eprintid: 50438 rev_number: 15 eprint_status: archive userid: 21226 dir: disk0/00/05/04/38 datestamp: 2025-07-04 04:49:58 lastmod: 2025-07-04 04:49:58 status_changed: 2025-07-04 04:49:58 type: thesis metadata_visibility: show creators_name: Pratama, Gunawan Aditya creators_id: 1111210268 contributors_type: http://www.loc.gov/loc.terms/relators/THS contributors_type: http://www.loc.gov/loc.terms/relators/THS contributors_name: Muin, Fatkhul contributors_name: Furqon, Eki contributors_id: 198311282009121002 contributors_id: 198503132019031008 corp_creators: UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA corp_creators: FAKULTAS HUKUM corp_creators: JURUSAN ILMU HUKUM title: KEWAJIBAN PARTAI POLITIK ATAS PENDIDIKAN POLITIK BAGI MASYARAKAT DALAM MENCEGAH MONEY POLITICS PADA PILKADA DKI JAKARTA ispublished: pub subjects: K1 divisions: FH divisions: IH full_text_status: restricted keywords: Political Parties, Money Politics, Political Education Partai Politik, Politik Uang, Pendidikan Politik note: Tindak pidana politik uang dalam pemilukada di DKI Jakarta sudah menjadi permasalahan yang sangat kompleks, banyaknya data serta fakta di lapangan membuktikan politik uang masih terus mewarnai pemilukada di DKI Jakarta, dimana salah satu faktor penyebab terjadinya politik uang di masyarakat tidak terlepas dari kualitas pengetahuan masyarakat akan politik, peningkatan kualitas pengetahuan masyarakat terhadap politik bisa melalui pemberian pendidikan politik kepada masyarakat yang merupakan tanggungjawab dari partai politik sesuai dengan Undang-Undang Partai Politik yang mengatur, dalam tulisan ini tercantum secara lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan beberapa fakta informasi dan data terkait bagaimana kewajiban serta sudah sejauh mana peran partai politik terhadap pemberian pendidikan politik kepada masyarakat, dan juga menganalisis terkait penegakan hukum terhadap partai politik yang tidak memberikan pendidikan politik kepada masyarakat yang memiliki tujuan untuk mencegah politik uang di DKI Jakarta, dengan menggunakan teori Tanggungjawab Hukum dan teori Penegakan Hukum. Metode yang digunakan yaitu yuridis-empiris yang menggunakan peraturan perundang- undangan serta penelitian terhadap fakta data lapangan. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sekunder yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian dari skripsi ini adalah beberapa partai politik sudah melakukan pendidikan politik namun belum memprioritaskan pemberian pendidikan politik sebagai agenda yang akan dijalankan, terlebih proses pemberian pendidikan politik bagi masyarakat masih dengan metode-metode yang kurang tepat terhadap golongan masyarakatnya, dan penegakan hukum terkait hal itupun belum dijelaskan secara jelas oleh Undang Undang, jadi diperlukannya suatu pengaturan yang lebih rinci dan jelas untuk menjalankan proses pendidikan politik pada masyarakat dengan lebih terstruktur. abstract: The crime of money politics in the regional elections in DKI Jakarta has become a very complex problem. Numerous data and facts on the ground prove that money politics continues to color the regional elections in DKI Jakarta. One of the causes of money politics in society is closely related to the quality of the community's political knowledge. Improving the quality of political knowledge among the community can be achieved through providing political education, which is the responsibility of political parties according to the Political Parties Law. This paper contains complete and accountable facts, information, and data related to the obligations and the extent of political parties' roles in providing political education to the community. It also analyzes the law enforcement against political parties that do not provide political education to the community, with the aim of preventing money politics in DKI Jakarta, using the Legal Responsibility theory and Law Enforcement theory. The method used is juridical-empirical, utilizing legislation and research on field data and facts. The data sources used in this study are primary and secondary data analyzed qualitatively. The results of this thesis show that some political parties have conducted political education but have not prioritized it as a main agenda. Moreover, the process of providing political education to the community still uses methods that are less appropriate for the target groups. Law enforcement related to this matter is also not clearly explained by the law, so there is a need for more detailed and clear regulations to carry out the political education process for the community in a more structured manner. date: 2025 date_type: published pages: 130 institution: UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA department: ILMU HUKUM thesis_type: sarjana thesis_name: sarjana citation: Pratama, Gunawan Aditya (2025) KEWAJIBAN PARTAI POLITIK ATAS PENDIDIKAN POLITIK BAGI MASYARAKAT DALAM MENCEGAH MONEY POLITICS PADA PILKADA DKI JAKARTA. S1 thesis, UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA. document_url: https://eprints.untirta.ac.id/50438/1/Gunawan%20Aditya%20Pratama_1111210268-Fulltext.pdf document_url: https://eprints.untirta.ac.id/50438/2/Gunawan%20Aditya%20Pratama_1111210268_01.pdf document_url: https://eprints.untirta.ac.id/50438/3/Gunawan%20Aditya%20Pratama_1111210268_02.pdf document_url: https://eprints.untirta.ac.id/50438/4/Gunawan%20Aditya%20Pratama_1111210268_03.pdf document_url: https://eprints.untirta.ac.id/50438/5/Gunawan%20Aditya%20Pratama_1111210268_04.pdf document_url: https://eprints.untirta.ac.id/50438/6/Gunawan%20Aditya%20Pratama_1111210268_05.pdf document_url: https://eprints.untirta.ac.id/50438/7/Gunawan%20Aditya%20Pratama_1111210268_Ref.pdf document_url: https://eprints.untirta.ac.id/50438/8/Gunawan%20Aditya%20Pratama_1111210268_Lamp.pdf