TY - THES EP - 108 AV - restricted UR - https://eprints.untirta.ac.id/50446/ N1 - Perceraian merupakan akhir dari ikatan perkawinan yang membawa konsekuensi hukum, salah satunya adalah pembagian harta bersama yang diperoleh selama masa perkawinan. Pembagian harta bersama setelah perceraian sering menimbulkan permasalahan hukum dalam praktiknya di masyarakat, terutama ketika salah satu pihak, yaitu mantan istri, menguasai harta tersebut dengan alasan memperoleh hak asuh anak. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dua aspek utama, yaitu bagaimana ketentuan pembagian harta bersama pasca perceraian menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, serta bagaimana penyelesaian terhadap sengketa harta bersama yang dikuasai oleh mantan istri akibat penetapan hak asuh anak di Kampung Selagunung. Teori yang digunakan adalah teori kepastian hukum dan teori keadilan. Metode penelitian yaitu yuridis normatif dan yuridis empiris. Spesifikasi penelitian yaitu Deskriptif analitis. Teknik pengumpulan data yaitu studi kepustakaan dan wawancara. Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan metode pendekatan kualitatif. Adapun hasil penelitian ini yaitu pembagian harta bersama pasca perceraian seharusnya dibagi secara adil dan merata di mana mantan suami dan istri berhak atas setengah dari harta yang diperoleh selama masa perkawinan, tanpa dipengaruhi oleh siapa yang mendapatkan hak asuh anak, dan penyelesaian dalam kasus ini dilakukan melalui mediasi, namun tidak menghasilkan kesepakatan. Jika perselisihan tetap terjadi, penyelesaian dapat dilakukan melalui Pengadilan Agama guna memastikan keadilan dan kepastian hukum bagi kedua pihak. Penelitian ini menyarankan perlunya penyuluhan hukum terkait pembagian harta bersama setelah perceraian agar masyarakat memahami pentingnya keadilan dalam proses tersebut. Y1 - 2025/// TI - PEMBAGIAN HARTA BERSAMA YANG DIKUASAI OLEH MANTAN ISTRI PASCA PERCERAIAN AKIBAT PENETAPAN HAK ASUH ANAK DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM (Studi Kasus Di Kampung Selagunung, Kelurahan Pagerbatu, Kecamatan Majasari Kabupaten Pandeglang) KW - Divorce KW - Joint Property KW - Child Custody Perceraian KW - Harta Bersama KW - Hak Asuh Anak ID - eprintuntirta50446 PB - UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA N2 - Divorce is the end of a marriage bond that has legal consequences, one of which is the division of joint property acquired during the marriage. The division of joint property after divorce often raises legal issues in practice, especially when one party, namely the former wife, controls the property on the grounds of obtaining custody of the children. Based on this, this study aims to examine two main aspects how the division of joint property after divorce is regulated in Law No. 16 of 2019 concerning Amendments to Law No. 1 of 1974 concerning Marriage and the Compilation of Islamic Law, and how disputes over joint property controlled by the former wife due to the determination of child custody in Kampung Selagunung are resolved. The theories used are the theory of legal certainty and the theory of justice. The research methods employed are normative legal and empirical legal methods. The research specification is descriptive analytical. The data collection techniques used are literature review and interviews. The data obtained are analyzed using a qualitative approach. The results of this study indicate that the division of joint property after divorce must be fair and balanced, with the former husband and wife each entitled to half of the property acquired during the marriage, regardless of who obtains custody of the child. The case was attempted to be resolved through mediation, but no agreement was reached. If the dispute continues, a resolution can be sought through the Religious Court to ensure fairness and legal certainty for both parties. This study suggests the need for legal counseling on the division of joint property after divorce so that the public understands the importance of fairness in the process. M1 - sarjana A1 - Patonah, Patonah ER -