%0 Thesis
%9 S1
%A PRASETYA, REDISYA AUREAL
%A UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA,
%A FAKULTAS HUKUM,
%A ILMU HUKUM,
%B ILMU HUKUM
%D 2025
%F eprintuntirta:50565
%I UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA
%K Authority, Law Number 1 of 2022, Regional Tax  Kewenangan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Pajak  Daerah
%P 103
%T KEWENANGAN PEMERINTAH KOTA CILEGON DALAM PENGELOLAAN PENDAPATAN BERBASIS PAJAK DAERAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2022
%U https://eprints.untirta.ac.id/50565/
%X The establishment of Law Number 1 of 2022 concerning Financial Relations Between the Central Government and Regional Governments, one of the objectives is to provide authority to the Regions in collecting Regional Taxes including restructuring types of Taxes, new sources of regional taxation. Regional Taxes are one of the main components of Regional Original Income. One aspect of Law Number 1 of 2022 is efforts to manage the budget more effectively, efficiently, and accountably. The identification of the problem is How is the authority of the Cilegon City Government in managing regional tax-based income based on Law Number 1 of 2022 and What are the obstacles faced by the Cilegon City Government. The theories used in this study are the Theory of Authority and the Theory of Tax Management. The method used in this study is the empirical legal method, the data collection technique in this study was carried out through literature study techniques, and through electronic media, namely internet services and conducting interviews with authorized officials at the Cilegon City Revenue and Asset Management Agency (BPKPAD). The findings are that the Cilegon City Government in accordance with Law Number 1 of 2022 has stipulated Regional Regulation Number 1 of 2024 concerning Regional Taxes and Regional Retributions, where the authority in managing regional tax-based income includes collecting, billing, and supervising taxpayers and implementing administrative and criminal sanctions against tax violations. In addition, the Cilegon City Government has obstacles in managing regional tax-based income, namely the suboptimal preparation of implementing regulations for Regional Regulation Number 1 of 2024 concerning Regional Taxes and Regional Retributions, the lack of human resources with competence in the field of regional taxation, and the low level of public awareness to carry out obligations in the field of regional taxation. The conclusion of this study is that the Material in the Cilegon City Regional Regulation Number 1 of 2024 fully refers to the provisions of Law 1 of 2022, and the suggestion that can be conveyed is that the Cilegon City BPKPAD can be more innovative in optimizing PAD revenue from sectors other than Regional Taxes because according to the provisions of Law Number 1 of 2022, the type of Regional Tax is a close list.
%Z Pembentukan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, salah satu tujuannya yaitu untuk memberikan kewenangan kepada Daerah dalam memungut Pajak Daerah antara lain restrukturisasi jenis Pajak, sumber perpajakan daerah yang baru. Pajak Daerah merupakan salah satu komponen utama Pendapatan Asli Daerah. Salah satu aspek dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 yaitu upaya untuk pengelolaan anggaran dapat lebih efektif, efisien, dan akuntabel. Adapun identifikasi masalahnya yaitu Bagaimana kewenangan Pemerintah Kota Cilegon dalam pengelolaan pendapatan berbasis pajak daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 dan Apa hambatan yang dihadapi Pemerintah Kota Cilegon. Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Teori Kewenangan dan Teori Pengelolaan Pajak. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode yuridis empiris, teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui teknik studi kepustakaan, dan melalui media elektronik yaitu layanan internet serta melakukan wawancara terhadap pejabat berwenang pada Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kota Cilegon. Adapun temuannya yaitu Pemerintah Kota Cilegon sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dimana kewenangan dalam pengelolaan pendapatan berbasis pajak daerah antara lain melakukan pemungutan, penagihan, dan melakukan pengawasan terhadap wajib pajak serta penerapan sanksi administratif maupun pidana terhadap pelanggaran perpajakan. Selain itu Pemerintah Kota Cilegon mempunyai hambatan dalam pengelolaan pendapatan berbasis pajak daerah yaitu belum optimalnya penyusunan peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, kurangnya sumber daya manusia dengan kompetensi di bidang perpajakan daerah, dan masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk melaksanakan kewajiban di bidang perpajakan daerah. Kesimpulan penelitian ini bahwa Materi dalam Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 1 Tahun 2024 sepenuhnya mengacu pada ketentuan dalam Undang-Undang 1 Tahun 2022, dan saran yang dapat disampaikan yaitu BPKPAD Kota Cilegon untuk dapat lebih inovatif dalam optimalisasi penerimaan PAD dari sektor selain Pajak Daerah dikarenakan sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 jenis Pajak Daerah bersifat close list (tertutup).