eprintid: 51404 rev_number: 20 eprint_status: archive userid: 5689 dir: disk0/00/05/14/04 datestamp: 2025-08-04 03:38:20 lastmod: 2025-08-04 03:38:20 status_changed: 2025-08-04 03:38:20 type: thesis metadata_visibility: show contact_email: mchoirulwafa10@gmail.com creators_name: WAFA, MUHAMMAD CHOIRUL creators_id: 1111210170 contributors_type: http://www.loc.gov/loc.terms/relators/THS contributors_type: http://www.loc.gov/loc.terms/relators/THS contributors_name: AAN ASPHIANTO, AAN contributors_name: AHMAD FAUZI, FAUZI contributors_id: 196301052002121002 contributors_id: 198104152008011007 corp_creators: UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA corp_creators: FAKULTAS HUKUM corp_creators: ILMU HUKUM title: SINKRONISASI DELIK TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2010 DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 ispublished: pub subjects: K1 divisions: IH divisions: FH full_text_status: restricted keywords: Legal Harmonization, Money Laundering Offense, New Criminal Code, Money Laundering Law, Legal Certainty. Sinkronisasi Hukum, Tindak Pidana Pencucian Uang, KUHP Baru, UU TPPU, Kepastian Hukum. note: Kodifikasi delik tindak pidana pencucian uang (TPPU) ke dalam Kitab UndangUndang Hukum Pidana (KUHP) baru melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 menandai perubahan fundamental dalam politik hukum pidana Indonesia. Langkah ini mencabut ketentuan inti dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, yang sebelumnya menjadi lex specialis dalam pemberantasan TPPU. Penelitian ini bertujuan menganalisis sinkronisasi delik dan pengaturan antara kedua undangundang tersebut, serta dampaknya terhadap asas kepastian hukum. Menggunakan metode penelitian yuridis normatif, penelitian ini membandingkan substansi, unsur, dan sanksi pidana dalam kedua rezim hukum. Hasil penelitian menunjukkan adanya perbedaan signifikan, termasuk penurunan ancaman pidana penjara maksimal dari 20 tahun menjadi 15 tahun untuk pelaku aktif dan perubahan sistem denda. Meskipun KUHP baru menyederhanakan norma dan mempertahankan unsur kesalahan yang mencakup kesengajaan (dolus) dan kealpaan (culpa) , perubahan ini berpotensi menciptakan ketidakpastian hukum dalam penerapannya. Berkaitan dengan Lex temporis delicti, terhadap perkara pencucian uang yang kelak terjadi pasca berlaku efektifnya KUHPidana baru (2 Januari 2026/vide Pasal 624 KUHPidana baru), dapat dipastikan akan terjadi kejahatan yang transtempus delicti, yakni kejahtaan yang tempus delictinya meliputi lebih dari 1 (satu) masa keberlakuan undang-undang. Asas lex favor reo (transitoir) memberikan jaminan bahwa tidak ada orang yang dapat dihukum lebih berat dari ketentuan yang ada. Pengenaan sanksi yang dijatuhkan oleh negara kepada warga negaranya atas perbuatan pidana yang telah dilakukan di masa lalu, apabila terjadi perubahan peraturan perundang-undangan, harus didasarkan pada ketentuan undang-undang yang ketentuan ancaman pidananya lebih ringan. Oleh karena itu, melalui asas lex favor reo, terhadap tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana yang transtempus delicti, ancaman pidana yang dipilih adalah ketentuan Pasal 607 ayat (1) huruf a, dan b KUHPidana baru, Oleh karena itu, direkomendasikan perlunya penyusunan pedoman interpretatif yang jelas bagi aparat penegak hukum untuk menjembatani masa transisi, menghindari multitafsir, dan menjaga efektivitas pemberantasan TPPU di Indonesia abstract: The incorporation of money laundering criminal offenses (MLCO) into Indonesia's new Criminal Code through Law Number 1 of 2023 represents a pivotal transformation in the nation's criminal law policy framework. This legislative measure nullifies core provisions within Law Number 8 of 2010, which previously served as lex specialis in combating money laundering activities. This investigation seeks to examine the harmonization of criminal provisions and regulatory frameworks between these two legislative instruments, alongside their implications for legal certainty principles.Employing normative juridical research methodology, this study conducts a comparative analysis of substantive elements, constituent components, and penal sanctions across both legal regimes. Research findings reveal substantial disparities, including a reduction in maximum imprisonment threats from 20 years to 15 years for active perpetrators and modifications to the fine system structure. Although the new Criminal Code streamlines normative standards while preserving culpability elements encompassing intentional conduct (dolus) and negligence (culpa), these alterations potentially generate legal uncertainty in practical implementation. Concerning lex temporis delicti, money laundering cases occurring subsequent to the effective implementation of the new Criminal Code (January 2, 2026, pursuant to Article 624 of the new Criminal Code) will inevitably encounter crimes characterized as transtempus delicti – offenses whose temporal commission spans multiple legislative periods.The principle of lex favor reo (transitional provision) ensures that no individual may receive punishment exceeding existing statutory parameters. State-imposed sanctions upon citizens for past criminal conduct, when regulatory amendments occur, must be grounded in legislation containing lighter penal threats. Consequently, through the lex favor reo principle, money laundering offenses committed by perpetrators during transtempus delicti periods shall be subject to penalties specified in Article 607 paragraph (1) letters a and b of the new Criminal Code. Therefore, this analysis recommends developing comprehensive interpretative guidelines for law enforcement personnel to facilitate transitional periods, prevent interpretative ambiguity, and maintain the effectiveness of money laundering eradication efforts in Indonesia. date: 2025 date_type: published pages: 117 institution: UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA department: ILMU HUKUM thesis_type: sarjana thesis_name: sarjana citation: WAFA, MUHAMMAD CHOIRUL (2025) SINKRONISASI DELIK TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2010 DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023. S1 thesis, UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA. document_url: https://eprints.untirta.ac.id/51404/1/MUHAMMAD%20CHOIRUL%20WAFA_1111210170_FULL%20TEXT.pdf document_url: https://eprints.untirta.ac.id/51404/2/MUHAMMAD%20CHOIRUL%20WAFA_1111210170_LAMP.pdf document_url: https://eprints.untirta.ac.id/51404/4/MUHAMMAD%20CHOIRUL%20WAFA_1111210170_01.pdf document_url: https://eprints.untirta.ac.id/51404/5/MUHAMMAD%20CHOIRUL%20WAFA_1111210170_02.pdf document_url: https://eprints.untirta.ac.id/51404/6/MUHAMMAD%20CHOIRUL%20WAFA_1111210170_03.pdf document_url: https://eprints.untirta.ac.id/51404/7/MUHAMMAD%20CHOIRUL%20WAFA_1111210170_04.pdf document_url: https://eprints.untirta.ac.id/51404/8/MUHAMMAD%20CHOIRUL%20WAFA_1111210170_05.pdf document_url: https://eprints.untirta.ac.id/51404/9/MUHAMMAD%20CHOIRUL%20WAFA_1111210170_REFF.pdf