%0 Thesis %9 S1 %A FEBRIANI, ERIKA %A UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA, %A FAKULTAS HUKUM, %A ILMU HUKUM, %B ILMU HUKUM %D 2025 %F eprintuntirta:49392 %I UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA %K Diplomatic Bags, Abuse, Diplomatic Representatives Diplomatic Bags, Penyalahgunaan, Perwakilan Diplomatik %P 98 %T PENYALAHGUNAAN DIPLOMATIC BAGS OLEH PERWAKILAN DIPLOMATIK NEGARA PENGIRIM DITINJAU BERDASARKAN KONVENSI WINA TAHUN 1961 TENTANG HUBUNGAN DIPLOMATIK (STUDI KASUS PENYELUNDUPAN BARANG ANTIK OLEH DUTA BESAR UNI EMIRAT ARAB DI MESIR) %U https://eprints.untirta.ac.id/49392/ %X Diplomatic bags are one of the facilities regulated in the 1961 Vienna Convention on Diplomatic Relations, which aims to protect communications and goods sent by diplomatic representatives by providing immunity rights against inspection or confiscation by the recipient country. This study aims to determine how the legal arrangements regarding the use of diplomatic bags in the 1961 Vienna Convention on Diplomatic Relations, as well as to determine the effectiveness of the 1961 Vienna Convention on Diplomatic Relations against the misuse of diplomatic bags by diplomatic representatives of the sending country (case study of smuggling antiques by the Ambassador of the United Arab Emirates in Egypt). The theories used in this research are the theory of legal effectiveness and the principle of diplomatic immunity. The method used in this research is the normative juridical method. The results of this study are: First, that the use of diplomatic bags is regulated in Article 27 of the 1961 Vienna Convention on Diplomatic Relations, specifically paragraphs (3) and (4), the provisions confirm that diplomatic bags cannot be opened or detained, the use of diplomatic bags may only contain diplomatic documents or items intended for official use, and there must be external signs explaining that the package is a diplomatic bag. Second, the 1961 Vienna Convention on Diplomatic Relations is considered less effective in dealing with the abuse of diplomatic immunity, as seen in the case of the smuggling of antiques by the UAE Ambassador in Egypt, due to the absence of strict sanction provisions and third-party monitoring mechanisms. Settlement can only be done by taking persona non grata action. %Z Diplomatic bags merupakan salah satu fasilitas yang diatur dalam Konvensi Wina Tahun 1961 tentang Hubungan Diplomatik, yang bertujuan untuk melindungi komunikasi dan barang yang dikirimkan oleh perwakilan diplomatik dengan memberikan hak imunitas terhadap pemeriksaan atau penyitaan oleh negara penerima. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan hukum mengenai penggunaan diplomatic bags dalam Konvensi Wina Tahun 1961 tentang Hubungan Diplomatik, serta mengetahui efektivitas Konvensi Wina Tahun 1961 tentang Hubungan Diplomatik terhadap tindakan penyalahgunaan diplomatic bags oleh perwakilan diplomatik negara pengirim (studi kasus penyelundupan barang antik oleh Duta Besar Uni Emirat Arab di Mesir). Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori efektivitas hukum dan prinsip kekebalan diplomatik. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif. Hasil dari penelitian ini adalah: Pertama, bahwa penggunaan diplomatic bags diatur dalam Pasal 27 Konvensi Wina Tahun 1961 tentang Hubungan Diplomatik, khususnya ayat (3) dan (4), ketentuan tersebut menegaskan bahwa diplomatic bags tidak dapat dibuka atau ditahan, penggunaan diplomatic bags hanya boleh berisi dokumen diplomatik atau barang yang dimaksudkan untuk penggunaan resmi, serta harus ada tanda-tanda eksternal yang menjelaskan bahwa paket tersebut merupakan diplomatic bags. Kedua, Konvensi Wina Tahun 1961 tentang Hubungan Diplomatik dinilai kurang efektif dalam menangani penyalahgunaan kekebalan diplomatik, sebagaimana terlihat dalam kasus penyelundupan barang antik oleh Duta Besar UEA di Mesir, karena tidak adanya ketentuan sanksi yang tegas serta mekanisme pengawasan pihak ketiga. Penyelesaian hanya dapat dilakukan dengan melakukan tindakan persona non grata.