@phdthesis{eprintuntirta51496,
           title = {TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KONSUMEN TOKO
ONLINE (ONLINE SHOP) YANG TIDAK MELAKUKAN
KEWAJIBAN PEMBAYARAN DITEMPAT (COD) DALAM
TRANSAKSI PERDAGANGAN ELEKTRONIK
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999
TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN
(Studi Kasus Ub Cloth Official Di Shopee)},
          school = {UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA},
          author = {RAJA JIDDAN SAPUTRA},
            year = {2025},
            note = {Perkembangan teknologi informasi telah mendorong pertumbuhan pesat e-commerce di Indonesia, termasuk penggunaan metode pembayaran Cash On Delivery (COD) yang memudahkan konsumen dalam bertransaksi. Namun, dalam praktiknya sering ditemukan permasalahan hukum, salah satunya adalah pembatalan sepihak oleh konsumen yang tidak melakukan kewajiban pembayaran saat barang diterima. Hal ini menimbulkan kerugian bagi pelaku usaha dan menciptakan ketimpangan perlindungan hukum, karena Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen lebih menitikberatkan pada perlindungan terhadap konsumen dibanding pelaku usaha. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan perjanjian dalam transaksi e-commerce dengan metode pembayaran COD serta mengkaji tanggung jawab hukum konsumen
terhadap pembatalan sepihak, dengan mengambil studi kasus pada toko Ub Cloth Official di platform Shopee. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif untuk menelaah peraturan hukum dan teori, serta yuridis empiris melalui wawancara dan studi kasus lapangan. Teori yang digunakan meliputi Teori Kepastian Hukum oleh Gustav Radbruch dan Teori Tanggung Jawab Hukum oleh
Hans Kelsen sebagai pisau analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian jual beli dengan metode COD memenuhi syarat sah perjanjian menurut Pasal 1320
KUH Perdata, dan pembatalan sepihak oleh konsumen merupakan bentuk wanprestasi. Selain itu, belum terdapat perlindungan hukum yang memadai bagi pelaku usaha, baik dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen maupun dalam kebijakan internal Shopee. Penelitian ini menyimpulkan bahwa perjanjian COD mengikat secara hukum dan konsumen yang wanprestasi harus bertanggung jawab secara hukum. Oleh karena itu, perlu dilakukan revisi regulasi e-commerce dan penambahan fitur perlindungan hukum di platform digital guna menjamin
keseimbangan hak dan kewajiban antara konsumen dan pelaku usaha. Penelitian ini merekomendasikan penguatan regulasi dan pembentukan mekanisme pengaduan
dua arah yang adil bagi kedua belah pihak dalam transaksi digital.},
        abstract = {The development of information technology has driven the rapid growth of e-commerce in Indonesia, including the use of the Cash On Delivery (COD) payment method which makes it easier for consumers to make transactions. However, in practice, legal problems are often found, one of which is unilateral cancellation by consumers who do not fulfill their payment obligations when the goods are received. This causes losses for business actors and creates inequality in legal protection, because Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection emphasizes more on protecting consumers than business actors. This study aims to analyze the position of agreements in e-commerce transactions with the COD payment method and to examine the legal responsibility of consumers for unilateral cancellations, by taking a case study at the Ub Cloth Official store on the Shopee platform. This study uses a normative legal approach to examine legal regulations and theories,
as well as empirical legal through interviews and field case studies. The theories used include the Theory of Legal Certainty by Gustav Radbruch and the Theory of Legal Responsibility by Hans Kelsen as analytical tools. The results of the study indicate that the COD sales agreement meets the requirements for a valid agreement according to Article 1320 of the Civil Code, and unilateral cancellation by the consumer is a form of default. In addition, there is no adequate legal protection for business actors, either in the Consumer Protection Law or in Shopee's internal policies. This study concludes that the COD agreement is legally
binding and consumers who default must be legally responsible. Therefore, it is necessary to revise e-commerce regulations and add legal protection features to
digital platforms to ensure a balance of rights and obligations between consumers and business actors. This study recommends strengthening regulations and establishing a two-way complaint mechanism that is fair to both parties in digital transactions.},
        keywords = {E-commerce, Cash On Delivery, legal protection, consumers.
Perdagangan elektronik, pembayaran ditempat, perlindungan
hukum, konsumen.},
             url = {https://eprints.untirta.ac.id/51496/}
}