@phdthesis{eprintuntirta48991,
            year = {2024},
          author = {Haekal Fazal Yakhsa},
          school = {Universitas Sultan Ageng Tirtayasa},
           title = {IMPLIKASI PERAN FUNGSI KOMISI PEMILIHAN UMUM  
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017  
TENTANG PEMILIHAN UMUM TERHADAP PEMILIHAN  
PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2024},
            note = {Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan sebuah negara kesatuan
yang berbentuk republik dan menjalankan pemerintahan dalam bentuk
demokrasi. Dalam Pasal 22 E Ayat 5 Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia 1945 yang berbunyi ?Pemilihan umum
diselenggarakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum yang bersifat
nasional, tetap, dan mandiri?. Namun, dalam praktiknya masih terdapat
permasalahan pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2024. Penelitian
ini mengkaji permasalahan yang dihadapi oleh Komisi Pemilihan Umum
dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024, dengan tujuan
Untuk mengetahui dan memahami pelaksanaan fungsi Komisi Pemilihan
Umum dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024. Teori yang
digunakan dalam penelitian ini yaitu teori demokrasi pancasila dan
kewenangan hukum. Metode yang digunakan berupa yuridis normatifempiris melalui pendekatan perundang-undangan dan kasus. Penelitian ini
bersifat deskriptif-analitis dengan memanfaatkan data primer dari
wawancara serta data sekunder dari studi literatur. Pengumpulan data
dilakukan melalui penelitian lapangan dan kepustakaan, sementara analisis
data menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini
menunjukan bahwa Komisi Pemilihan Umum dalam praktik
penyelenggaraannya telah diatur dalam Undang-Undang. Namun dalam
pelaksanaannya masih terdapat permasalahan yang dihadapi oleh KPU
dalam pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024.
Meskipun KPU telah bekerja menurut Undang-Undang, namun dalam
praktiknya sepenuhnya tidak mengikuti. Oleh karna itu kedepannya KPU
perlu memperkuat koordinasi dengan berbagai pihak, termasuk
pemerintah, partai politik, dan lembaga pengawas, guna mengatasi
permasalahan teknis maupun administratif yang kerap muncul.},
        abstract = {The Unitary State of the Republic of Indonesia is a unitary state with a 
republican form of government operating under a democratic system. 
Article 22E season 5 of the 1945 Constitution mandates that "General 
elections are organized by a General Election Commission that is 
national, permanent, and independent." However, challenges persist in the 
2024 Presidential and Vice-Presidential Election. This study examines 
issues faced by the General Election Commission in implementing its 
functions during the 2024 election. Using Pancasila democracy and legal 
authority theories, the research adopts a normative-empirical juridical 
method through statutory and case approaches. Data was collected 
through field studies and literature reviews, analyzed qualitatively. The 
findings reveal that, while KPU operations are regulated by law, practical 
execution often diverges. Strengthened coordination with stakeholders, 
including the government, political parties, and oversight institutions, is 
crucial to addressing recurring technical and administrative challenges.},
        keywords = {The Functional Role, General Election Commision, 
Presdiential Election
Peran Fungsi, KPU, Pemilu Presiden 2024},
             url = {https://eprints.untirta.ac.id/48991/}
}