%A Ananty Levita
%L eprintuntirta51491
%T PEMBATALAN PERKAWINAN KARENA PASANGAN LESBIAN
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019
ATAS PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974
TENTANG PERKAWINAN
(Analisis Putusan Nomor 1679/Pdt.G/2020/PA Smn)
%O Perkawinan merupakan institusi yang sakral dalam hukum Indonesia, yang hanya
diakui antara seorang pria dan seorang wanita. Namun, seiring berkembangnya
isu hak asasi manusia dan keberadaan kelompok LGBT, muncul fenomena
perkawinan sesama jenis yang dilakukan dengan cara-cara tidak sah, seperti
pemalsuan identitas. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dasar hukum
pembatalan perkawinan dalam konteks pasangan lesbian serta menelaah
pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor
1679/Pdt.G/2020/PA Smn. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif
dengan pendekatan kualitatif, serta didukung oleh teori kepastian hukum dan teori
pertimbangan hakim. Data diperoleh melalui studi terhadap bahan hukum primer,
sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa permohonan
pembatalan diajukan berdasarkan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
dan Pasal 72 Kompilasi Hukum Islam, namun hakim menolak permohonan
tersebut dengan alasan bahwa orientasi seksual tidak termasuk dalam kualifikasi
alasan hukum untuk pembatalan perkawinan. Majelis hakim menegaskan bahwa
suatu perkawinan tetap dianggap sah selama terpenuhinya rukun dan syarat
formal sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Penolakan ini
menunjukkan adanya keterbatasan norma dalam merespons dinamika sosial yang
berkembang, khususnya terkait penyimpangan orientasi seksual dalam ikatan
perkawinan. Pengadilan mempertimbangkan bahwa permohonan tersebut tidak
dikabulkan karena menilai bahwa kasus ini lebih tepat untuk dijadikan dasar
perceraian, bukan pembatalan perkawinan.
%X Marriage is a sacred institution under Indonesian law, recognized only between a
man and a woman. However, with the growing discourse on human rights and the
presence of LGBT communities, same-sex marriage has emerged as a
phenomenon, often conducted through unlawful means such as identity
falsification. This study aims to examine the legal basis for marriage annulment in
the context of a lesbian partner and to analyze the judicial considerations in the
Religious Court Decision Number 1679/Pdt.G/2020/PA Smn. The research
employs a normative juridical method with a qualitative approach, supported by
the theory of legal certainty and the theory of judicial consideration. Data were
collected through the study of primary, secondary, and tertiary legal materials.
The findings reveal that the annulment request was based on Article 27 of Law
Number 1 of 1974 and Article 72 of the Compilation of Islamic Law. However,
the court rejected the petition on the grounds that sexual orientation is not
included as a valid legal reason for annulment. The panel of judges emphasized
that a marriage is considered valid as long as it fulfills the essential and formal
requirements as regulated by law. This rejection highlights the limitations of
current legal norms in responding to evolving social dynamics, particularly those
involving sexual orientation deviations within marital relationships. The court
considered that the petition should not be granted because it viewed the case as
more appropriately serving as grounds for divorce, not for annulment of marriage.
%D 2025
%K marriage, annulment, Lesbian.
Pembatalan, Perkawinan, Lesbian.
%I Universitas Sultan Ageng Tirtayasa