@phdthesis{eprintuntirta48811,
            note = {Implementasi pelindungan hak setelah bekerja bagi Pekerja Migran Indonesia
(PMI) oleh Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI)
Banten menjadi bagian penting dari upaya negara dalam menjamin hak PMI
sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun
2017. Ketentuan tersebut mencakup pelindungan berupa fasilitasi kepulangan ke
daerah asal, penyelesaian hak yang belum terpenuhi, penanganan bagi PMI yang
sakit atau meninggal dunia, rehabilitasi dan reintegrasi sosial, serta pemberdayaan
ekonomi bagi PMI dan keluarganya. Penelitian ini mengidentifikasi bagaimana
implementasi pelindungan hak setelah bekerja bagi Pekerja Migran Indonesia oleh
Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Banten
berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja
Migran Indonesia dan hambatan serta solusi dalam pelaksanaannya. Teori yang
digunakan dalam penelitian ini adalah teori perlindungan hukum dan teori negara
kesejahteraan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan
spesifikasi deskriptif analitis, serta sumber data primer dan sekunder. Teknik
pengumpulan data pada penelitian ini meliputi studi lapangan dan studi
kepustakaan. Analisis data dilakukan dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa BP3MI Banten telah berusaha melaksanakan pelindungan
sesuai dengan peraturan yang berlaku, namun masih menghadapi berbagai
hambatan seperti kurangnya sumber daya manusia, kurangnya anggaran, sistem
informasi yang belum terintegrasi, kurangnya sosialisasi kepada masyarakat,
keterbatasan kerjasama dengan negara tujuan masalah dalam penegakan hukum,
keterbatasan akses dan infrastruktur di daerah, dan peran agen perekrutan yang
tidak profesional. Oleh karena itu, peningkatan edukasi, sistem informasi yang
terintegrasi, dan kerjasama dengan negara tujuan menjadi solusi penting untuk
memperbaiki pelindungan hak bagi PMI.},
          author = {ARINDHITA RENATA EKA PRATIWI},
          school = {Universitas Sultan Ageng Tirtayasa},
           title = {IMPLEMENTASI PELINDUNGAN HAK SETELAH BEKERJA BAGI PEKERJA MIGRAN INDONESIA OLEH BP3MI BANTEN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2017 TENTANG PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA},
            year = {2025},
        abstract = {The implementation of post-employment protection for Indonesian Migrant
Workers (PMI) by the Indonesian Migrant Worker Protection Service Center
(BP3MI) Banten is an essential part of the government's effort to ensure the rights
of PMI as stipulated in Article 24 paragraph (1) of Law Number 18 of 2017
concerning the Protection of Indonesian Migrant Workers. This provision includes
protection in the form of assistance for returning to their place of origin, resolution
of outstanding rights, handling of sick or deceased PMI, social rehabilitation and
reintegration, as well as economic empowerment for PMI and their families.This
study identifies how the post-employment protection of PMI is implemented by
BP3MI Banten based on Law Number 18 of 2017, and examines the obstacles and
solutions encountered in its implementation. The research is grounded in the theory
of legal protection and the theory of the welfare state. It employs an empirical
juridical method with a descriptive-analytical specification and uses both primary
and secondary data sources. Data collection techniques include field research and
literature review. The data is analyzed using a qualitative approach. The findings
indicate that BP3MI Banten has made efforts to implement protection in accordance
with existing regulations. However, several challenges remain, such as limited
human resources, insufficient budget, unintegrated information systems, lack of
public outreach, limited cooperation with destination countries, issues in law
enforcement, poor regional access and infrastructure, and the role of unprofessional
recruitment agents. Therefore, improving public education, developing an
integrated information system, and strengthening cooperation with destination
countries are essential solutions to enhance the protection of PMI rights.},
        keywords = {Protection, Indonesian Migrant Workers, BP3MI.
Pelindungan, Pekerja Migran Indonesia, BP3MI.},
             url = {https://eprints.untirta.ac.id/48811/}
}