TY  - THES
N2  - Itsbat nikah is an effort to validate a marriage by the Religious Court. The
application for confirmation is not always granted by the Judge as in Determination
Number 2073/Pdt.P/2023/PA.Srg. In this determination, the applicant submitted a
request for confirmation of marriage to obtain legality for his/her marriage.
However, in the document attached to the Supreme Court Decision Directory, the
Panel of Judges decided to reject the application for confirmation of marriage
without providing the factors that caused the decision to be made. In this case, it
means that the rejection of the application for confirmation of marriage violates the
provisions of Article 7 Paragraph 3 letter e of Law Number 1 of 1974 concerning
Marriage. This research examines the legal review regarding the rejection of a
marriage itsbat application regarding marital status and children, as well as the
judge's considerations in deciding a marriage itsbat application case. Using
normative juridical methods, statutory approaches and conceptual approaches. The
data sources used are primary data and secondary data, with data collection
techniques in the form of literature study, observation and interviews as well as
research locations are the Serang Religious Court and the Sultan Ageng Tirtayasa
University Law Library. The results of the study show that the Judge rejected the
applicants' marriage confirmation request because Applicant I is a divorced
widower who already has 3 children, and when the marriage confirmation
application was submitted, Applicant I could not provide a divorce certificate.
Moreover, the documents that have been published in the Supreme Court Decision
Directory were purely an error when uploading. The conclusion of this study is that
the decision provides clear legal certainty and the applicants' marital status and
children?s legitimacy remain invalid according to state law.
PB  - UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA
ID  - eprintuntirta49265
KW  - itsbat nikah
KW  -  marital status
KW  -  child status
Itsbat Nikah
KW  -  Status Perkawinan
KW  -  Status Anak
TI  - TINJAUAN TERHADAP STATUS PERKAWINAN DAN ANAK AKIBAT PENOLAKAN PERMOHONAN ITSBAT NIKAH MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM (Studi Kasus Penetapan Pengadilan Agama Serang Perkara No. 2073/Pdt.P/2023/PA.Srg)
A1  - FAYZA, NABILA
M1  - sarjana
UR  - https://eprints.untirta.ac.id/49265/
AV  - restricted
EP  - 115
Y1  - 2025///
N1  - Itsbat nikah merupakan upaya pengesahan perkawinan oleh Pengadilan Agama. Permohonan itsbat tidak selalu dikabulkan oleh Hakim sebagaimana Penetapan Nomor 2073/Pdt.P/2023/PA.Srg. Pada penetapan tersebut pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah untuk mendapatkan legalitas terhadap perkawinannya. Namun, dalam dokumen yang terlampir pada Direktori Putusan Mahkamah Agung, Majelis Hakim menetapkan untuk menolak permohonan itsbat nikah tersebut tanpa memberikan faktor-faktor yang menjadi penyebab ketetapan tersebut dilakukan. Dalam hal ini, artinya penolakan permohonan itsbat nikah melanggar ketentuan pada Pasal 7 Ayat (3) huruf e Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Penelitian ini mengkaji terkait tinjauan hukum penolakan permohonan itsbat nikah terhadap status perkawinan dan anak, serta apa pertimbangan Hakim dalam menetapkan perkara permohonan itsbat nikah tersebut. Menggunakan metode yuridis normatif, pendekatan Undang-Undang dan pendekatan konseptual. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder, dengan teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan, observasi dan wawancara serta lokasi penelitian yang dikunjungi adalah Pengadilan Agama Serang dan Perpustakaan Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Adapun hasil penelitian ini yaitu Hakim menolak permohonan itsbat nikah para pemohon dikarenakan pemohon I merupakan duda cerai yang telah memiliki 3 orang anak. dan pada saat permohonan itsbat nikah ini diajukan, pemohon I tidak dapat memberikan akta cerai. Kemudian, dokumen yang sudah dipublikasikan pada Direktori Putusan Mahkamah Agung murni kesalahan ketika mengunggah. Kesimpulan pada penelitian ini ketetapan tersebut memiliki kepastian hukum yang jelas dan terhadap status perkawinan dan anak para pemohon tetap tidak sah menurut negara.
ER  -