%0 Thesis
%9 D3
%A AULIA, DANI
%A UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA,
%A FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS,
%A JURUSAN ADMINISTRASI PAJAK,
%B ADMINISTRASI PERPAJAKAN
%D 2025
%F eprintuntirta:50660
%I UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA
%K Surface Water Tax, Tax Collection, Samsat, SIPPA.  Pajak Air Permukaan, Pemungutan Pajak, Samsat, SIPPA.
%P 76
%T MEKANISME PEMUNGUTAN PAJAK AIR PERMUKAAN DALAM PEMENUHAN PELAKSANAAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN PADA SAMSAT KABUPATEN PANDEGLANG
%U https://eprints.untirta.ac.id/50660/
%X This writing aims to determine the mechanism for the implementation of  Surface Water Tax collection as well as the obstacles and efforts made by the  Regional Technical Implementation Unit (UPTD) Samsat Pandeglang Regency in  its implementation. The research method used is a descriptive method with a  qualitative approach through observation, interviews, and documentation studies.  The results of the study indicate that the Surface Water Tax collection mechanism  at UPTD Samsat Pandeglang Regency is implemented through an official  assessment system, where tax officers determine the amount of tax owed based on  the volume of water utilization reported by taxpayers. This process starts from data  collection by the technical office, tax calculation, issuance of Regional Tax  Determination Letters (SKPD), to payment through banks and re-reporting by  taxpayers. However, there are several obstacles that hinder the optimization of  collection, including the difficulty of obtaining a Surface Water Extraction and  Utilization Permit (SIPPA), lack of taxpayer understanding, and less than optimal  coordination between agencies. Efforts made include increasing socialization,  cross-sector coordination, and improving the service system. This study concludes  that optimizing Surface Water Tax collection requires synergy between local  governments, technical agencies, and taxpayers, as well as increasing awareness  and utilization of information technology in tax reporting.
%Z Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme pelaksanaan  pemungutan Pajak Air Permukaan serta kendala dan upaya yang dilakukan oleh  Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Samsat Kabupaten Pandeglang dalam  pelaksanaannya. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif  dengan pendekatan kualitatif melalui observasi, wawancara, dan studi  dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme pemungutan Pajak  Air Permukaan di UPTD Samsat Kabupaten Pandeglang dilaksanakan melalui  sistem official assessment, di mana petugas pajak menetapkan besarnya pajak yang  terutang berdasarkan volume pemanfaatan air yang dilaporkan wajib pajak. Proses  ini dimulai dari pendataan oleh dinas teknis, perhitungan pajak, penerbitan Surat  Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), hingga pembayaran melalui bank dan pelaporan  kembali oleh wajib pajak. Namun demikian, terdapat beberapa kendala yang  menghambat optimalisasi pemungutan, di antaranya sulitnya memperoleh Surat  Izin Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan (SIPPA), kurangnya  pemahaman wajib pajak, serta koordinasi antarinstansi yang belum optimal. Upaya  yang dilakukan mencakup peningkatan sosialisasi, koordinasi lintas sektor, dan  perbaikan sistem pelayanan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa optimalisasi  pemungutan Pajak Air Permukaan memerlukan sinergi antara pemerintah daerah,  dinas teknis, dan wajib pajak, serta peningkatan kesadaran dan pemanfaatan  teknologi informasi dalam pelaporan perpajakan.