eprintid: 49774 rev_number: 19 eprint_status: archive userid: 14462 dir: disk0/00/04/97/74 datestamp: 2025-06-23 01:27:12 lastmod: 2025-06-23 01:27:12 status_changed: 2025-06-23 01:27:12 type: thesis metadata_visibility: show contact_email: nabilaazhrats@gmail.com creators_name: Zahratussita, Nabila creators_id: 1111210137 contributors_type: http://www.loc.gov/loc.terms/relators/THS contributors_type: http://www.loc.gov/loc.terms/relators/THS contributors_name: Ikomatussuniah, Ikomatussuniah contributors_name: Cahyani, Ferina Ardhi contributors_id: 198002242014042001 contributors_id: 199408192019032018 corp_creators: UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA corp_creators: FAKULTAS HUKUM corp_creators: ILMU HUKUM title: PERAN PEMERINTAH KOTA BOGOR DALAM OPTIMALISASI PEMELIHARAAN RUANG TERBUKA HIJAU BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR NOMOR 8 TAHUN 2020 TENTANG PENYELENGGARAAN RUANG TERBUKA HIJAU ispublished: pub subjects: K1 divisions: FH divisions: IH full_text_status: restricted keywords: Role of government, optimization of maintenance, green open space, Peran pemerintah, optimalisasi pemeliharaan, ruang terbuka hijau. note: Kurangnya pemeliharaan ruang terbuka hijau (RTH) publik berdampak pada menurunnya kebersihan, kerapian, dan keasrian lingkungan yang akhirnya dapat mengurangi kenyamanan bagi pengunjung. Pasal 18 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ruang Terbuka Hijau, pemeliharaan RTH dilakukan untuk menjaga kebersihan, kerapian dan keasrian RTH, serta menjamin kenyamanan dan keamanan bagi pengunjung. Identifikasi masalah yaitu, bagaimana pelaksanaan peran dan kendala pelaksanaan peran Pemerintah Kota Bogor dalam optimalisasi pemeliharaan ruang terbuka hijau publik berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ruang Terbuka Hijau. Teori yang digunakan yaitu teori kewenangan dan teori pengawasan. Metode penelitian yaitu yuridis empiris. Spesifikasi penelitian yaitu deskripstif analitis. Sumber data yaitu data primer ditunjang oleh data sekunder. Teknik pengumpulan data melalui wawancara dengan Analis Taman Bidang Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Dinas Perumahan dan Permukiman (DISPERUMKIM) Kota Bogor dan masyarakat Kota Bogor. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Bogor melaksanakan pemeliharaan RTH publik dengan memberikan delegasi kepada DISPERUMKIM Kota Bogor melalui ketentuan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 176 Tahun 2021. DISPERUMKIM Kota Bogor telah melaksanakan pemeliharaan RTH publik, dilakukan dengan perawatan rutin terhadap tanaman, penyediaan dan perbaikan fasilitas pendukung, dengan membagi beberapa tim. Pelaksanaan pemeliharaan ini belum optimal karena kondisi RTH publik masih menghadapi permasalahan. DISPERUMKIM Kota Bogor menghadapi empat kendala, yaitu belum adanya peraturan turunan dari Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 8 Tahun 2020, dalam teori pengawasan dapat dikaitkan dengan pengawasan preventif, perlunya regulasi dan pedoman yang jelas. Keterbatasan petugas lapangan, pengawasan preventif dilakukan dengan penugasan park ranger berperan sebagai pengawas lapangan untuk menjaga area taman, namun tidak optimal karena sumber daya manusia yang terbatas. Kurangnya tingkat kesadaran pengguna RTH publik, pengawasan eksternal dari masyarakat masih kurang. Keterbatasan anggaran, tidak adanya pengawasan preventif dalam perencanaan anggaran menyebabkan tidak adanya strategi antisipatif untuk mengatasi keterbatasan dana. abstract: Lack of maintenance of public green open spaces (RTH) has an impact on decreasing the cleanliness, tidiness, and beauty of the environment which can ultimately reduce comfort for visitors. Article 8 paragraph (2) of Bogor City Regional Regulation Number 8 of 2020 concerning the Implementation of Green Open Spaces, RTH maintenance is carried out to maintain the cleanliness, tidiness and beauty of RTH, as well as ensure comfort and safety for visitors. Identification of the problem, namely, how is the implementation of the role and obstacles to the implementation of the role of the Bogor City Government in optimizing the maintenance of public green open spaces based on Bogor City Regional Regulation Number 8 of 2020 concerning the Implementation of Green Open Spaces. The theory used is the theory of authority and the theory of supervision. The research method is empirical juridical. The research specification is analytical descriptive. The data source is primary data supported by secondary data. Data collection techniques through interviews with Park Analysts in the Biodiversity Management Sector of the Bogor City Housing and Settlement Service (DISPERUMKIM) and the Bogor City community. The results of the study show that the Bogor City Government carries out maintenance of public green open spaces by delegating to the Bogor City DISPERUMKIM through the provisions of Article 8 paragraph (1) of the Bogor Mayor Regulation Number 176 of 2021. The Bogor City DISPERUMKIM has carried out maintenance of public green open spaces, carried out with routine maintenance of plants, provision and repair of supporting facilities, by dividing several teams. The implementation of this maintenance has not been optimal because the condition of public green open spaces still faces problems. The Bogor City DISPERUMKIM faces four obstacles, namely the absence of derivative regulations from the Bogor City Regional Regulation Number 8 of 2020, in theory supervision can be linked to preventive supervision, the need for clear regulations and guidelines. Limited field officers, preventive supervision is carried out by assigning park rangers to act as field supervisors to maintain the park area, but it is not optimal due to limited human resources. Lack of awareness of public green open space users, external supervision from the community is still lacking. Budget limitations, the absence of preventive supervision in budget planning results in the absence of anticipatory strategies to overcome limited funds. date: 2025 date_type: published pages: 130 institution: UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA department: ILMU HUKUM thesis_type: sarjana thesis_name: sarjana referencetext: Abdul Rasyid Thalib, Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Aplikasinya dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006. Angger Sigit Pramukti dan Meilani Chahyaningsih, Pengawasan Hukum Terhadap Administrasi Negara, Media Pressindo, Yogyakarta, 2018. Arba, Hukum Tata Ruang dan Tata Guna Tanah: Prinsip-Prinsip Hukum Perencanaan Penataan Ruang dan Penatagunaan Tanah, Sinar Grafika, Jakarta, 2019. Bachtiar, Metode Penelitian Hukum, Universitas Pamulang Press, Tangerang, 2018. Bagir Manan, dan Kuntana Magnar, Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia, PT. Alumni, Bandung, 1997. Bambang Waluyo, Penelitian Hukum Dalam Praktek, Sinar Grafika, Jakarta, 2002. Fatma Sarie, dkk, Metodologi Penelitian, Yayasan Cendekia Mulia Mandiri, Batam, 2023. Hanif Nurcholis, Teori dan Praktik Pemerintahan Otonomi Daerah, Penerbit Grasindo, Jakarta, 2007. H.R Ridwan, Hukum Administrasi Negara, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002. Irfan Setiawan dan Ayu Widowati Johannes, Pengawasan Pemerintahan dalam Ulasan Teori dan Praktek, Rtujuh Media Printing, Bandung, 2004. Ishaq, Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis Serta Disertasi, Alfabeta, Bandung, 2017. Ismail Solihin, Pengantar Manajemen, PT. Gelora Aksara, Jakarta, 2009. Jimly Asshiddiqie, Perihal Undang-Undang, Cetakan Kedua, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011. Juliana, Pengantar Manajemen, Suska Press, Pekanbaru, 2008. Juli Yani dan Fitri Endang Srimulat, Administrasi Pendidikan, CV Tatakata Grafika, Purwokerta, 2023. Kamal Hidjaz, Efektifitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia, Pustaka Refleksi, Makassar, 2010. Makmur, Efektivitas Kebijakan Pengawasan, PT. Refika Aditama, Bandung, 2011. Maringan Masry Simbolon, Dasar-Dasar Administrasi dan Manajemen, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2004. Muhammad Syahrum, Pengantar Metodologi Penelitian Hukum Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi dan Tesis, Dotplus Publisher, Bengkalis, 2022. Nomensen Sinamo, Hukum Administrasi Negara, Jala Permata Aksara, Jakarta, 2016. Nur Basuki minarno, Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi dalam Pengelolaan Keuangan Daerah, Laksbang Mediatama, Yogyakarta, 2010. Nyoman Sukamara, dkk, Dinamika Tata Ruang dan Keberlanjutan Lingkungan Binaan, Universitas Hindu Indonesia Press, Bali, 2021. Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010. Philipus M. Hadjon, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2005. Pitojo Tri Juwono dan Aris Subagiyo, Ruang Air dan Tata Ruang Pendekatan Penataan Ruang dan Pengelolaan DAS Berkelanjutan, Universitas Brawijaya Press, Malang, 2017. Prajudi Atmosudirjo, Hukum Administrasi Negara, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2005. Rahmawati Sururama dan Rizki Amalia, Pengawasan Pemerintahan, CV Cendekia Press, Bandung, 2020. Riawan Tjandra, Hukum Administrasi Negara, Sinar Grafika, Jakarta, 2018. , Hukum Keuangan Negara, Grasindo, Jakarta, 2009. Ridwan, Hukum Administrasi Negara, Rajawali Pers, Jakarta, 2006. S. Margono, Metodologi Penelitian Pendidikan Cet 2, Rineka Cipta, Jakarta, 2003 SF. Marbun, Hukum Administrasi Negara/Dimensi-Dimensi Pemikiran, Universitas Islam Indonesia Press, Yogyakarta. , Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administrasi di Indonesia, Liberty, Yogyakarta, 2003. Sadjijono, Bab-Bab Pokok Hukum Administrasi, Laksbang, Yogyakarta, 2011. , Memahami Beberapa Bab Pokok Hukum Adminsitrasi, LaksBang Pressindo, Yogyakarta, 2008. Salmon E M Nirahua, Hukum Perizinan Pengelolaan Sumber Daya Alam di Wilayah Laut Daerah, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013. Salim dan Erlies Septiana Nurbani, Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi, Rajawali Pers, Jakarta, 2013. Sarwoto, Dasar-dasar Organisasi dan Management, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1977. Sinulingga, Metodologi Penelitian, Universitas Sumatera Utara Press, Medan, 2012. Sirajun, dkk, Hukum Pelayanan Publik, Setara Press, Malang, 2012. Siswanto Sunarso, Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia, Sinar Grafika,Jakarta, 2023. Sjahran Basah, Perlindungan Hukum terhadap Sikap-Tindak Administrasi Negara, Alumni, Bandung, 1992. Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004. Sondang P. Siagian, Peranan Staf f dan Manajemen, CV. Gunung, Jakarta, 2003. Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, Alfabeta, Bandung, 2012. Sujamto, Beberapa Pengertian di bidang Pengawasan, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986. Tedi Sudrajat, Hukum Birokrasi Pemerintah: Kewenangan dan Jabatan, SInar Grafika, Jakarta, 2017. Tedi Sudrajat dan Endra Wijaya, Perlindungan Hukum Terhadap Tindakan Pemerintahan, Sinar Grafika, Jakarta, 2020. Tim Penyusun Kamus-Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1989. Usman Effendi, Asas Manajemen, Rajawali Pers, Jakarta, 2014. W.J.S. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 2003. Zoer’aini Djamal Irwan, Lanskap Hutan Kota Berbasis Kearifan Lokal, PT Bumi Aksara, Jakarta Timur, 2019. Adellya Salsabilla Hermawan, “Penerapan Asas-asas Hukum Administrasi dalam Instrumen Pemerintahan yang Baik”, Jurnal Sosial Humaniora dan Pendidikan, Volume 2, Nomor 3, 2022, DOI: https://doi.org/10.51903/education.v2i3.270. Ahmad Azyumardi Azra, “Analisis Sebaran Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik Menggunakan Metode Sistem Informasi Geografis di Kabupaten Sidoarjo”, Jurnal Geodesi dan Geomatika, Volume 7, Nomor 1, 2024, DOI: https://doi.org/10.14710/elipsoida.2024.20098. Agus Kusnadi, “Re-Evaluasi Hubungan Pengawasan Pusat dan Daerah Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah”, Arena Hukum, Volume 10, Nomor 1, 2020, DOI: http://dx.doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2017.01001.4. Andi Adawiah, dkk, “Pengaruh Pengawasan dan Komitmen Terhadap Kinerja Pegawai pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Soppeng”, Jurnal Ilmiah Metansi (Manajemen dan Akuntansi), Volume 3, Nomor 1, 22020, DOI: https://doi.org/10.57093/metansi.v3i1.90. Andi Nimah Sulfiani dan Rizka Firdaus, “Pengawasan Pemerintah dalam Praktek Illegal Logging di Kelurahan Battang Kecamatan Wara Barat Kota Palopo”, Jurnal Administrasi Publik, Volume 10, Nomor 2, 2022, DOI: https://doi.org/10.52316/jap.v18i2.110. citation: Zahratussita, Nabila (2025) PERAN PEMERINTAH KOTA BOGOR DALAM OPTIMALISASI PEMELIHARAAN RUANG TERBUKA HIJAU BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR NOMOR 8 TAHUN 2020 TENTANG PENYELENGGARAAN RUANG TERBUKA HIJAU. S1 thesis, UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA. document_url: https://eprints.untirta.ac.id/49774/1/Nabila%20Zahratussita_1111210137_Fulltext.pdf document_url: https://eprints.untirta.ac.id/49774/2/Nabila%20Zahratussita_1111210137_01.pdf document_url: https://eprints.untirta.ac.id/49774/3/Nabila%20Zahratussita_1111210137_02.pdf document_url: https://eprints.untirta.ac.id/49774/4/Nabila%20Zahratussita_1111210137_03.pdf document_url: https://eprints.untirta.ac.id/49774/5/Nabila%20Zahratussita_1111210137_04.pdf document_url: https://eprints.untirta.ac.id/49774/6/Nabila%20Zahratussita_1111210137_05.pdf document_url: https://eprints.untirta.ac.id/49774/8/Nabila%20Zahratussita_1111210137_Ref.pdf document_url: https://eprints.untirta.ac.id/49774/10/Nabila%20Zahratussita_1111210137_Lamp.pdf