TY  - THES
N1  - Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945
mengharuskan segala bentuk penyelenggaraan negara berlandaskan pada peraturan
yang jelas dan tertulis. Namun, dengan adanya Pasal 2 Ayat (1) KUHP Nasional yang
mengakomodasi konsep living law, muncul perdebatan terkait kepastian hukum dalam
penerapan asas legalitas. Konsep living law memungkinkan pemidanaan berdasarkan
hukum yang hidup dalam masyarakat, meskipun tidak secara eksplisit diatur dalam
perundang-undangan tertulis. Hal ini bertentangan dengan asas legalitas yang secara
tegas menyatakan bahwa tidak ada pidana tanpa aturan tertulis sebelumnya (nullum
crimen sine lege). Perbedaan ini menimbulkan permasalahan dalam penegakan hukum,
terutama dalam menjamin kepastian hukum yang merupakan elemen fundamental
dalam sistem hukum nasional. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji problematika
integrasi living law terhadap asas legalitas dalam KUHP Nasional serta dampaknya
terhadap kepastian hukum di Indonesia. Teori yang digunakan dalam penyusunan
penelitian ini adalah teori living law dan teori kepastian hukum. Metode yang digunakan
adalah metode yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian menggunakan pendekatan
perundang-undangan. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder dengan bahan
hukum primer, sekunder, dan tersier. Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah
penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan. Hasil
penelitian ini menunjukan bahwa penerapan living law dalam KUHP Nasional
berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum karena interpretasi yang beragam dan
belum adanya prosedur baku dalam pengimplementasiannya. Penerapan living law
dalam KUHP Nasional berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum karena
hukum adat yang tidak tertulis dan dapat bertentangan dengan prinsip lex certa yang
menekankan bahwa hukum pidana harus dirumuskan secara eksplisit dalam
peraturan tertulis agar dapat diterapkan secara adil dan tidak subjektif.
Y1  - 2025///
AV  - restricted
UR  - https://eprints.untirta.ac.id/49408/
EP  - 97
M1  - sarjana
A1  - Lestari, Resti Maya
PB  - Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
ID  - eprintuntirta49408
N2  - Indonesia as a state of law based on Article 1 Paragraph (3) of the 1945 Constitution
requires all forms of state administration to be based on clear and written regulations.
However, with the existence of Article 2 Paragraph (1) of the National Criminal Code
that accommodates the concept of living law, a debate arises regarding legal certainty
in the application of the principle of legality. The concept of living law allows
criminalisation based on the laws that live in the community, even though it is not
explicitly regulated in written legislation. This is contrary to the principle of legality,
which explicitly states that there is no punishment without prior written rules (nullum
crimen sine lege). This difference creates problems in law enforcement, especially in
ensuring legal certainty which is a fundamental element in the national legal system.
This research aims to examine the problematic integration of living law to the principle
of legality in the National Criminal Code and its impact on legal certainty in Indonesia.
The theories used in the preparation of this research are living law theory and legal
certainty theory. The method used is normative juridical method with research
specification using statutory approach. The data source used is secondary data with
primary, secondary, and tertiary legal materials. The type of research used is qualitative
research with data collection techniques in the form of literature study. The results of
this study indicate that the application of living law in the National Criminal Code has
the potential to cause legal uncertainty due to diverse interpretations and the absence
of standardised procedures in its implementation. The application of living law in the
National Criminal Code has the potential to cause legal uncertainty due to unwritten
customary law and can conflict with the principle of lex certa which emphasises that
criminal law must be formulated explicitly in written regulations in order to be applied
fairly and not subjectively.
KW  - Principle of Legality
KW  -  Living Law
KW  -  National Criminal Code
Asas Legalitas
KW  -  Living Law
KW  -  KUHP Nasional
TI  - PROBLEMATIKA PENERAPAN LIVING LAW TERHADAP ASAS LEGALITAS BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA
ER  -