eprintid: 49951 rev_number: 34 eprint_status: archive userid: 17215 dir: disk0/00/04/99/51 datestamp: 2025-07-02 03:28:46 lastmod: 2025-07-02 03:28:46 status_changed: 2025-07-02 03:28:46 type: thesis metadata_visibility: show contact_email: shakiraalib@gmail.com creators_name: Badreiq, Shakira Ali creators_id: 1111210333 contributors_type: http://www.loc.gov/loc.terms/relators/THS contributors_type: http://www.loc.gov/loc.terms/relators/THS contributors_name: Tahir, Palmawati contributors_name: Suaidi, Suaidi contributors_id: 195902031986012002 contributors_id: 196305041993031002 corp_creators: UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA corp_creators: FAKULTAS HUKUM corp_creators: ILMU HUKUM title: STATUS ANAK AKIBAT PEMBATALAN PERKAWINAN SAUDARA SEPERSUSUAN MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 16 TAHUN 2019 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM (Studi Putusan Pengadilan Agama Nomor: 3366/Pdt.G/2020/PA.Dpk) ispublished: pub subjects: K1 divisions: FH divisions: IH full_text_status: restricted keywords: Marriage Annulment, Child Status, Breastfeeding Siblings Pembatalan Perkawinan, Status Anak, Sepersusuan note: Perkawinan yang dibatalkan akibat hubungan sepersusuan menimbulkan implikasi hukum terhadap status anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor 3366/Pdt.G/2020/PA.Dpk, perkawinan antara Penggugat dan Tergugat secara hukum telah sah dan tercatat, namun dinyatakan batal setelah terungkap adanya hubungan sepersusuan. Identifikasi masalah dalam penelitian ini mencakup bagaimana status anak akibat pembatalan perkawinan karena saudara sepersusuan menurut Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam serta bagaimana perlindungan hukum dengan dikabulkannya permohonan Penggugat dalam putusan Nomor 3366/Pdt.G/2020/PA.Dpk terhadap hak-hak anak. Penelitian ini menggunakan teori kepastian hukum untuk menganalisis status anak akibat pembatalan perkawinan. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan serta analisis terhadap peraturan perundang-undangan dan studi kasus putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun perkawinan dinyatakan batal, status nasab anak tetap sah dan tidak terputus dari ayahnya. Perlindungan hukum bagi anak tetap menjadi prioritas, sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, termasuk hak atas identitas dan pemeliharaan. Kesimpulan yang didapatkan yaitu, pembatalan perkawinan tidak menghilangkan hak-hak anak, termasuk hak anak untuk mendapatkan identitas, pemeliharaan, dan hak untuk mendapatkan nafkah dari orangtuanya. Saran yang diajukan adalah perlunya sosialisasi lebih lanjut mengenai implikasi hukum perkawinan akibat hubungan sepersusuan serta penguatan regulasi terkait pencatatan donor Air Susu Ibu agar menimbulkan kepastian hukum. abstract: A marriage annulled due to consanguinity has significant legal implications, particularly concerning the status of children born from the union. In Depok Religious Court Decision Number 3366/Pdt.G/2020/PA.Dpk, the marriage between the Plaintiff and the Defendant was initially deemed legally. However, it was subsequently annulled after the discovery of a consanguineous relationship between them. This study identifies two key issues first, how the child’s status is affected by annulment due to consanguinity according to Law No. 16 of 2019 Amending Law No. 1 of 1974 on Marriage and Compilation of Islamic Law, the legal protection of granting the Plaintiff's application in the aforementioned court decision against the rights of children. The research applies the theory of legal certainty, utilizing a normative juridical approach that involves the analysis of laws, regulations, and court case studies. The results show that even though the marriage is declared void, the child's status remains valid and is not severed from the father. Legal protection for children remains a priority, as affirmed in the Child Protection Law, including the right to identity and maintenance. The conclusion is that the annulment of marriage does not eliminate the rights of children, including the right to identity, maintenance, and to receive alimony from their parents. Suggestions include further education on the legal consequences of marriage related to breastfeeding relationships and strengthening of laws concerning the registration of breast milk donors in order to provide legal certainty. date: 2025 date_type: published pages: 129 institution: UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA department: ILMU HUKUM thesis_type: sarjana thesis_name: sarjana citation: Badreiq, Shakira Ali (2025) STATUS ANAK AKIBAT PEMBATALAN PERKAWINAN SAUDARA SEPERSUSUAN MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 16 TAHUN 2019 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM (Studi Putusan Pengadilan Agama Nomor: 3366/Pdt.G/2020/PA.Dpk). S1 thesis, UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA. document_url: https://eprints.untirta.ac.id/49951/1/Shakira%20Ali%20Badreiq_111210333_Fulltext.pdf document_url: https://eprints.untirta.ac.id/49951/9/Shakira%20Ali%20Badreiq_111210333_01.pdf document_url: https://eprints.untirta.ac.id/49951/3/Shakira%20Ali%20Badreiq_111210333_02.pdf document_url: https://eprints.untirta.ac.id/49951/4/Shakira%20Ali%20Badreiq_111210333_03.pdf document_url: https://eprints.untirta.ac.id/49951/5/Shakira%20Ali%20Badreiq_111210333_04.pdf document_url: https://eprints.untirta.ac.id/49951/6/Shakira%20Ali%20Badreiq_111210333_05.pdf document_url: https://eprints.untirta.ac.id/49951/7/Shakira%20Ali%20Badreiq_111210333_Ref.pdf document_url: https://eprints.untirta.ac.id/49951/8/Shakira%20Ali%20Badreiq_111210333_Lam.pdf