<> "The repository administrator has not yet configured an RDF license."^^ . <> . . . "IMPLIKASI HUKUM TERHADAP PENENTUAN AKHIR MASA\r\nJABATAN KEPALA DAERAH ANTARA BERDASARKAN UNDANGUNDANG NOMOR 10 TAHUN 2016 PERUBAHAN KEDUA ATAS\r\nUNDANG-UNDANG 1 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN\r\nPERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG\r\nNOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI,\r\nDAN WALIKOTA MENJADI UNDANG-UDANG DAN PERATURAN\r\nMENTRI DALAM NEGERI NOMOR 4 TAHUN 2023 TENTANG\r\nPENJABAT GUBERNUR, PENJABAT BUPATI\r\nDAN PENJABAT WALIKOTA"^^ . "Law Number 10 of 2016 stipulates that the election of regional heads will be\r\ncarried out simultaneously in 2024, which causes a difference in terms of term for\r\nregional heads elected in 2018 and 2020. This raises legal problems because\r\nthere is a potential for cutting the term of office of regional heads which should be\r\nfive years, so that it has the potential to cause legal uncertainty and injustice for\r\nthe affected regional heads. Identify the problems in this thesis, How to determine\r\nthe end of the term of office of regional heads based on the provisions of\r\napplicable laws and regulations, and what are the implications of determining the\r\nterm of office of regional heads based on the provisions of applicable laws and\r\nregulations, Theory of the State of Law and the concept of filling positions. The\r\nresearch methods used are the Normative Juridical and Empirical Juridical\r\nmethods. The data source is primary data supported by secondary and tertiary\r\ndata. The data collection technique is carried out by literature research and field\r\nresearch. The data obtained was analyzed descriptively with a qualitative data\r\nanalysis approach. Legal certainty needs to exist in determining the end of the\r\nterm of office of regional heads so that there are no rights of regional heads lost\r\nbecause their papers are cut off and so are the positions and limits of the position\r\nand limitations of the acting governor that have been regulated by the legal\r\numbrella must be implemented in a timely manner. The regulation in Law Number\r\n10 of 2016 creates a conflict of norms related to the term of office of regional\r\nheads that are not uniform, especially for regional heads whose term of office\r\nends before the 2024 simultaneous elections. This has an impact on legal\r\ncertainty. With the vacancy before the 2024 simultaneous elections, the\r\ngovernment appoints acting regional heads. However, the authority and\r\nlegitimacy of the acting regional head is still a matter of debate, especially related\r\nto the limitations of different authority compared to the definitive regional head.\r\nThe appointment of acting regional heads by the central government can raise\r\nconcerns related to the independence of local governments."^^ . "2025" . . . . . . . . . . "UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA"^^ . . . "MAGISTER ILMU HUKUM, UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA"^^ . . . . . . . . . . . "Mohamad"^^ . "Fasyehhudin"^^ . "Mohamad Fasyehhudin"^^ . . "ARMAN MAULANA"^^ . "RACHMAN"^^ . "ARMAN MAULANA RACHMAN"^^ . . "Azmi"^^ . "Azmi"^^ . "Azmi Azmi"^^ . . "UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA"^^ . . . "FAKULTAS HUKUM"^^ . . . "MAGISTER ILMU HUKUM"^^ . . . . . . . "IMPLIKASI HUKUM TERHADAP PENENTUAN AKHIR MASA\r\nJABATAN KEPALA DAERAH ANTARA BERDASARKAN UNDANGUNDANG NOMOR 10 TAHUN 2016 PERUBAHAN KEDUA ATAS\r\nUNDANG-UNDANG 1 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN\r\nPERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG\r\nNOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI,\r\nDAN WALIKOTA MENJADI UNDANG-UDANG DAN PERATURAN\r\nMENTRI DALAM NEGERI NOMOR 4 TAHUN 2023 TENTANG\r\nPENJABAT GUBERNUR, PENJABAT BUPATI\r\nDAN PENJABAT WALIKOTA (Text)"^^ . . . "IMPLIKASI HUKUM TERHADAP PENENTUAN AKHIR MASA\r\nJABATAN KEPALA DAERAH ANTARA BERDASARKAN UNDANGUNDANG NOMOR 10 TAHUN 2016 PERUBAHAN KEDUA ATAS\r\nUNDANG-UNDANG 1 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN\r\nPERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG\r\nNOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI,\r\nDAN WALIKOTA MENJADI UNDANG-UDANG DAN PERATURAN\r\nMENTRI DALAM NEGERI NOMOR 4 TAHUN 2023 TENTANG\r\nPENJABAT GUBERNUR, PENJABAT BUPATI\r\nDAN PENJABAT WALIKOTA (Text)"^^ . . . "IMPLIKASI HUKUM TERHADAP PENENTUAN AKHIR MASA\r\nJABATAN KEPALA DAERAH ANTARA BERDASARKAN UNDANGUNDANG NOMOR 10 TAHUN 2016 PERUBAHAN KEDUA ATAS\r\nUNDANG-UNDANG 1 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN\r\nPERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG\r\nNOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI,\r\nDAN WALIKOTA MENJADI UNDANG-UDANG DAN PERATURAN\r\nMENTRI DALAM NEGERI NOMOR 4 TAHUN 2023 TENTANG\r\nPENJABAT GUBERNUR, PENJABAT BUPATI\r\nDAN PENJABAT WALIKOTA (Text)"^^ . . . "IMPLIKASI HUKUM TERHADAP PENENTUAN AKHIR MASA\r\nJABATAN KEPALA DAERAH ANTARA BERDASARKAN UNDANGUNDANG NOMOR 10 TAHUN 2016 PERUBAHAN KEDUA ATAS\r\nUNDANG-UNDANG 1 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN\r\nPERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG\r\nNOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI,\r\nDAN WALIKOTA MENJADI UNDANG-UDANG DAN PERATURAN\r\nMENTRI DALAM NEGERI NOMOR 4 TAHUN 2023 TENTANG\r\nPENJABAT GUBERNUR, PENJABAT BUPATI\r\nDAN PENJABAT WALIKOTA (Text)"^^ . . . "IMPLIKASI HUKUM TERHADAP PENENTUAN AKHIR MASA\r\nJABATAN KEPALA DAERAH ANTARA BERDASARKAN UNDANGUNDANG NOMOR 10 TAHUN 2016 PERUBAHAN KEDUA ATAS\r\nUNDANG-UNDANG 1 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN\r\nPERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG\r\nNOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI,\r\nDAN WALIKOTA MENJADI UNDANG-UDANG DAN PERATURAN\r\nMENTRI DALAM NEGERI NOMOR 4 TAHUN 2023 TENTANG\r\nPENJABAT GUBERNUR, PENJABAT BUPATI\r\nDAN PENJABAT WALIKOTA (Text)"^^ . . . "IMPLIKASI HUKUM TERHADAP PENENTUAN AKHIR MASA\r\nJABATAN KEPALA DAERAH ANTARA BERDASARKAN UNDANGUNDANG NOMOR 10 TAHUN 2016 PERUBAHAN KEDUA ATAS\r\nUNDANG-UNDANG 1 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN\r\nPERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG\r\nNOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI,\r\nDAN WALIKOTA MENJADI UNDANG-UDANG DAN PERATURAN\r\nMENTRI DALAM NEGERI NOMOR 4 TAHUN 2023 TENTANG\r\nPENJABAT GUBERNUR, PENJABAT BUPATI\r\nDAN PENJABAT WALIKOTA (Text)"^^ . . . "IMPLIKASI HUKUM TERHADAP PENENTUAN AKHIR MASA\r\nJABATAN KEPALA DAERAH ANTARA BERDASARKAN UNDANGUNDANG NOMOR 10 TAHUN 2016 PERUBAHAN KEDUA ATAS\r\nUNDANG-UNDANG 1 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN\r\nPERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG\r\nNOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI,\r\nDAN WALIKOTA MENJADI UNDANG-UDANG DAN PERATURAN\r\nMENTRI DALAM NEGERI NOMOR 4 TAHUN 2023 TENTANG\r\nPENJABAT GUBERNUR, PENJABAT BUPATI\r\nDAN PENJABAT WALIKOTA (Text)"^^ . . . "IMPLIKASI HUKUM TERHADAP PENENTUAN AKHIR MASA\r\nJABATAN KEPALA DAERAH ANTARA BERDASARKAN UNDANGUNDANG NOMOR 10 TAHUN 2016 PERUBAHAN KEDUA ATAS\r\nUNDANG-UNDANG 1 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN\r\nPERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG\r\nNOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI,\r\nDAN WALIKOTA MENJADI UNDANG-UDANG DAN PERATURAN\r\nMENTRI DALAM NEGERI NOMOR 4 TAHUN 2023 TENTANG\r\nPENJABAT GUBERNUR, PENJABAT BUPATI\r\nDAN PENJABAT WALIKOTA (Text)"^^ . . . "IMPLIKASI HUKUM TERHADAP PENENTUAN AKHIR MASA\r\nJABATAN KEPALA DAERAH ANTARA BERDASARKAN UNDANGUNDANG NOMOR 10 TAHUN 2016 PERUBAHAN KEDUA ATAS\r\nUNDANG-UNDANG 1 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN\r\nPERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG\r\nNOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI,\r\nDAN WALIKOTA MENJADI UNDANG-UDANG DAN PERATURAN\r\nMENTRI DALAM NEGERI NOMOR 4 TAHUN 2023 TENTANG\r\nPENJABAT GUBERNUR, PENJABAT BUPATI\r\nDAN PENJABAT WALIKOTA (Other)"^^ . . . . . . "IMPLIKASI HUKUM TERHADAP PENENTUAN AKHIR MASA\r\nJABATAN KEPALA DAERAH ANTARA BERDASARKAN UNDANGUNDANG NOMOR 10 TAHUN 2016 PERUBAHAN KEDUA ATAS\r\nUNDANG-UNDANG 1 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN\r\nPERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG\r\nNOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI,\r\nDAN WALIKOTA MENJADI UNDANG-UDANG DAN PERATURAN\r\nMENTRI DALAM NEGERI NOMOR 4 TAHUN 2023 TENTANG\r\nPENJABAT GUBERNUR, PENJABAT BUPATI\r\nDAN PENJABAT WALIKOTA (Other)"^^ . . . . . . "IMPLIKASI HUKUM TERHADAP PENENTUAN AKHIR MASA\r\nJABATAN KEPALA DAERAH ANTARA BERDASARKAN UNDANGUNDANG NOMOR 10 TAHUN 2016 PERUBAHAN KEDUA ATAS\r\nUNDANG-UNDANG 1 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN\r\nPERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG\r\nNOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI,\r\nDAN WALIKOTA MENJADI UNDANG-UDANG DAN PERATURAN\r\nMENTRI DALAM NEGERI NOMOR 4 TAHUN 2023 TENTANG\r\nPENJABAT GUBERNUR, PENJABAT BUPATI\r\nDAN PENJABAT WALIKOTA (Other)"^^ . . . . . . "IMPLIKASI HUKUM TERHADAP PENENTUAN AKHIR MASA\r\nJABATAN KEPALA DAERAH ANTARA BERDASARKAN UNDANGUNDANG NOMOR 10 TAHUN 2016 PERUBAHAN KEDUA ATAS\r\nUNDANG-UNDANG 1 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN\r\nPERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG\r\nNOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI,\r\nDAN WALIKOTA MENJADI UNDANG-UDANG DAN PERATURAN\r\nMENTRI DALAM NEGERI NOMOR 4 TAHUN 2023 TENTANG\r\nPENJABAT GUBERNUR, PENJABAT BUPATI\r\nDAN PENJABAT WALIKOTA (Other)"^^ . . . . . . "IMPLIKASI HUKUM TERHADAP PENENTUAN AKHIR MASA\r\nJABATAN KEPALA DAERAH ANTARA BERDASARKAN UNDANGUNDANG NOMOR 10 TAHUN 2016 PERUBAHAN KEDUA ATAS\r\nUNDANG-UNDANG 1 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN\r\nPERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG\r\nNOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI,\r\nDAN WALIKOTA MENJADI UNDANG-UDANG DAN PERATURAN\r\nMENTRI DALAM NEGERI NOMOR 4 TAHUN 2023 TENTANG\r\nPENJABAT GUBERNUR, PENJABAT BUPATI\r\nDAN PENJABAT WALIKOTA (Other)"^^ . . . . . . "IMPLIKASI HUKUM TERHADAP PENENTUAN AKHIR MASA\r\nJABATAN KEPALA DAERAH ANTARA BERDASARKAN UNDANGUNDANG NOMOR 10 TAHUN 2016 PERUBAHAN KEDUA ATAS\r\nUNDANG-UNDANG 1 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN\r\nPERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG\r\nNOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI,\r\nDAN WALIKOTA MENJADI UNDANG-UDANG DAN PERATURAN\r\nMENTRI DALAM NEGERI NOMOR 4 TAHUN 2023 TENTANG\r\nPENJABAT GUBERNUR, PENJABAT BUPATI\r\nDAN PENJABAT WALIKOTA (Other)"^^ . . . . . . "IMPLIKASI HUKUM TERHADAP PENENTUAN AKHIR MASA\r\nJABATAN KEPALA DAERAH ANTARA BERDASARKAN UNDANGUNDANG NOMOR 10 TAHUN 2016 PERUBAHAN KEDUA ATAS\r\nUNDANG-UNDANG 1 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN\r\nPERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG\r\nNOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI,\r\nDAN WALIKOTA MENJADI UNDANG-UDANG DAN PERATURAN\r\nMENTRI DALAM NEGERI NOMOR 4 TAHUN 2023 TENTANG\r\nPENJABAT GUBERNUR, PENJABAT BUPATI\r\nDAN PENJABAT WALIKOTA (Other)"^^ . . . . . . "IMPLIKASI HUKUM TERHADAP PENENTUAN AKHIR MASA\r\nJABATAN KEPALA DAERAH ANTARA BERDASARKAN UNDANGUNDANG NOMOR 10 TAHUN 2016 PERUBAHAN KEDUA ATAS\r\nUNDANG-UNDANG 1 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN\r\nPERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG\r\nNOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI,\r\nDAN WALIKOTA MENJADI UNDANG-UDANG DAN PERATURAN\r\nMENTRI DALAM NEGERI NOMOR 4 TAHUN 2023 TENTANG\r\nPENJABAT GUBERNUR, PENJABAT BUPATI\r\nDAN PENJABAT WALIKOTA (Other)"^^ . . . . . "HTML Summary of #52608 \n\nIMPLIKASI HUKUM TERHADAP PENENTUAN AKHIR MASA \nJABATAN KEPALA DAERAH ANTARA BERDASARKAN UNDANGUNDANG NOMOR 10 TAHUN 2016 PERUBAHAN KEDUA ATAS \nUNDANG-UNDANG 1 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN \nPERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG \nNOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, \nDAN WALIKOTA MENJADI UNDANG-UDANG DAN PERATURAN \nMENTRI DALAM NEGERI NOMOR 4 TAHUN 2023 TENTANG \nPENJABAT GUBERNUR, PENJABAT BUPATI \nDAN PENJABAT WALIKOTA\n\n" . "text/html" . . . "K Law (General)"@en . .