@phdthesis{eprintuntirta49523,
            note = {Standar Nasional Indonesia (SNI) merupakan regulasi wajib yang harus dipenuhi
oleh pelaku usaha dalam perdagangan produk tertentu, termasuk baja ringan.
Namun, masih ditemukan pelaku usaha yang memperdagangkan produk tanpa
sertifikat SNI, seperti yang terjadi pada PT. Indometal Prima Perkasa Cikande.
Hal ini menimbulkan risiko bagi konsumen serta melanggar ketentuan Undangundang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian.
Penelitian ini bertujuan untuk Mengkaji dan mengetahui tanggung jawab PT.
Indometal Prima Perkasa atas Perdagangan baja lapis seng yang tidak memiliki
sertifikat Standar Nasional Indonesia (SNI) dan Mengkaji dan mengetahui
perlindungan hukum terhadap konsumen atas perdagangan produk baja lapis seng
yang tidak memiliki sertifikat Standar Nasional Indonesia (SNI). Penelitian ini
menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan
dan studi kasus. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dan wawancara dengan
berbagai pihak terkait, seperti regulator dan konsumen. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa pelaku usaha yang tidak memenuhi kewajiban sertifikasi
SNI melanggar Pasal 57 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang
Perdagangan. Pelanggaran ini dapat dikenakan sanksi administratif berupa denda,
penarikan produk, atau penghentian kegiatan usaha. Selain itu, ketidakpatuhan
terhadap SNI berdampak negatif terhadap perlindungan konsumen, yang berisiko
menggunakan produk yang tidak memenuhi standar keselamatan dan kualitas.
Kasus PT. Indometal Prima Perkasa menunjukkan bahwa pelanggaran terhadap
kewajiban ini, baik yang disebabkan oleh kelalaian maupun kesengajaan,
berujung pada tanggung jawab hukum. Negara wajib menyediakan mekanisme
preventif dan represif untuk melindungi hak-hak konsumen. Pemerintah melalui
kementerian terkait, seperti Kementerian Perdagangan dan Badan Standardisasi
Nasional (BSN), serta tingkat daerah, seperti Dinas Koperasi, Perindustrian dan
Perdagangan harus meningkatkan pengawasan terhadap produk yang
diperdagangkan di pasar dan perlu melakukan kampanye edukasi yang
berkelanjutan tentang pentingnya memilih produk yang telah bersertifikat SNI.},
            year = {2025},
           title = {THE RESPONSIBILITY OF BUSINESS ACTORS FOR PRODUCTS WITHOUT INDONESIAN NATIONAL STANDARD (SNI) CERTIFICATION IN RELATION TO LAW NUMBER 7 OF 2014 ON TRADE (Case Study of PT. Indometal Prima Perkasa Cikande)},
          school = {UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA},
          author = {Suleman Suleman},
        keywords = {Legal Responsibility, Product Standardization, SNI, Galvanized Steel Products
Tanggung Jawab Hukum, Standarisasi Produk, SNI, Produk Baja
Lapis},
        abstract = {The Indonesian National Standard (SNI) is a mandatory regulation that must be met by business actors in the trade of certain products, including light steel. However, there are still business actors who trade products without an SNI certificate, as seen in the case of PT. Indometal Prima Perkasa Cikande. This
poses risks to consumers and violates the provisions of Law Number 7 of 2014
concerning Trade. This study aims to examine and determine the responsibility of PT. Indometal Prima Perkasa for trading zinc-coated steel without an Indonesian National Standard (SNI) certificate and to examine and determine the legal
protection for consumers regarding the trade of zinc-coated steel products
without an SNI certificate. This research employs a normative juridical method
with a statutory and case study approach. Data is obtained through literature studies and interviews with various relevant parties, such as regulators and
consumers. The results of the study indicate that business actors who fail to
comply with SNI certification obligations violate Article 57 of Law Number 7 of 2014 concerning Trade. This violation may result in administrative sanctions,
including fines, product recalls, or business activity termination. Moreover, non- compliance with SNI negatively impacts consumer protection, as consumers are at risk of using products that do not meet safety and quality standards. The case of PT. Indometal Prima Perkasa demonstrates that violations of this obligation,
whether due to negligence or intent, lead to legal liability. The state is obliged to provide preventive and repressive mechanisms to protect consumer rights. The government, through relevant ministries such as the Ministry of Trade and the National Standardization Agency (BSN), as well as regional authorities such as the Office of Cooperatives, Industry, and Trade, must enhance market surveillance and conduct continuous educational campaigns on the importance of choosing SNI-certified products.},
             url = {https://eprints.untirta.ac.id/49523/}
}