eprintid: 48961 rev_number: 19 eprint_status: archive userid: 21993 dir: disk0/00/04/89/61 datestamp: 2025-05-23 02:21:57 lastmod: 2025-05-23 02:21:57 status_changed: 2025-05-23 02:21:57 type: thesis metadata_visibility: show creators_name: JULAEHA, SITI creators_id: 1111190044 contributors_type: http://www.loc.gov/loc.terms/relators/THS contributors_type: http://www.loc.gov/loc.terms/relators/THS contributors_name: Mohas, Muhyi contributors_name: Fathurokhman, Ferry contributors_id: 196109212000121001 contributors_id: 198102152006041001 corp_creators: UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA corp_creators: FAKULTAS HUKUM corp_creators: JURUSAN ILMU HUKUM title: EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM PIDANA DALAM PERSPEKTIF KEADILAN TERHADAP KORBAN KEKERASAN SEKSUAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2022 TENTANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL (TPKS) DI POLRES PANDEGLANG ispublished: pub subjects: K1 divisions: IH divisions: FH full_text_status: restricted keywords: Effectiveness, Law Enforcement, Victims of Criminal Sexual Violence. Efektivitas, Penegakan Hukum, Korban Pidana Kekerasan Seksual. note: Kekerasan seksual yang menjadi fenomena miris terjadi di berbagai wilayah hukum negara kita. Data Komnas perempuan sepanjang 2020 sampai 2021 selalu mengalami kenaikan kasus, hal ini mendorong DPR untuk mengesahkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS) menjadi Undang-Undang Nomor 12 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) pada tahun 2022. Tentunya ini seperti hujan deras dikala kekeringan melanda kepastian hukum bagi korban kekerasan seksual. tetapi pada nyatanya, sejak UU tersebut diundangkan, penegak hukum belum kunjung menegakan peraturan tersebut dengan semestinya. Pada wilayah hukum Polres Pandeglang khusunya, ditemukan fakta dimana belum ada kasus kekerasan seksual yang diputus menggunakan UU TPKS, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum. Untuk melihat seberapa jauh efektivitas penegakan hukumnya, penulis menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan jenis penelitian kualitatif. Beberapa sumber data yang penulis peroleh berasal dari data primer berupa wawancara dengan narasumber dalam penelitian ini yaitu Unit PPA Polres Pandeglang, serta data sekunder berupa acuan peraturan perundang-undangan seperti KUHP dan UU No. 12 Tahun 2022 tentang TPKS. Penelitian ini menekankan pada seberapa efektif UU TPKS yang sudah diundangkan untuk segera dilaksanakan oleh aparat penegak hukum demi kepastian dan keadilan hukum pidana. Dan juga penelitian ini memberikan pandangan akan perbedaan peraturan mengenai kekerasan seksual yang terdapat dalam UndangUndang sebelum UU TPKS ini disahkan, seperti UU PKDRT, UU TPPO, KUHAP, UU ITE serta peraturan lain menggunakan pendekatan kebijakan hukum pidana. Penelitian ini membuka pengkajian pembaruan hukum UU TPKS yang lebih berkeadilan bagi korban kekerasan seksual, yang pada peraturan sebelumnya (korban) tidak menjadi subjek yang dilindungi kepentingannya. Dengan demikian adanya peraturan mengenai TPKS menjadi sarana penal dan sarana non penal. Sarana penal menjadi upaya “pengobatan simptomatik” atau mengobati gejala/masalah yang sudah terjadi. Sedangkan sarana non penal menjadi upaya “Pengobatan Kausatif” yang berfungsi mencegah sebab-sebab terjadinya tindak pidana kekerasan seksual. Sehingga kepolisian sebagai pintu utama korban dalam berupaya mendapat akses keadilan harus segera mengimplementasikan peraturan tersebut dengan efektif. abstract: Sexual violence is a sad phenomenon that occurs in various jurisdictions of our country. Data from Komnas Perempuan from 2020 to 2021 has always increased cases, this has prompted the DPR to pass the Bill on the Elimination of Sexual Violence (PKS) into Law Number 12 concerning Criminal Acts of Sexual Violence (TPKS) in 2022. Of course, this is like a heavy rain when drought hits legal certainty for victims of sexual violence. But in fact, since the law was enacted, law enforcement has not yet enforced the regulation properly. In the jurisdiction of Pandeglang Police in particular, it is found that there is no case of sexual violence that has been decided using the TPKS Law, thus creating legal uncertainty. To see how far the effectiveness of law enforcement is, the author uses empirical legal research methods with qualitative research types. Some of the data sources obtained by the author come from primary data in the form of interviews with resource persons in this study, namely the PPA Unit of Pandeglang Police, as well as secondary data in the form of statutory references such as the Criminal Code and Law No. 12 of 2022 concerning TPKS. This research emphasizes on how effective the TPKS Law that has been enacted to be immediately implemented by law enforcement officials for the certainty and justice of criminal law. And also this research provides a view of the differences in regulations regarding sexual violence contained in the Law before the TPKS Law was passed, such as the PKDRT Law, TPPO Law, KUHAP, ITE Law and other regulations using a criminal law policy approach. This research opens an assessment of the legal reform of the TPKS Law that is more just for victims of sexual violence, which in previous regulations (victims) were not the subject of protected interests. Thus the existence of regulations regarding TPKS becomes a penal means and non-penal means. Penal means become an effort to "symptomatic treatment" or treat symptoms / problems that have occurred. Meanwhile, non-punitive means become an effort of "Causative Treatment" which functions to prevent the causes of criminal acts of sexual violence. So that the police as the main door for victims in trying to get access to justice must immediately implement these regulations effectively. date: 2024 date_type: published pages: 136 institution: UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA department: FAKULTAS HUKUM thesis_type: sarjana thesis_name: sarjana citation: JULAEHA, SITI (2024) EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM PIDANA DALAM PERSPEKTIF KEADILAN TERHADAP KORBAN KEKERASAN SEKSUAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2022 TENTANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL (TPKS) DI POLRES PANDEGLANG. S1 thesis, UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA. document_url: https://eprints.untirta.ac.id/48961/2/SITI%20JULAEHA_1111190044_02.pdf document_url: https://eprints.untirta.ac.id/48961/3/SITI%20JULAEHA_1111190044_03.pdf document_url: https://eprints.untirta.ac.id/48961/4/SITI%20JULAEHA_1111190044_04.pdf document_url: https://eprints.untirta.ac.id/48961/5/SITI%20JULAEHA_1111190044_05.pdf document_url: https://eprints.untirta.ac.id/48961/7/SITI%20JULAEHA_1111190044_REF.pdf document_url: https://eprints.untirta.ac.id/48961/8/SITI%20JULAEHA_1111190044_LAMP.pdf document_url: https://eprints.untirta.ac.id/48961/9/SITI%20JULAEHA_1111190044_FULLTEXT.pdf document_url: https://eprints.untirta.ac.id/48961/19/SITI%20JULAEHA_1111190044_01.pdf