<> "The repository administrator has not yet configured an RDF license."^^ . <> . . . "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH ATAS EKSEKUSI JAMINAN KREDIT OLEH BANK BJB KANTOR CABANG KHUSUS BANTEN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG – UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10TAHUN 1998 TENTANGPERUBAHAN ATAS UNDANG – UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1992 TENTANG PERBANKAN \r\n(Studi Kasus Pelaksanaan Lelang di KPKNL Serang)"^^ . "The execution auction of mortgage rights under Article 6 of the Mortgage Law often\r\nleads to legal disputes, particularly from debtors who feel disadvantaged by the low\r\nlimit price set by creditors. In some cases, even though the limit price is determined\r\nbased on an assessment by a Public Appraisal Service Office (Kantor Jasa Penilai\r\nPublik – KJPP), debtors believe that the valuation does not reflect the fair market\r\nvalue of the collateral. This has led some debtors to seek a reassessment from another\r\nKJPP, resulting in significantly higher market and liquidation values compared to the\r\nlimit price set by the creditor. In certain instances, the limit price determined by the\r\ncreditor is even lower than the liquidation value obtained by the debtor’s\r\nreassessment, raising concerns about fairness and transparency in the auction\r\nprocess. This study aims to analyze the mechanism of mortgage right execution\r\nauctions, the legal protection available to debtors, and the legal remedies that can be\r\npursued when the limit price falls below the liquidation value. This research adopts a\r\nnormative-empirical legal approach, utilizing statutory and case study analysis. The\r\nfindings indicate that although KJPP assessments are intended to ensure transparency\r\nand objectivity, discrepancies between the valuation results of different KJPPs create\r\nlegal uncertainty. Creditors tend to set the limit price based on the lower liquidation\r\nvalue, which may disadvantage debtors by reducing their chances of receiving any\r\nremaining proceeds from the sale of their collateral. To safeguard debtor rights,\r\nauction procedures must uphold principles of transparency, provide debtors with\r\naccess to valuation reports before the auction, and allow them the opportunity for\r\nprivate sales to secure a better price. If debtors feel harmed, they may pursue legal\r\nremedies through civil lawsuits against creditors or administrative objections to\r\nchallenge the auction process. Stronger regulatory oversight of the collateral\r\nvaluation process and limit price determination is necessary to ensure that mortgage\r\nright executions are conducted in a transparent, fair, and legally certain manner for\r\nall parties involved"^^ . "2025" . . . . . . . . . . "UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA"^^ . . . "FAKULTAS HUKUM, UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA"^^ . . . . . "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH ATAS EKSEKUSI JAMINAN KREDIT OLEH BANK BJB KANTOR CABANG KHUSUS BANTEN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG – UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10TAHUN 1998 TENTANGPERUBAHAN ATAS UNDANG – UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1992 TENTANG PERBANKAN"^^ . . . . . . . . . . "Rani Sri"^^ . "Agustina"^^ . "Rani Sri Agustina"^^ . . "Muhammad"^^ . "Ridwan"^^ . "Muhammad Ridwan"^^ . . "Rully Syahrul"^^ . "Mucharom"^^ . "Rully Syahrul Mucharom"^^ . . "Universitas Sultan Ageng Tirtayasa"^^ . . . "Fakultas Hukum"^^ . . . "Ilmu Hukum"^^ . . . . . . . "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH ATAS EKSEKUSI JAMINAN KREDIT OLEH BANK BJB KANTOR CABANG KHUSUS BANTEN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG – UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10TAHUN 1998 TENTANGPERUBAHAN ATAS UNDANG – UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1992 TENTANG PERBANKAN \r\n(Studi Kasus Pelaksanaan Lelang di KPKNL Serang) (Text)"^^ . . . "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH ATAS EKSEKUSI JAMINAN KREDIT OLEH BANK BJB KANTOR CABANG KHUSUS BANTEN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG – UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10TAHUN 1998 TENTANGPERUBAHAN ATAS UNDANG – UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1992 TENTANG PERBANKAN \r\n(Studi Kasus Pelaksanaan Lelang di KPKNL Serang) (Text)"^^ . . . "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH ATAS EKSEKUSI JAMINAN KREDIT OLEH BANK BJB KANTOR CABANG KHUSUS BANTEN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG – UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10TAHUN 1998 TENTANGPERUBAHAN ATAS UNDANG – UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1992 TENTANG PERBANKAN \r\n(Studi Kasus Pelaksanaan Lelang di KPKNL Serang) (Text)"^^ . . . "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH ATAS EKSEKUSI JAMINAN KREDIT OLEH BANK BJB KANTOR CABANG KHUSUS BANTEN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG – UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10TAHUN 1998 TENTANGPERUBAHAN ATAS UNDANG – UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1992 TENTANG PERBANKAN \r\n(Studi Kasus Pelaksanaan Lelang di KPKNL Serang) (Text)"^^ . . . "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH ATAS EKSEKUSI JAMINAN KREDIT OLEH BANK BJB KANTOR CABANG KHUSUS BANTEN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG – UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10TAHUN 1998 TENTANGPERUBAHAN ATAS UNDANG – UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1992 TENTANG PERBANKAN \r\n(Studi Kasus Pelaksanaan Lelang di KPKNL Serang) (Text)"^^ . . . "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH ATAS EKSEKUSI JAMINAN KREDIT OLEH BANK BJB KANTOR CABANG KHUSUS BANTEN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG – UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10TAHUN 1998 TENTANGPERUBAHAN ATAS UNDANG – UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1992 TENTANG PERBANKAN \r\n(Studi Kasus Pelaksanaan Lelang di KPKNL Serang) (Text)"^^ . . . "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH ATAS EKSEKUSI JAMINAN KREDIT OLEH BANK BJB KANTOR CABANG KHUSUS BANTEN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG – UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10TAHUN 1998 TENTANGPERUBAHAN ATAS UNDANG – UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1992 TENTANG PERBANKAN \r\n(Studi Kasus Pelaksanaan Lelang di KPKNL Serang) (Text)"^^ . . . "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH ATAS EKSEKUSI JAMINAN KREDIT OLEH BANK BJB KANTOR CABANG KHUSUS BANTEN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG – UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10TAHUN 1998 TENTANGPERUBAHAN ATAS UNDANG – UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1992 TENTANG PERBANKAN \r\n(Studi Kasus Pelaksanaan Lelang di KPKNL Serang) (Text)"^^ . . . "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH ATAS EKSEKUSI JAMINAN KREDIT OLEH BANK BJB KANTOR CABANG KHUSUS BANTEN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG – UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10TAHUN 1998 TENTANGPERUBAHAN ATAS UNDANG – UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1992 TENTANG PERBANKAN \r\n(Studi Kasus Pelaksanaan Lelang di KPKNL Serang) (Other)"^^ . . . . . . "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH ATAS EKSEKUSI JAMINAN KREDIT OLEH BANK BJB KANTOR CABANG KHUSUS BANTEN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG – UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10TAHUN 1998 TENTANGPERUBAHAN ATAS UNDANG – UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1992 TENTANG PERBANKAN \r\n(Studi Kasus Pelaksanaan Lelang di KPKNL Serang) (Other)"^^ . . . . . . "indexcodes.txt"^^ . . . "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH ATAS EKSEKUSI JAMINAN KREDIT OLEH BANK BJB KANTOR CABANG KHUSUS BANTEN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG – UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10TAHUN 1998 TENTANGPERUBAHAN ATAS UNDANG – UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1992 TENTANG PERBANKAN \r\n(Studi Kasus Pelaksanaan Lelang di KPKNL Serang) (Other)"^^ . . . . . . "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH ATAS EKSEKUSI JAMINAN KREDIT OLEH BANK BJB KANTOR CABANG KHUSUS BANTEN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG – UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10TAHUN 1998 TENTANGPERUBAHAN ATAS UNDANG – UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1992 TENTANG PERBANKAN \r\n(Studi Kasus Pelaksanaan Lelang di KPKNL Serang) (Other)"^^ . . . . . . "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH ATAS EKSEKUSI JAMINAN KREDIT OLEH BANK BJB KANTOR CABANG KHUSUS BANTEN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG – UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10TAHUN 1998 TENTANGPERUBAHAN ATAS UNDANG – UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1992 TENTANG PERBANKAN \r\n(Studi Kasus Pelaksanaan Lelang di KPKNL Serang) (Other)"^^ . . . . . . "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH ATAS EKSEKUSI JAMINAN KREDIT OLEH BANK BJB KANTOR CABANG KHUSUS BANTEN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG – UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10TAHUN 1998 TENTANGPERUBAHAN ATAS UNDANG – UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1992 TENTANG PERBANKAN \r\n(Studi Kasus Pelaksanaan Lelang di KPKNL Serang) (Other)"^^ . . . . . . "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH ATAS EKSEKUSI JAMINAN KREDIT OLEH BANK BJB KANTOR CABANG KHUSUS BANTEN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG – UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10TAHUN 1998 TENTANGPERUBAHAN ATAS UNDANG – UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1992 TENTANG PERBANKAN \r\n(Studi Kasus Pelaksanaan Lelang di KPKNL Serang) (Other)"^^ . . . . . . "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH ATAS EKSEKUSI JAMINAN KREDIT OLEH BANK BJB KANTOR CABANG KHUSUS BANTEN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG – UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10TAHUN 1998 TENTANGPERUBAHAN ATAS UNDANG – UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1992 TENTANG PERBANKAN \r\n(Studi Kasus Pelaksanaan Lelang di KPKNL Serang) (Other)"^^ . . . . . "HTML Summary of #48780 \n\nPERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH ATAS EKSEKUSI JAMINAN KREDIT OLEH BANK BJB KANTOR CABANG KHUSUS BANTEN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG – UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10TAHUN 1998 TENTANGPERUBAHAN ATAS UNDANG – UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1992 TENTANG PERBANKAN \n(Studi Kasus Pelaksanaan Lelang di KPKNL Serang)\n\n" . "text/html" . . . "K Law (General)"@en . .