@phdthesis{eprintuntirta51040,
            note = {Aksesibilitas transportasi publik di Jakarta International Stadium (JIS) belum optimal akibat ketiadaan lift dan signage braille, sehingga standar ramah disabilitas belum terpenuhi. Sesuai dengan Pasal 83 Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, pemerintah daerah diwajibkan 
menyediakan aksesibilitas transportasi bagi penyandang disabilitas guna memenuhi hak mereka di ruang publik. Identifikasi masalah yaitu bagaimana pelaksanaan dan 
hambatan kewenangan Pemerintah Daerah dalam peningkatan aksesibilitas transportasi publik bagi penyandang disabilitas di JIS berdasarkan Peraturan 
Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 4 Tahun 2022. Teori yang digunakan yaitu teori kewenangan dan teori negara kesejahteraan. Metode penelitian yaitu yuridis empiris dengan spesifikasi deskriptif analitis. Sumber data yaitu data primer yang ditunjang data sekunder. Teknik pengumpulan data melalui wawancara dengan Analis Bidang Angkutan Jalan Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta, PPID PT 
Transportasi Jakarta, PT JakPro dan penyandang disabilitas sekitar JIS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewenangan menjamin aksesibilitas transportasi 
bagi penyandang disabilitas di atribusi kepada pemerintah pusat dan daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016. Pelaksanaannya didelegasikan kepada Dinas Perhubungan DKI Jakarta melalui Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 4 Tahun 2022, dengan pertanggungjawaban akhir pada Gubernur melalui Sekretaris Daerah sebagai pemberi mandat sesuai Peraturan Gubernur DKI Jakarta 
Nomor 4 Tahun 2021. Dinas Perhubungan telah melakukan peningkatan aksesibilitas melalui monitoring Standar Pelayanan Minimal (SPM), Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), dan adanya kanal aduan. Namun, masih terdapat tiga 
hambatan utama, yaitu keterbatasan lahan, ketiadaan anggaran khusus, serta tidak adanya program yang berfokus pada pembangunan, sosialisasi, dan diseminasi bagi 
penyandang disabilitas. Hambatan tersebut menyebabkan masih banyak halte di sekitar JIS belum memenuhi standar aksesibilitas, mencerminkan belum optimalnya konsep negara kesejahteraan yang menuntut peran negara dalam 
melindungi dan menyejahterakan masyarakat, termasuk penyandang disabilitas.},
            year = {2025},
           title = {KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENINGKATKAN AKSESIBILITAS TRANSPORTASI PUBLIK BAGI PENYANDANG DISABILITAS DI JAKARTA INTERNATIONAL STADIUM (JIS) BERDASARKAN PERATURAN DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA NOMOR 4 TAHUN 2022 TENTANG PELAKSANAAN PENGHORMATAN, PELINDUNGAN, DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS},
          school = {Universitas Sultan Ageng Tirtayasa},
          author = {Dewi Nurhasanah},
        keywords = {Authority, Accessibility, Persons with Disabilities.
Kewenangan, Aksesibilitas, Penyandang Disabilitas.},
        abstract = {Public transportation accessibility at the Jakarta International Stadium (JIS) is not optimal due to the absence of lifts and Braille signage, so that disability-friendly standards have not been met. In accordance with Article 83 of the DKI Jakarta Provincial Regulation Number 4 of 2022 concerning the Implementation of Respect, Protection, and Fulfillment of the Rights of Persons with Disabilities, local governments are required to provide transportation accessibility for persons with disabilities in order to fulfill their rights in public spaces. Problem identification is  how the implementation and obstacles of the Regional Government's authority in increasing public transportation accessibility for persons with disabilities at JIS based on the DKI Jakarta Provincial Regulation Number 4 of 2022. The theories used are the theory of authority and the theory of the welfare state. The research method is empirical juridical with analytical descriptive specifications. The data source is primary data supported by secondary data. Data collection techniques through interviews with the Road Transportation Analyst of the DKI Jakarta Provincial Transportation Service, PPID PT Transportasi Jakarta, PT JakPro and persons with disabilities around JIS. The results of the study show that the authority to guarantee transportation accessibility for people with disabilities is attributed to the central and regional governments based on Law Number 8 of 2016. Its implementation is delegated to the DKI Jakarta Transportation Agency through DKI Jakarta Regional Regulation Number 4 of 2022, with final accountability to 
the Governor through the Regional Secretary as the mandate giver according to DKI Jakarta Governor Regulation Number 4 of 2021. The Transportation Agency has improved accessibility through monitoring Minimum Service Standards (SPM), Building Approval (PBG), and the existence of a complaint channel. However, there are still three main obstacles, namely limited land, lack of a special budget, and the absence of programs that focus on development, socialization, and dissemination for people with disabilities. These obstacles have resulted in many bus stops around 
JIS not meeting accessibility standards, reflecting the suboptimal concept of a welfare state that demands the role of the state in protecting and improving the welfare of the community, including people with disabilities.},
             url = {https://eprints.untirta.ac.id/51040/}
}