%0 Thesis
%9 S1
%A Ghassani, Fadwa Adzkia
%A Universitas Sultan Ageng Tirtayasa,
%A Fakultas Hukum,
%A Ilmu Hukum,
%B FAKULTAS HUKUM
%D 2025
%F eprintuntirta:48990
%I UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA
%K Fulfillment of Rights, Child Support, Divorce  Pemenuhan Hak, Nafkah Anak, Perceraian
%P 106
%T PEMENUHAN HAK NAFKAH ANAK PASCA PERCERAIAN BERDASARKAN UNDANG – UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM  (Studi Putusan Nomor 4008/Pdt.G/2017/PA.Tgrs)
%U https://eprints.untirta.ac.id/48990/
%X The economic impact arising from divorce includes the failure to fulfill a child's basic rights, particularly the right to education. Following the divorce, the father bears the obligation to provide maintenance (nafaqah) for his five children. Nevertheless, the father has consistently failed to perform his duty in providing for the children's daily living expenses and educational needs.  The legal issues examined in this study are: (1) whether the fulfillment of the child’s right to maintenance after divorce is regulated under Law Number 16 of 2019 amending Law Number 1 of 1974 concerning Marriage and the Compilation of Islamic Law (KHI); and (2) the legal consequences arising from the non-fulfillment of a child's right to maintenance after divorce, as adjudicated in Religious Court Decision Number 4008/Pdt.G/2017/PA.Tgrs. This research is grounded in the theory of justice and the theory of maslahah (public interest). The methodology employed is normative juridical research using statutory and case approaches, with primary data obtained through interviews and secondary data through literature review, analyzed qualitatively and presented descriptively. In practice, the Religious Court Decision Number 4008/Pdt.G/2017/PA.Tgrs concerning child maintenance post-divorce was never executed. Upon divorce, the Defendant neither initiated discussion regarding maintenance nor fulfilled any financial obligations toward the children, leaving the Plaintiff solely responsible for the children's welfare. In accordance with Law Number 16 of 2019 and the Compilation of Islamic Law, a father remains legally obligated to provide maintenance for his children even after divorce. However, the legal consequences of the father's failure to fulfill
%Z Dampak perceraian dalam segi ekonomi mengakibatkan tidak terpenuhinya kebutuhan dasar seorang anak termasuk hak anak untuk mendapatkan pendidikan yang semestinya ia dapatkan. Adanya perceraian ini memberikan kewajiban kepada Ayah untuk menafkahi kelima anaknya. Pemberian nafkah anak untuk kehidupan sehari-hari dan kepentingan pendidikan tidak pernah diberikan oleh Ayahnya. Adapun identifikasi masalah dari penelitian ini adalah apakah pemenuhan hak nafkah anak pasca perceraian diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta menurut Kompilasi Hukum Islam dan Bagaimana akibat hukum jika tidak terpenuhinya hak nafkah anak pasca perceraian dalam Putusan Pengadilan Agama Nomor 4008/Pdt.G/2017/PA.Tgrs. Teori yang digunakan teori keadilan dan teori mashlahat. Metode penelitian menggunakan yuridis normatif dengan spesifikasi pendekatan kasus dan perundang-undangan dan menggunakan sumber data primer berupa wawancara dan sumber data sekunder berupa kepustakaan serta teknik kualitatif menganalisis data yang diperoleh secara desriptif analitis. Putusan Pengadilan Agama Nomor 4008/Pdt.G/2017/PA.Tgrs mengenai nafkah anak setelah perceraian tidak pernah dilaksanakan. Sejak bercerai, Tergugat tidak membahas atau memberikan nafkah, sehingga seluruh kebutuhan anak ditanggung oleh Penggugat. Padahal, sesuai Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Kompilasi Hukum Islam, ayah tetap wajib memberikan nafkah kepada anak meskipun telah bercerai. Akibat hukum dari tidak dipenuhinya nafkah ini tidak memiliki dasar yang diatur dalam amar putusan oleh Majelis Hakim.