TY  - THES
M1  - sarjana
A1  - Badreiq, Shakira Ali
KW  - Marriage Annulment
KW  -  Child Status
KW  -  Breastfeeding Siblings
Pembatalan Perkawinan
KW  -  Status Anak
KW  -  Sepersusuan
TI  - STATUS ANAK AKIBAT PEMBATALAN PERKAWINAN SAUDARA SEPERSUSUAN MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 16 TAHUN 2019 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM (Studi Putusan Pengadilan Agama Nomor: 3366/Pdt.G/2020/PA.Dpk)
ID  - eprintuntirta49951
PB  - UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA
N2  - A marriage annulled due to consanguinity has significant legal implications,
particularly concerning the status of children born from the union. In Depok
Religious Court Decision Number 3366/Pdt.G/2020/PA.Dpk, the marriage
between the Plaintiff and the Defendant was initially deemed legally. However, it
was subsequently annulled after the discovery of a consanguineous relationship
between them. This study identifies two key issues first, how the child?s status is
affected by annulment due to consanguinity according to Law No. 16 of 2019
Amending Law No. 1 of 1974 on Marriage and Compilation of Islamic Law, the
legal protection of granting the Plaintiff's application in the aforementioned court
decision against the rights of children. The research applies the theory of legal
certainty, utilizing a normative juridical approach that involves the analysis of
laws, regulations, and court case studies. The results show that even though the
marriage is declared void, the child's status remains valid and is not severed from
the father. Legal protection for children remains a priority, as affirmed in the
Child Protection Law, including the right to identity and maintenance. The
conclusion is that the annulment of marriage does not eliminate the rights of
children, including the right to identity, maintenance, and to receive alimony from
their parents. Suggestions include further education on the legal consequences of
marriage related to breastfeeding relationships and strengthening of laws
concerning the registration of breast milk donors in order to provide legal
certainty.
N1  - Perkawinan yang dibatalkan akibat hubungan sepersusuan menimbulkan implikasi hukum terhadap status anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor 3366/Pdt.G/2020/PA.Dpk, perkawinan antara Penggugat dan Tergugat secara hukum telah sah dan tercatat, namun dinyatakan batal setelah terungkap adanya hubungan sepersusuan. Identifikasi masalah dalam penelitian ini mencakup bagaimana status anak akibat pembatalan perkawinan karena saudara sepersusuan menurut Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam serta bagaimana perlindungan hukum dengan dikabulkannya permohonan Penggugat dalam putusan Nomor 3366/Pdt.G/2020/PA.Dpk terhadap hak-hak anak. Penelitian ini menggunakan teori kepastian hukum untuk menganalisis status anak akibat pembatalan perkawinan. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan serta analisis terhadap peraturan perundang-undangan dan studi kasus putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun perkawinan dinyatakan batal, status nasab anak tetap sah dan tidak terputus dari ayahnya. Perlindungan hukum bagi anak tetap menjadi prioritas, sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, termasuk hak atas identitas dan pemeliharaan. Kesimpulan yang didapatkan yaitu, pembatalan perkawinan tidak menghilangkan hak-hak anak, termasuk hak anak untuk mendapatkan identitas, pemeliharaan, dan hak untuk mendapatkan nafkah dari orangtuanya. Saran yang diajukan adalah perlunya sosialisasi lebih lanjut mengenai implikasi hukum perkawinan akibat hubungan sepersusuan serta penguatan regulasi terkait pencatatan donor Air Susu Ibu agar menimbulkan kepastian hukum.
Y1  - 2025///
EP  - 129
AV  - restricted
UR  - https://eprints.untirta.ac.id/49951/
ER  -