%0 Thesis
%9 S1
%A Ahsan, Muhamad Haikal
%A Universitas Sultan Ageng Tirtayasa,
%A Fakultas Hukum,
%A Ilmu Hukum,
%B Fakultas Hukum
%D 2025
%F eprintuntirta:48752
%I Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
%K Legal Protection, Partnership, Maxim Fictitious Order  Perlindungan Hukum, Hubungan Kemitraan, Orderan Fiktif  Maxim
%P 125
%T PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KERUGIAN MITRA DRIVER   MAXIM AKIBAT ORDERAN FIKTIF ANTAR SESAMA DRIVER DI   KOTA SERANG BERDASARKAN KUHPERDATA DAN UNDANG-  UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2008 TENTANG USAHA MIKRO, KECIL,   DAN MENENGAH
%U https://eprints.untirta.ac.id/48752/
%X The online transportation business practice carried out by PT Maxim Indonesia is  based on a partnership relationship. Business practices through partnership  relationships in Indonesia are listed in Law Number 20 of 2008 concerning Micro,  Small and Medium Enterprises (UMKM Law). However, in the implementation of  the partnership relationship between driver partners and PT Maxim, there are many  obstacles that are detrimental to maxim driver partners, namely the existence of  fictitious orders made by fellow drivers for personal gain. The problem of fictitious  orders among drivers is then rampant in Serang City, maxim driver partners  experience losses in terms of time and material. This study aims to determine and  analyze the legal protection of maxim driver partners who experience losses due to  fictitious orders from fellow drivers and to determine and analyze PT Maxim's  responsibility due to the losses of maxim driver partners who experience fictitious  orders. The research method used is normative juridical method supported by  empirical juridical method and analyzed qualitatively. The result of this research is  the absence of special provisions regarding legal protection of maxim drivers as an  online motorcycle taxi partner, especially in Law Number 20 of 2008 concerning  Micro, Small and Medium Enterprises which causes an imbalance of rights and  obligations in the Maxim License Agreement and results in harm to maxim drivers  because drivers as partners until now are still difficult to get justice and their rights  as a partner due to their status which is not included in the workforce. PT Maxim  in its standard agreement states that it is not responsible for the loss of maxim driver  partners due to fictitious orders. This action is contrary to the principle of  partnership where partners must need, trust, strengthen, and benefit each other.
%Z Praktik bisnis transportasi online yang dilakukan oleh PT. Maxim Indonesia ialah  didasarkan pada hubungan kemitraan. Praktis bisnis melalui hubungan kemitraan  di Indonesia tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang  Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UU UMKM). Namun dalam pelaksanaan  hubungan kemitraan yang dilakukan antara mitra driver dengan PT. Maxim  mengalami banyak hambatan yang merugikan bagi mitra driver maxim yakni  adanya orderan fiktif yang dilakukan oleh sesama driver demi keuntungan pribadi.  Problematika orderan fiktif sesama driver ini kemudian marak terjadi di Kota  Serang, para mitra driver maxim mengalami kerugian dalam segi waktu dan juga  materi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan  hukum terhadap mitra driver maxim yang mengalami kerugian akibat adanya  orderan fiktif sesama driver dan untuk mengetahui dan menganalisis PT. Maxim  terkait tanggung jawab akibat adanya kerugian mitra driver maxim yang mengalami  orderan fiktif. Metode penelitian yang digunakan ialah metode yuridis normatif  didukung dengan metode yuridis empiris dan dianalisis secara kualitatif. Hasil  dalam penelitian ini adalah belum adanya ketentuan khusus mengenai perlindungan  hukum terhadap driver maxim sebagai seorang mitra ojek online terutama dalam  Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan  Menengah yang menyebabkan adanya ketidak seimbangan hak dan kewajiban  dalam Kesepakatan Lisensi Maxim dan berakibat merugikan driver maxim karena  driver sebagai mitra hingga saat ini masih sulit mendapatkan keadilan dan hak nya  sebagai seorang mitra dikarenakan statusnya yang bukan termasuk tenaga kerja. PT.  Maxim dalam perjanjian nya yang bersifat baku menyatakan tidak bertanggung  jawab atas kerugian mitra driver maxim akibat adanya orderan fiktif. Perbuatan  tersebut bertentangan dengan prinsip kemitraan dimana sebagai mitra harus saling  memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan.