@phdthesis{eprintuntirta50348,
            year = {2025},
           title = {PENJATUHAN SANKSI BAGI PELAKU KEJAHATAN PENYANDANG DISABILITAS BERDASARKAN KONVENSI HAK-HAK PENYANDANG DISABILITAS DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG ? UNDANG HUKUM PIDANA},
          school = {UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA},
          author = {Diffa Rasyadhiwa Wiratna},
            note = {Pola penjatuhan sanksi pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana baru yaitu 
dengan dikurangi pidananya dan/atau dikenai tindakan, berbenturan dengan prinsip 
yang dianut dalam konvensi. Sedangkan terdapatnya sanksi tindakan yang terdapat 
dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang
Undang Hukum Pidana. Kemudian terdapatnya hambatan dalam proses peradilan 
yang membuat pelaku kejahtan penyandang disabilitas susah mendapatkan 
peradilan yang adil dan inklusif. Identifikasi masalah pada penelitian ini pertama 
bagaimana penjatuhan sanksi bagi pelaku kejahatan penyandang disabilitas dalam 
Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas dan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 
2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, kedua bagaimana upaya aparat 
penegak hukum dalam menciptakan peradilan yang adil dan inklusif bagi pelaku 
kejahatan penyandang disabilitas. Teori yang digunakan adalah teori penafsiran 
hukum dan penegakan hukum. Metode yang digunakan adalah metode penelitian 
yuridis-normatif, dengan spesifikasi penelitian pendekatan perundang-undangan 
dan pendekatan kepustakaan. Hasil penelitian yang didapatkan yaitu penjatuhan 
sanksi bagi pelaku kejahatan penyandang disabilitas perlu pemidanaan yang lebih 
manusiawi, KUHP baru memberikan opsi dimana pelaku kejahatan penyandang 
disabilitas mendapatkan sanksi yang sesuai dengan kondisinya. Selanjutnya sarana 
dan prasarana dalam lembaga pemasyarakatan masih terdapat hambatan untuk 
melaksanaan program pembinaan bagi narapidana penyandang disabilitas. 
Kesimpulan bahwa Pasal 38 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana baru masih 
memerlukan penjelasan lebih lanjut serta penegakan peradilan yang adil dan 
inklusif masih belum terpenuhi. Saran peneliti yaitu merevisi Undang-Undang 
Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau Undang
Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas dan penyediaan 
lembaga pengevaluasian dan partisipasi masyarakat.},
        abstract = {The pattern of sanctions in the new Criminal Code, namely by reducing the punishment and/or being subject to action, clashes with the principles adopted in the convention. Meanwhile, the existence of action sanctions contained in Article 38 of Law Number 1 Year 2023 concerning the Criminal Code. Then there are obstacles in the judicial process that make it difficult for perpetrators of crimes with 
disabilities to get a fair and inclusive trial. The problem identification in this study is first, how are the sanctions imposed on criminals with disabilities in the Convention on the Rights of Persons with Disabilities and Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code, second, how are the efforts of law enforcement officials in creating a fair and inclusive trial for criminals with disabilities. The 
theory used is the theory of legal interpretation and law enforcement. The method used is the juridical-normative research method, with the research specifications of 
the statutory approach and the literature approach. The results of the research obtained are the imposition of sanctions for criminals with disabilities needs a more 
humane punishment, the new Criminal Code provides an option where criminals with disabilities get sanctions in accordance with their conditions. Furthermore, 
facilities and infrastructure in correctional institutions are still an obstacle to implementing coaching programs for prisoners with disabilities. The conclusion that article 38 of the new Criminal Code still requires further explanation and fair and inclusive judicial enforcement has not been fulfilled. The researcher's suggestion is to revise Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code or Law Number 8 of 2016 concerning persons with disabilities and the provision of 
evaluation institutions and community participation.},
        keywords = {Criminal Sanction, Persons with Disabilities, Inclusive Justice
System.
Sanksi Pidana, Penyandang Disabilitas, Peradilan Inklusif.},
             url = {https://eprints.untirta.ac.id/50348/}
}