TY  - THES
ID  - eprintuntirta48659
Y1  - 2024///
PB  - Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
AV  - restricted
N2  - The existence of street vendors is a problem that requires local government
attention because it often creates piles of rubbish, slums and reduces the aesthetics
of the city which disturbs users of public spaces. Cilegon Mayor Regulation Number
16 of 2018 concerning the Arrangement and Empowerment of Street Vendors was
issued in order to provide arrangement and empowerment for street vendors in
Cilegon City, one of which is in the Pagebangan area. This research aims to 1)
Evaluate the suitability of policies for structuring and empowering street vendors
in the Pagebangan area of Cilegon City based on Cilegon Mayor Regulation
Number 16 of 2018 concerning Structuring and Empowering Street Vendors; and
2) Analyze the factors that hinder the implementation of policies for structuring and
empowering street vendors in the Pagebangan area of Cilegon City. Policy
evaluation is discussed using public policy evaluation theory according to Dunn
consisting of six criteria, namely effectiveness, efficiency, adequacy, accuracy,
responsiveness and equity. Based on date collection that has been carried out, the
result of the Evaluation Cilegon Mayor Regulation Number 16 of 2018 in the
arrangement and empowerment of street vendors (PKL) in Pagebangan regency
have not been implemented properly an optimally. There is no cohesiveness
between street vendors, the community and the government in implementing the
policy.
M1  - sarjana
A1  - Nur'Afina, Nadya
KW  - Policy Evaluation
KW  -  Street Vendors
KW  -  Management and Empowerment
Evaluasi Kebijakan
KW  -  Pedagang Kaki Lima
KW  -  Penataan dan
Pemberdayaan
N1  - Keberadaan PKL merupakan permasalahan yang memerlukan perhatian
pemerintah daerah karena seringkali menimbulkan tumpukan sampah, kekumuhan
dan mengurangi estetika kota yang mengganggu pengguna ruang publik. Peraturan
Walikota Cilegon Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Penataan dan Pemberdayaan
Pedagang Kaki Lima dikeluarkan dalam rangka memberikan penataan dan
pemberdayaan terhadap PKL yang ada di Kota Cilegon, salah satunya yang ada di
wilayah Pagebangan. Penelitian ini bertujuan untuk 1) Mengevaluasi kesesuaian
kebijakan penataan dan pemberdayaan PKL di wilayah Pagebangan Kota Cilegon
berdasarkan Peraturan Walikota Cilegon Nomor 16 Tahun 2018 tentang Penataan
dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima; dan 2) Menganalisa faktor yang
menghambat pelaksanaan kebijakan penataan dan pemberdayaan PKL di wilayah
Pagebangan Kota Cilegon. Evaluasi kebijakan dibahas menggunakan teori evaluasi
kebijakan publik menurut Dunn terdiri dari enam kriteria yaitu efektivitas, efisiensi,
kecukupan, ketepatan, responsivitas dan pemerataan. Berdasarkan dari
Pengumpulan data yang telah dilakukan hasil evaluasi Peraturan Walikota Cilegon
Nomor 16 Tahun 2018 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima
di Pagebangan ini belum dilaksanakan dengan baik dan optimal. Belum adanya
kekompakan antara Pedagang Kaki Lima (PKL), masyarakat dan Pemerintah dalam
mengimplementasikan Kebijakan tersebut.
UR  - https://eprints.untirta.ac.id/48659/
EP  - 186
TI  - EVALUASI PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA BERDASARKAN PERATURAN WALIKOTA CILEGON NOMOR 16 TAHUN 2018 (STUDI DI WILAYAH PAGEBANGAN KOTA CILEGON)
ER  -