkait dengan batasan kewenangan yang berbeda dibandingkan kepala daerah definitif. Penunjukan penjabat kepala daerah oleh pemerintah pusat dapat menimbulkan kekhawatiran terkait independensi pemerintahan daerah. abstract: Law Number 10 of 2016 stipulates that the election of regional heads will be carried out simultaneously in 2024, which causes a difference in terms of term for regional heads elected in 2018 and 2020. This raises legal problems because there is a potential for cutting the term of office of regional heads which should be five years, so that it has the potential to cause legal uncertainty and injustice for the affected regional heads. Identify the problems in this thesis, How to determine the end of the term of office of regional heads based on the provisions of applicable laws and regulations, and what are the implications of determining the term of office of regional heads based on the provisions of applicable laws and regulations, Theory of the State of Law and the concept of filling positions. The research methods used are the Normative Juridical and Empirical Juridical methods. The data source is primary data supported by secondary and tertiary data. The data collection technique is carried out by literature research and field research. The data obtained was analyzed descriptively with a qualitative data analysis approach. Legal certainty needs to exist in determining the end of the term of office of regional heads so that there are no rights of regional heads lost because their papers are cut off and so are the positions and limits of the position and limitations of the acting governor that have been regulated by the legal umbrella must be implemented in a timely manner. The regulation in Law Number 10 of 2016 creates a conflict of norms related to the term of office of regional heads that are not uniform, especially for regional heads whose term of office ends before the 2024 simultaneous elections. This has an impact on legal certainty. With the vacancy before the 2024 simultaneous elections, the government appoints acting regional heads. However, the authority and legitimacy of the acting regional head is still a matter of debate, especially related to the limitations of different authority compared to the definitive regional head. The appointment of acting regional heads by the central government can raise concerns related to the independence of local governments. date: 2025 date_type: published pages: 147 institution: UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA department: MAGISTER ILMU HUKUM thesis_type: masters thesis_name: mphil citation: RACHMAN, ARMAN MAULANA (2025) IMPLIKASI HUKUM TERHADAP PENENTUAN AKHIR MASA JABATAN KEPALA DAERAH ANTARA BERDASARKAN UNDANGUNDANG NOMOR 10 TAHUN 2016 PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG 1 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA MENJADI UNDANG-UDANG DAN PERATURAN MENTRI DALAM NEGERI NOMOR 4 TAHUN 2023 TENTANG PENJABAT GUBERNUR, PENJABAT BUPATI DAN PENJABAT WALIKOTA. Master thesis, UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA. document_url: https://eprints.untirta.ac.id/52608/1/ARMAN%20MAULANA%20RACHMAN_7773220012_FULL%20TEXT.pdf document_url: https://eprints.untirta.ac.id/52608/2/ARMAN%20MAULANA%20RACHMAN_7773220012_01.pdf document_url: https://eprints.untirta.ac.id/52608/3/ARMAN%20MAULANA%20RACHMAN_7773220012_02.pdf document_url: https://eprints.untirta.ac.id/52608/4/ARMAN%20MAULANA%20RACHMAN_7773220012_03.pdf document_url: https://eprints.untirta.ac.id/52608/5/ARMAN%20MAULANA%20RACHMAN_7773220012_04.pdf document_url: https://eprints.untirta.ac.id/52608/6/ARMAN%20MAULANA%20RACHMAN_7773220012_05.pdf document_url: https://eprints.untirta.ac.id/52608/7/ARMAN%20MAULANA%20RACHMAN_7773220012_REFF.pdf document_url: https://eprints.untirta.ac.id/52608/8/ARMAN%20MAULANA%20RACHMAN_7773220012_LAMP.pdf