TY  - THES
AV  - restricted
ID  - eprintuntirta49857
A1  - FATIHAH, SYAKILLA BERVA HANANDA
N1  - Perkembangan dunia usaha dan bisnis di Indonesia maupun luar negeri
mengalami perkembangan yang cukup pesat didorong oleh kekayaan alam
Indonesia yang menarik minat Investor dan pengusaha asing untuk melakukan dan
mengembangkan usaha dan bisnis di Indonesia. Badan usaha berbadan hukum,
seperti perseroan terbatas memiliki peran penting dalam perekonomian. Perjanjian
antara WNI dengan WNA di Indonesia sering dilakukan dengan menggunakan
perjanjian nominee (pinjam nama), salah satunya dalam hal jual-beli saham.
Adanya perjanjian ini digunakan untuk menyembunyikan identitas pemilik bisnis,
menghindari pajak, atau untuk melindungi aset bisnis dari klaim hukum. PT.
Sumber Kencana Bumi Kaya merupakan salah satu perusahan yang melakukan
perjanjian nominee (pinjam nama) dengan pengusahan Zircon asal Taiwan,
didukung dengan melakukan pemalsuan kepemilikan saham sehingga melanggar
syarat obyektif perjanjian dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Penelitian ini bertujuan
untuk menganalisis pengaturan hukum dan akibat hukum dalam pelaksanaan
perjanjian nominee dalam ranah kepimilikan saham pada perseroan terbatas.
Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif melalui pendekatan deskriptif
analisis dan di analisis menggunakan data Sekunder yang diperoleh melalui studi
kepustakaan dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan
hukum mengenai perjanjian nominee (pinjam nama) di Indonesia belum ada
aturan hukum yang jelas dan tegas dalam hal kepemilikan saham, sehingga
menciptakan penyelundupan hukum atau fraus legis. Pasal-pasal dalam UUPM
dan UUPT hanya mengatur terkait skema nominee khususnya penanaman modal.
Akibat hukum dari penggunaan perjanjian nominee (pinjam nama) yang masih
terus dilakukan yaitu perjanjian tersebut batal. Perjanjian tersebut dapat dikatakan
sebagai perjanjian yang batal demi hukum karena tidak memenuhi salah satu
syarat objektif perjanjian yaitu Suatu sebab yang halal. Pembatalan ini
menyebabkan banyak kerugian yang diterima oleh para pihak. Kepastian hukum
dan perlindungan hukum menjadi sangat penting untuk memastikan transaksi jual
beli saham diatur secara adil dan transparan, serta memberikan jaminan hak
kepada semua pihak. Pengaturan perjanjian nominee harus memberikan
perlindungan hukum preventif dan represif untuk mengurangi risiko dan kerugian
yang mungkin dialami oleh pihak-pihak yang terlibat. Dengan demikian,
menunjukkan pentingnya kepatuhan terhadap hukum untuk menciptakan transaksi
dalam perusahaan yang sehat.
KW  - Limited Liability Company
KW  -  Stock
KW  -  Nominee Agreement.
Perseroan Terbatas
KW  -  Saham
KW  -  Perjanjian Pinjam Nama.
Y1  - 2025///
UR  - https://eprints.untirta.ac.id/49857/
N2  - The development of the business world in Indonesia and abroad has
experienced quite rapid development driven by Indonesia's natural wealth which
is an attraction for foreign investors and entrepreneurs to conduct and develop
businesses in Indonesia. Legal entities such as limited liability companies have an
important role in the economy. Agreements between Indonesian citizens and
foreign citizens in Indonesia are often carried out using nominee agreements
(borrowing names), one of which is in the case of buying and selling shares. This
agreement is used to hide the identity of the business owner, avoid taxes, or to
protect business assets from lawsuits. PT. Sumber Kencana Bumi Kaya is one of
the companies that entered into a nominee agreement (borrowing names) with the
Taiwanese entrepreneur Zircon, by falsifying share ownership so as to violate the
objective requirements of the agreement in Article 1320 of the Civil Code. This
research aims to analyze the legal arrangements and legal consequences in
implementing nominee agreements in the realm of share ownership in limited
liability companies. The research method used is qualitative through a descriptive
analysis approach and analyzed using secondary data obtained through literature
study and interviews. The research results show that the legal regulations
regarding nominee agreements (borrowing names) in Indonesia do not yet have
clear and firm legal regulations regarding share ownership, hus creating legal
smuggling or fraus legis. The articles in the UUPM and UUPT only regulate
nominee schemes, especially capital investment. The legal consequence of using a
nominee agreement (borrowing a name) which is still being carried out is that the
agreement is void. This agreement can be said to be an agreement that is null and
void because it does not fulfill one of the objective conditions of the agreement,
namely a lawful cause. This cancellation caused many losses received by the
parties. Legal certainty and legal protection are very important to ensure that
share buying and selling transactions are regulated fairly and transparently, as
well as providing guarantees of rights to all parties. Nominee agreement
arrangements must provide preventive and repressive legal protection to reduce
risks and losses that may be experienced by the parties involved. Thus, this shows
the importance of compliance with the law to create healthy transactions in the
company.
PB  - UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA
M1  - sarjana
EP  - 156
TI  - AKIBAT HUKUM DALAM PELAKSANAAN PERJANJIAN JUAL-BELI SAHAM PADA PERSEROAN TERBATAS DENGAN MENGGUNAKAN PERJANJIAN NOMINEE (PINJAM NAMA)
ER  -