%0 Thesis
%9 Master
%A SAEPUDIN, SAEPUDIN
%A UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA,
%A FAKULTAS HUKUM,
%A MAGISTER ILMU HUKUM,
%B MAGISTER ILMU HUKUM
%D 2025
%F eprintuntirta:52188
%I UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA
%K Customary Law Community, Legal Protection, 1945 Constitution.   Masyarakat Hukum Adat, Perlindungan Hukum, Undang-Undang Dasar  1945
%P 152
%T URGENSI PENGATURAN PERLINDUNGAN  MASYARAKAT HUKUM ADAT DITINJAU DARI  UNDANG – UNDANG DASAR 1945
%U https://eprints.untirta.ac.id/52188/
%X The urgency of regulating the protection of customary law communities from the  perspective of the 1945 Constitution. Customary law communities play an important  role in the social and cultural structure of Indonesia, but their rights are often  marginalized due to the less accommodative development of national law. Article 18B  paragraph (2) of the 1945 Constitution has recognized the existence of indigenous  communities and their traditional rights, but this recognition still faces various  obstacles in its implementation. Identification of the problem in this research is, How is  the Form of Government Protection for Customary Law Communities Viewed from the  1945 Constitution? And how urgent is the regulation of customary law communities as  viewed from the 1945 Constitution?. The theories used in this research are the Theory  of the Rule of Law and the Theory of Human Rights from the perspective of Economic,  Social, and Cultural aspects. The method used in the research is Normative Juridical.  Secondary data sources. Data collection techniques were carried out through library  research. Data were obtained and analyzed descriptively with a qualitative approach.  This research explains that the rights of indigenous peoples have been recognized in the  1945 Constitution and various laws, but their implementation is Hampered due to the  absence of clear standards regarding the criteria for formally recognized customary  law communities, resulting in legal vulnerabilities, lack of official recognition, and  limited access to effective legal protection, making the recognition merely normative  without real protection.Recommending the need for clearer and more comprehensive  regulatory reforms, including the enactment of the Draft Law on Customary Law  Communities as a form of more concrete legal protection.The government must also  strengthen mechanisms for the recognition and protection of indigenous communities  through inclusive policies and by involving active participation from the indigenous  communities themselves.
%Z Urgensi pengaturan perlindungan masyarakat hukum adat dalam perspektif UndangUndang Dasar 1945. Masyarakat hukum adat memiliki peran penting dalam struktur  sosial dan budaya Indonesia, namun hak-hak mereka sering kali terpinggirkan akibat  perkembangan hukum nasional yang kurang akomodatif. Pasal 18B ayat (2) UndangUndang 1945 telah mengakui keberadaan masyarakat adat dan hak-hak tradisionalnya,  tetapi pengakuan ini masih menghadapi berbagai kendala dalam implementasinya.  Identifikasi Masalah dalam penelitian ini yaitu, Bagaimana Bentuk Perlindungan  Pemerintah Terhadap Masyarakat Hukum Adat Ditinjau Dari Undang-Undang Dasar  1945? Serta Bagaimana Urgensi Pengaturan Masyarakat Hukum Adat Ditinjau Dari  Undang-Undang Dasar 1945?. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teori  Negara Hukum dan Teori Hak Asasi Manusia dalam perspektif Ekonomi, Sosial, dan  Budaya. Metode dalam Penelitian yang digunakan adalah Yuridis Normatif. Sumber  data sekunder. Teknik Pengumpulan data dilakukan dengan penelitian kepustakaan.  Data diperoleh dan dianalisis secara deskriftif dengan pendekatan kualitatif. Hasil  Penelitian ini menjelaskan bahwa Hak-hak masyarakat adat telah diakui dalam UndangUndang Dasar 1945 dan berbagai undang-undang, namun pelaksanaannya terhambat  karena belum adanya standar jelas mengenai kriteria masyarakat hukum adat yang  diakui secara formal, sehingga menimbulkan kerentanan hukum, kurangnya pengakuan  resmi, dan terbatasnya akses perlindungan hukum yang efektif, membuat pengakuan  tersebut hanya bersifat normatif tanpa perlindungan nyata. Merekomendasikan adanya  reformasi regulasi yang lebih jelas dan komprehensif, termasuk pengesahan Rancangan  Undang-Undang Masyarakat Hukum Adat sebagai bentuk perlindungan hukum yang  lebih konkret. Pemerintah juga harus memperkuat mekanisme pengakuan dan  perlindungan terhadap masyarakat adat melalui kebijakan yang inklusif serta melibatkan  partisipasi aktif dari komunitas adat itu sendiri.