<> "The repository administrator has not yet configured an RDF license."^^ . <> . . . "IMPLEMENTASI PERAN BKPSDM TERHADAP KEDUDUKAN\r\nTENAGA GURU NON-ASN DALAM PENATAAN PEGAWAI\r\nPEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA DI KOTA TANGERANG\r\nBERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2023\r\nTENTANG APARATUR SIPIL NEGARA"^^ . "The services provided by the Regional Government through BKPSDM in the\r\nappointment of honorary workers in the education sector, particularly the\r\nappointment of non-ASN teachers as Government Employees with a Work\r\nAgreement (PPPK), continue to face various challenges and conditional interests.\r\nAccording to Article 66 of Law Number 20 of 2023, non-ASN employees must be\r\nrestructured no later than December 2024. Therefore, since this law came into\r\neffect, government institutions are prohibited from appointing non-ASN employees\r\nor any other title besides ASN employees. The problems identified are: How is the\r\nimplementation of BKPSDM’s role in the structuring of Government Employees\r\nwith a Work Agreement in Tangerang City? And what legal protection is provided\r\nto non-ASN teachers in the structuring of Government Employees with a Work\r\nAgreement in Tangerang City, based on Law Number 20 of 2023 concerning the\r\nState Civil Apparatus?. Theories used in this study include the theory of government\r\naction and the theory of legal protection. The research method applied is empirical\r\njuridical, with a descriptive-analytical research specification. The research\r\nfindings show that BKPSDM of Tangerang City is in the process of structuring and\r\ndetermining the formation for non-ASN employees to participate in the selection of\r\nGovernment Employees with a Work Agreement. A total of 5,186 non-ASN\r\nemployees will participate in the 2024 PPPK selection, consisting of 2,510\r\nteachers, 1,019 health workers, and 1,657 technical personnel. In conclusion,\r\nregarding the structuring of non-ASN employees, the Tangerang City Government\r\nthrough BKPSDM is indeed understaffed to carry out its duties, hence the PPPK\r\nstructuring must be completed by 2024."^^ . "2025" . . . . . . . . . . "Universitas Sultan Ageng Tirtayasa"^^ . . . "Ilmu Hukum, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa"^^ . . . . . . . . . . . . "Nurikah"^^ . "Nurikah"^^ . "Nurikah Nurikah"^^ . . "Muhamad"^^ . "Rizki"^^ . "Muhamad Rizki"^^ . . "Rila"^^ . "Kusumaningsih"^^ . "Rila Kusumaningsih"^^ . . "Universitas Sultan Ageng Tirtayasa"^^ . . . "Fakultas Hukum"^^ . . . "Ilmu Hukum"^^ . . . . . . . "IMPLEMENTASI PERAN BKPSDM TERHADAP KEDUDUKAN\r\nTENAGA GURU NON-ASN DALAM PENATAAN PEGAWAI\r\nPEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA DI KOTA TANGERANG\r\nBERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2023\r\nTENTANG APARATUR SIPIL NEGARA (Text)"^^ . . . "IMPLEMENTASI PERAN BKPSDM TERHADAP KEDUDUKAN\r\nTENAGA GURU NON-ASN DALAM PENATAAN PEGAWAI\r\nPEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA DI KOTA TANGERANG\r\nBERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2023\r\nTENTANG APARATUR SIPIL NEGARA (Text)"^^ . . . "IMPLEMENTASI PERAN BKPSDM TERHADAP KEDUDUKAN\r\nTENAGA GURU NON-ASN DALAM PENATAAN PEGAWAI\r\nPEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA DI KOTA TANGERANG\r\nBERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2023\r\nTENTANG APARATUR SIPIL NEGARA (Text)"^^ . . . "IMPLEMENTASI PERAN BKPSDM TERHADAP KEDUDUKAN\r\nTENAGA GURU NON-ASN DALAM PENATAAN PEGAWAI\r\nPEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA DI KOTA TANGERANG\r\nBERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2023\r\nTENTANG APARATUR SIPIL NEGARA (Text)"^^ . . . "IMPLEMENTASI PERAN BKPSDM TERHADAP KEDUDUKAN\r\nTENAGA GURU NON-ASN DALAM PENATAAN PEGAWAI\r\nPEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA DI KOTA TANGERANG\r\nBERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2023\r\nTENTANG APARATUR SIPIL NEGARA (Text)"^^ . . . "IMPLEMENTASI PERAN BKPSDM TERHADAP KEDUDUKAN\r\nTENAGA GURU NON-ASN DALAM PENATAAN PEGAWAI\r\nPEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA DI KOTA TANGERANG\r\nBERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2023\r\nTENTANG APARATUR SIPIL NEGARA (Text)"^^ . . . "IMPLEMENTASI PERAN BKPSDM TERHADAP KEDUDUKAN\r\nTENAGA GURU NON-ASN DALAM PENATAAN PEGAWAI\r\nPEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA DI KOTA TANGERANG\r\nBERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2023\r\nTENTANG APARATUR SIPIL NEGARA (Other)"^^ . . . . . . "indexcodes.txt"^^ . . . "IMPLEMENTASI PERAN BKPSDM TERHADAP KEDUDUKAN\r\nTENAGA GURU NON-ASN DALAM PENATAAN PEGAWAI\r\nPEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA DI KOTA TANGERANG\r\nBERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2023\r\nTENTANG APARATUR SIPIL NEGARA (Other)"^^ . . . . . . "indexcodes.txt"^^ . . . "IMPLEMENTASI PERAN BKPSDM TERHADAP KEDUDUKAN\r\nTENAGA GURU NON-ASN DALAM PENATAAN PEGAWAI\r\nPEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA DI KOTA TANGERANG\r\nBERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2023\r\nTENTANG APARATUR SIPIL NEGARA (Other)"^^ . . . . . . "indexcodes.txt"^^ . . . "IMPLEMENTASI PERAN BKPSDM TERHADAP KEDUDUKAN\r\nTENAGA GURU NON-ASN DALAM PENATAAN PEGAWAI\r\nPEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA DI KOTA TANGERANG\r\nBERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2023\r\nTENTANG APARATUR SIPIL NEGARA (Other)"^^ . . . . . . "indexcodes.txt"^^ . . . "IMPLEMENTASI PERAN BKPSDM TERHADAP KEDUDUKAN\r\nTENAGA GURU NON-ASN DALAM PENATAAN PEGAWAI\r\nPEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA DI KOTA TANGERANG\r\nBERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2023\r\nTENTANG APARATUR SIPIL NEGARA (Other)"^^ . . . . . . "indexcodes.txt"^^ . . . "IMPLEMENTASI PERAN BKPSDM TERHADAP KEDUDUKAN\r\nTENAGA GURU NON-ASN DALAM PENATAAN PEGAWAI\r\nPEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA DI KOTA TANGERANG\r\nBERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2023\r\nTENTANG APARATUR SIPIL NEGARA (Other)"^^ . . . . . . "indexcodes.txt"^^ . . . "IMPLEMENTASI PERAN BKPSDM TERHADAP KEDUDUKAN\r\nTENAGA GURU NON-ASN DALAM PENATAAN PEGAWAI\r\nPEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA DI KOTA TANGERANG\r\nBERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2023\r\nTENTANG APARATUR SIPIL NEGARA (Text)"^^ . . . "IMPLEMENTASI PERAN BKPSDM TERHADAP KEDUDUKAN\r\nTENAGA GURU NON-ASN DALAM PENATAAN PEGAWAI\r\nPEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA DI KOTA TANGERANG\r\nBERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2023\r\nTENTANG APARATUR SIPIL NEGARA (Other)"^^ . . . . . . "indexcodes.txt"^^ . . . "IMPLEMENTASI PERAN BKPSDM TERHADAP KEDUDUKAN\r\nTENAGA GURU NON-ASN DALAM PENATAAN PEGAWAI\r\nPEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA DI KOTA TANGERANG\r\nBERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2023\r\nTENTANG APARATUR SIPIL NEGARA (Text)"^^ . . . "IMPLEMENTASI PERAN BKPSDM TERHADAP KEDUDUKAN\r\nTENAGA GURU NON-ASN DALAM PENATAAN PEGAWAI\r\nPEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA DI KOTA TANGERANG\r\nBERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2023\r\nTENTANG APARATUR SIPIL NEGARA (Other)"^^ . . . . . "HTML Summary of #50533 \n\nIMPLEMENTASI PERAN BKPSDM TERHADAP KEDUDUKAN \nTENAGA GURU NON-ASN DALAM PENATAAN PEGAWAI \nPEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA DI KOTA TANGERANG \nBERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2023 \nTENTANG APARATUR SIPIL NEGARA\n\n" . "text/html" . . . "K Law (General)"@en . .