%0 Thesis
%9 S1
%A Al Ghifari, Muhammad Ghazi
%A Universitas Sultan Ageng Tirtayasa,
%A Fakultas Hukum,
%A Ilmu Hukum,
%B Ilmu Hukum
%D 2025
%F eprintuntirta:50212
%I Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
%K JDIH, Effectiveness, and Information Disclosure  JDIH, Efektif, dan Keterbukaan Informasi
%P 106
%T EFEKTIVITAS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM PROVINSI BANTEN SEBAGAI UPAYA KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
%U https://eprints.untirta.ac.id/50212/
%X The Legal Documentation and Information Network (JDIH) is an innovation in  public information services, particularly in the legal field, aimed at improving  public literacy in law as a response to the development of information technology.  The existence of JDIH is intended to realize public information transparency  through a system designed to facilitate the dissemination of legal information to the  public. JDIH consists of a network connecting various government agencies  responsible for managing and disseminating legal information, including legal  products such as laws, government regulations, regional regulations, and other legal  documents. The research problem is: How effective is the Legal Documentation and  Information Network (JDIH) in promoting public information transparency based  on Law No. 14 of 2008 on Public Information Transparency? What are the  challenges faced by Banten Province in implementing the effectiveness of JDIH as  an effort to promote public information transparency? The theories used in this  research are the theory of legal effectiveness and the theory of public information.  The method employed is a juridical-empirical approach with a descriptiveanalytical research specification. Data collection techniques include field research  and literature review. The research findings indicate that the implementation of  JDIH as an effort to promote public information transparency is effective, as  evidenced by the implementation of JDIH in Banten Province based on Governor  Regulation No. 25 of 2016, with 47,119 visitors to the JDIH website, and Banten  Province receiving an award as the fourth-best JDIH manager at the provincial  level. The challenge in implementing JDIH is the lack of human resources in the IT  sector. In conclusion, the implementation of JDIH in Banten Province has been  effective. It is recommended that the government continue to innovate in the  implementation of JDIH to enhance legal knowledge and literacy for the public,  which will contribute to greater public information transparency.
%Z Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) merupakan inovasi  dalam pelayanan informasi publik khususnya dibidang hukum untuk  memberikan peningkatan literasi masyarakat dalam bidang hukum sebagai  bentuk adaptasi terhadap perkembangan teknologi informasi. Adanya JDIH  untuk mewujudkan keterbukaan informasi publik adalah suatu sistem yang  dibangun untuk memfasilitasi penyebaran informasi hukum kepada  masyarakat. JDIH terdiri dari jaringan yang menghubungkan berbagai  lembaga atau instansi pemerintah yang bertanggung jawab atas pengelolaan  dan penyebarluasan informasi hukum, termasuk produk-produk hukum  seperti undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan  dokumen hukum lainnya. Identifikasi masalah, Bagaimana efektivitas  Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum sebagai upaya Keterbukaan  Informasi Publik Berdasarkan Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008  Tentang Keterbukaan Informasi Publik? Apa kendala Provinsi Banten dalam  pelaksanaan efektivitas Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum  sebagai upaya keterbukaan informasi publik? Teori yang digunakan dalam  penelitian ini yaitu teori efektivitas hukum dan teori informasi publik.  Metode yang dugunakan adalah pendekatan yuridis empiris dengan  spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Teknik pengumpulan data,  penelitian lapangan dan kepustakaan. Hasil penelitian, pelaksaan JDIH  sebagai upaya keterbukaan informasi publik adalah efektif dengan indikator  pelaksanaan JDIH di Provinsi Banten berdasrkan Peraturan Gubernur  Nomor 25 Tahun 2016, data pengunjung masyarakat terhadap website JDIH  yang sudah memperoleh 47,119, dan JDIH Provinsi Banten mendapatkan  penghargaan sebagai pengelola JDIH terbaik ke-IV setingkat Provinsi.  Kendala pelaksanaan JDIH yakni kurangnya sumber daya manusia dibidang  IT. Kesimpulannya pelaksanaan JDIH Provinsi Banten Menunjukan Efektif.  Saran Pemerintah harus terus memberikan inovasi terhadap pelaksanaan  JDIH supaya dapat memberikan pengetahuan dan literasi hukum bagi  masyarakat yang berimplikasi pada keterbukaan informasi publik.