@phdthesis{eprintuntirta49401,
          school = {UNIVERSITAS SULTAN AGRNG TIRTAYASA},
           title = {KEKUATAN HUKUM SK PNS SEBAGAI JAMINAN DALAM
PERJANJIAN KREDIT DI BANK BJB CABANG SERANG
DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7
TAHUN 1992 SEBAGAIMANA DIUBAH MENJADI
UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1998
TENTANG PERBANKAN},
          author = {Warih Ayu Indah Kusumo},
            year = {2025},
            note = {Penelitian ini membahas kekuatan hukum Surat Keputusan (SK) PNS
menjadi dalam perspektif Jaminan Kredit, dilihat dari sudut Peraturan perundang-
undangan di Indonesia. Permasalahan utama yang diangkat adalah bagaimana
kekuatan hukum dari SK tersebut serta bagaimana implementasinya di dunia
Perbankan di Indonesia, khususnya dalam konteks pelaksanaan jaminan kredit
Perbankan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis
sejauh mana kekuatan hukum yang melekat pada SK PNS serta bagaimana
realisasinya di lapangan. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis
normatif dan yuridis empiris. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan
Officer Operational Kredit bank BJB, sedangkan data sekunder berasal dari
peraturan perundang-undangan, literatur, serta dokumen terkait.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa SK PNS memiliki kekuatan hukum
yang bersifat konstitutif dan final, yang berarti SK tersebut merupakan bentuk
pengesahan resmi dari negara terhadap status kepegawaian seseorang. Namun,
dalam implementasinya masih terdapat beberapa kendala, antara lain jaminan
kepastian pembayaran kredit dalam hal debitur atau PNS mengalami wanprestasi,
hal tersebut setidaknya bisa diantisipasi dengan menerapkan prinsip kehati-hatian
dalam pemberian kredit kepada PNS. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa
SK PNS memiliki kekuatan hukum yang kuat dan sah, namun perlu adanya
peningkatan koordinasi dan pemahaman antar aparat pelaksana agar
implementasinya berjalan efektif dan efisien. Penelitian ini memberikan
kontribusi terhadap penguatan jaminan pemberian kredit secara prudential
(kehati-hatian).},
        keywords = {Decree, Civil Servant, Legal Strength, Prudential.
Surat keputusan, PNS, Kekuatan Hukum, prudential.},
        abstract = {This study discusses the legal strength of the Civil Servant Appointment
Decree (Surat Keputusan or SK PNS) from the perspective of credit collateral,
viewed from the standpoint of Indonesian statutory regulations. The main issue
raised is the legal power of the SK itself and its implementation in the banking
world in Indonesia, specifically in the context of using it as collateral for bank
credit. The aim of this research is to understand and analyze the extent of the
legal strength attached to the SK PNS and how it is realized in practice. This
study uses a normative juridical and empirical juridical approach. Primary data
were obtained through interviews with the Credit Operations Officer at BJB Bank,
while secondary data were sourced from laws and regulations, literature, and
related documents The research findings indicate that the SK PNS has a
constitutive and final legal strength, meaning it is an official endorsement by the
state of a person's civil servant status. However, there are still some challenges in
its implementation, including ensuring payment certainty in cases where the
debtor (civil servant) defaults. These risks can at least be mitigated by applying
the principle of prudence in granting credit to civil servants.
The conclusion of this study is that the SK PNS has strong and legitimate
legal power, but there needs to be improved coordination and understanding
among implementing officers to ensure effective and efficient implementation.
This research contributes to strengthening prudent credit guarantee practices.},
             url = {https://eprints.untirta.ac.id/49401/}
}