TY  - THES
Y1  - 2025///
N1  - Menghadapi dinamika global, pertumbuhan ekonomi di Indonesia terus
berkembang, melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik
Swasta (BUMS) dan Badan Usaha Milik Koperasi. Dalam hal ini peneliti melihat
permasalahan-permasalahan yang terjadi di Primer Koperasi Karyawan Krakatau
Steel) PRIMKOKAS, permasalahan ini nampak terjadi adanya tindakan gagal
pengembalian dana simpanan tersebut. Namun, para anggota tidak mendapatkan
perlindungan hukum dan tanggung jawab hukum yang diberikan PRIMKOKAS
maupun pemerintah terkait peraturan yang ada. Penelitian ini bertujuan untuk
mengetahui upaya perlindungan hukum terhadap hak-hak anggota koperasi dan
bentuk tanggung jawab pengurus PRIMKOKAS. Jenis penelitian yang digunakan
dalam penelitian skripsi ini adalah normatif empiris, yaitu penelitian yang
dilakukan empiris untuk memperoleh kebenaran realita dalam masyarakat dan
disesuaikan dengan peraturan hukum yang berlaku. Untuk mencapai tujuan dalam
penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu penelitian
kepustakaan dan wawancara sebagai data primer untuk selanjutnya di
konstruksikan dalam suatu kesimpulan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan
bahwa lemahnya perlindungan hukum karena adanya ketidakseimbangan kekuatan
pada anggota koperasi dengan pengurus atau pengelola koperasi. Maka dapat
disimpulkan bahwa adanya kelemahan perlindungan hukum, pengawasan terhadap
pengelolaan koperasi, tidak adanya transparansi, sehingga anggota koperasi
seringkali memiliki keterbatasan akses informasi mengenai kondisi keuangan,
sehingga diperlukannya regulasi lebih lanjut terkait perlindungan hukum untuk
melindungi hak-hak anggota koperasi. Tanggung jawab hukum yang dapat
dikenakan kepada pengurus PRIMKOKAS adalah tanggung jawab mutlak artinya
harus bertanggung jawab penuh atas kerugian yang timbul, pengelolaan koperasi
tersebut harus transparan dan akuntabel.
UR  - https://eprints.untirta.ac.id/49292/
AV  - restricted
EP  - 107
A1  - QATRUNNADA, QONITA
M1  - sarjana
N2  - Facing global dynamics, economic growth in Indonesia continues to develop,
through State-Owned Enterprises (BUMN), Private-Owned Enterprises (BUMS)
and Cooperative-Owned Enterprises. In this case the researcher looked at the
problems that occurred at PRIMKOKAS, this problem appeared to occur due to the
failure to return the savings funds. However, members do not receive legal
protection and legal responsibility provided by PRIMKOKAS or the government
regarding existing regulations. This research aims to determine legal protection
efforts for the rights of cooperative members and the forms of responsibility of
PRIMKOKAS management. The type of research used in this thesis research is
normative empirical, namely research conducted empirically to obtain the truth of
reality in society and adapted to applicable legal regulations. To achieve the
objectives of this research, the data collection techniques used were library
research and interviews as primary data to then be constructed into a conclusion.
The results of this research indicate that legal protection is weak due to an
imbalance of power between cooperative members and cooperative administrators
or managers. So it can be concluded that there are weaknesses in legal protection,
supervision of cooperative management, lack of transparency, so that cooperative
members often have limited access to information regarding financial conditions,
so that further regulations regarding legal protection are needed to protect the
rights of cooperative members. The legal responsibility that can be imposed on
PRIMKOKAS management is absolute responsibility, meaning that they must be
fully responsible for losses that arise, the management of the cooperative must be
transparent and accountable.
PB  - UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA
ID  - eprintuntirta49292
TI  - PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANGGOTA KOPERASI
ATAS TINDAKAN GAGAL PENGEMBALIAN DANA SIMPANAN PADA
PRIMER KOPERASI KARYAWAN KRAKATAU STEEL
KW  - Cooperatives
KW  -  Legal Protection
KW  -  Legal Responsibility.
Koperasi
KW  -  Perlindungan Hukum
KW  -  Tanggung Jawab Hukum.
ER  -